ILMU ANTI KORUPSI: BUKU 7 : KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (TPPU)

Kata Pengantar

Terlebih dahulu kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku dengan judul “TINDAK PIDANA UMUM,KORUPSI,DAN PENCUCIAN UANG9(TPPU)” kiranya buku ini ada mamfaatnya bagi masyarakat untuk megetahui faktor Masalah pidana umum sebagai landasan utama tindak pidana korupsi ,dan tindak pidana pencucian umum.

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui perbuatan pidana yang harus dijauhi masyarakat yang ancaman hukumannya cukup berat.

Penulis mantan Jaksa dengan jabatan terakhir Staf Ahli bidang hukum Sesjen Dewan Ketahanan Nasional masuk Eselon I b berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32/mtahun 2011 tanggal 21 februari 2011dengan pangkat terakhir Jaksa Utama Golongan IV/e.

Dengan selesainya tulisan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Isteri,Anak Mantu, dan Cucu yang selalu mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini.kiranya kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati kita semua .Amin.

Jakarta, JULI 2020.

Penulis

Dr.Monang Siahaan,SH.MM.

Daftar Isi

BAB I. HUKUM PIDANA....................................................

BAB II.TINDAK PIDANA KORUPSI..................................

BAB.III.TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)............

BAB IV.ASAS-ASAS HUKUM PIDANA..........................

DAFTAR PUSTAKA.............................................

RIWAYAT HIDUP.................................................

BAB I

HUKUM PIDANA

A.PENGERTIAN HUKUM PIDANA.

Hukum pidana menurur prof. Moeljatno,S.H. adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara ,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) menentukan dengan cara bagaimana pengertian pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[1]

Menurut WirjonoProdjodikoro hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.

Menurut W.P.J.Pompe,hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidananya yang bersesuaian[2]

Hukum Pidana menurut Jan Remmelink, mencakup hal-hal berikut :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh UU dikaitkan (ancaman) pidana;norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didaya gunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas,hukum tentang sanksi;

Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma :

1. Utrecht menyatakan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (rechtsfeit),yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh huikum. Utrecht menerjemahkan strafbaar feit sebagai peristiwa pidana atau sering diganti istilah “ delik”sebagai terjemahan dari kata “delictum” (latin).Alasan Utrecht menggunakan terminologi peristiwa pidana ,karena istilah “peristiwa “ itu meliputi suatu perbuatan (“handelen “atau “doen”=positif) atau suatu melalaikan (“verzuim” atau “nalaten,””niet doen “=negatif ) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena poerbuatan atau melalaikan itu)[3]

2. Prof.Moeljatno,S.H., menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.Prof.Moeljatno ,S.H. menterjemahkan strafbaar feit adalah perbuatan pidana ,dimana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu,ada hubungan yang erat pula, dengan demikian dipakailah kata perbuatan ,yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit : pertama ,adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat,yang menimbulkan kejadian itu.Prof.Moeljatno,S.H. tidak setuju stafbaar feit diterjemahkan peristiwa pidana ,sebab peristiwa pidana adalah pengertian yang konkrit,yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja,misalnya matinya orang.Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati,tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain[4]

3. Menurut D.Simon ,strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh UU telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Unsur-unsur strafbaar feit menurut Simon :

a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;

b. Dapat dipertanggung jawabkannya si pelaku atas perbuatannya;

c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja,dan

d. Pelaku tersebut dapat dihukum.Sedang syarat –syarat penyertaan seperti dimaksud diatas itu merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik [5]

e. 4. Menurut Penulis strafbaar feit adalah perbuatan yang mengandung kesalahan yang dapat dipidana ,dengan maksud yaitu :

a. Perbuatan yaitu suatu tindakan atau seluruh gerakan organ tubuh manusia yang menimbulkan rasa sakit atau mati bagi korban.Biasanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit/mati terhadap korban dilakukan dengan organ tangan memukul dan kaki untuk menginjak korban hingga pingsan bahkan mati,sedangkan organ tubuh lainnya dapat juga melukai korban dengan menggunakan mulut dan gigi menggigit tangan korban tepat dipergelangan tangan yang kena bagian pembuluh darah yang mengeluarkan darah hingga dapat membuat sikorban meninggal dunia,demikian juga pantat terdakwa digunakan mendorong korban hingga jatuh ke lembah atau dari bangunan tingkat tiga jatuh kedasar bangunan yang dapat menimbulkan sakit berat bahkan mati,dan lain-lain.

b. Kesalahan.

Perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan kesalahan yang termasuk perbuatan melanggar hukum,sebagaimana pernyataan hukum tiada pidana tanpa kesalahan,tanpa kesalahan tidak dapat dihukum,dan hanya yang salah dikenakan pidana.

c. Dapat.

Kata dapat berarti perbuatan yang mengandung kesalahan tersebut Kemungkinan dapat di hukum atau tidak dapat dihukum.Perbuatan yang salah yang tidak ada alasan pemaaf harus dipidana sesuai perbuatannya, sedangkan perbuatan yang ada alasan pemaaf tidak dapat dihukum/dipidana.

B.ALASAN PEMAAF.

Perbuatan yang mengadung kesalahan yang tidak dapat dipidana, Antara lain :

1) Veryaring (lewat waktu).

Suatu perbuatan yang ancaman pidanaya sudah lewat dari batas waktunya,maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut lagi.

Veryaring atau lewat waktu diatur dalam pasal 78 KUHP:”Hak mununtut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena liwat waktunya :

1e. Sesudah liwat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;

2e. Sesudah liwat enam tahun,bagi kejahatan,yang terancam hukuman Denda ,kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

3e. Sesudah lewat dua belas tahun,bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;

4e. Sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

2) Ne bis in idem.

Suatu perbuatan tidak boleh dituntut yang kedua kalinya dalam perkara yang sama yang sudah memperoleh putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti,yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP” Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diulang lagi,maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya diputuskan oleh hakim Negara Indonesia,dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia,ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk indonesianya berhak memerintah sendiri,demikian juga dinegeri yang penduduk Indonesianya,dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri”.

Tujuan dari Ne bis in idem adalah :

(a) Untuk menghindari jangan sampai Negara / Pemerintah berulang-ulang menghukum terdakwa atas perbuatan yang sama ,yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara/Pemerintah.

(b) Setiap orang yang sudah di hukum harus diberi ketenangan hati atau jiwa ,dan jangan dibiarkan terus – menerus diliputi rasa terancam akan dituntut kembali perbuatan kejahatan yang telah diputus hakim tersebut.

Masalah ini bisa terjadi si Amat membunuh si Amir dan perkaranya sudah disidangkan dimuka Hakim Pengadilan Negeri dan terbukti si Amat membunuh si Amir lalu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada si Amat selama 15 tahun dan putusan majelis hakim sebelum lewat tujuh hari terdakwa si Amat dan Jaksa Penunutut Umum sama-sama menerima putusan majelis hakim maka putusan Majelis Hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perkara pembunuhan si Amir yang kedua kali tidak boleh dituntut lagi (nebis in idem) ,dan si Amat tinggal menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selama 15 tahun sesuai putusan Majelis Hakim.

3) .Gila.

Orang yang terganggu jiwanya sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter tidak bisa dijadikan tersangka atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya ,sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP”Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan ,yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Dalam perkara kejahatan yang pelakunya orang gila atau tidak waras ,untuk menentukan seseorang penjahat itu gila atau tidak waras harus dilakukan pemeriksaan dokter jiwa untuk menentukan orang tersebut gila atau tidak. Tidak boleh hanya menduga-duga atau pura-pura gila atau bicara sendiri atau menyatakan dirinya gila maka dia melakukan kejahatan,Untuk itu penjahat yang pelakunya gila atau tidak waras biasanya adanya pemeriksaan yang dilakukan dokter jiwa dari rumah sakit umum , dan kalau menurut pemeriksaan dokter jiwa bahwa penjahatnya benar gila atau sakit jiwa ,maka pelaku kejahatan tidak boleh dihukum,sebaliknya bila dari hasil pemeriksaan dokter jiwa bahwa si pelaku kejahatan tidak gila atau waras,maka hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

4) Menjalankan tugas.

Melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dihukum ,yang diatur sebagai berikut :

a) Pasal 50 KUHP :” Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan ,tidak boleh dihukum”.

b) Pasal 51 ayat (1) KUHP” Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu,tidak boleh dihukum”.

Dalam perkara dalam menjalankan tugas ini paling banyak terjadi dilingkungan kepolisian pada saat melaksanakan tugas seperti ketika polisi berada ditengah pasar ada seorang ibu berteriak dirampok maling,lalu polisi yang ada disekitar tersebut lalu mengejar pencurinya dan disuruh berhenti dengan mengeluarkan tembakan peringatan tiga kali keatas tetap pencurinya lari tidak mau berhenti,lalu menembak kaki pencuri ternyata yang kena badannya dan langsung meninggal ditempat,maka polisi yang menembak tersebut tidak boleh dihukum karna polisi tersebut dalam melaksanakan tugas, hal seperti ini sering juga terjadi dilingkungan Militer baik Angkatan Darat,Angkatan Laut dan Anggatan Udara pada saat berperang melawan musuh dan melakukan pembunuhan pihsak lawan, dalam hal ini Militer melakukan pembunuhan karna tugasnya untuk membela negaranya dalam menjaga negara dari gangguan dari negara asing..

5) Keadaan terpaksa (overmacht).

Seseorang melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya dari perbuatan orang lain atau seseorang mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya lagi untuk melakukan perbuatan tersebut.Hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Perbuatan terpaksa ini bisa terjadi pada suatu ketika sebuah kapal penumpang diterpa ombak besar,dan semua penumpang diberikan pelampung untuk mengapungkan atau menyelamatkan dirinya diair laut, diantara penumpang ada yang tidak kebagian alat pelampung lalu memegang pelampung orang lain, dan pelampung tersebut mengapungkan dua orang dan tidak mampu mengapungkan dua orang lalu satu orang berpikir dalam hatinya daripada dua-duanya mati lebih baik saya bunuh temannyalalu temannya di bunuh hingga mati ditengah laut ,dan yang membunuh selamat dibawa pelampung sampai ke pinggir laut, maka yang melakukan pembunuhan atas temannya itu tidak bisa dihukum karna keadaan terpaksa,

Masalah keadaan terpaksa ini banyak bentuk kejadiannya tergantung kasus posisinya.

6) Noodweer (pembelaan darurat).

Melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya dari serangan orang lain,yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP”Barangsiapa melakukan perbuatan ,yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain,mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain,dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga,tidak boleh dihukum”.

Contoh1.

Dalam hal ini bisa terjadi ketika seseorang atau pemilik rumah tidur nyenyak ternyata pencuri masuk rumah dan saat itu masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil perhiasan emas dari lemari yang berada diruang tidur,pada saat itu tiba-tiba pemilik rumah terbangun dan saat itu pencuri akan membunuh pemilik rumah dengan pisau yang sudah dipersiapkan pencuri sebelumnya,lalu pisau pencuri ditangkis dan mengambil pisaunya setelah pisau pencuri berhasil diambil pemilik rumah lalu pisau tersebut ditusukkan keperut pencuri lalu mati. Pemilik rumah yang membunuh pencuri dengan menusukkan pisau keperutnya hingga mati tidak disalahkan ,untuk itu pemilik rumah yang membunuh tidak bisa dihukum karna pemilik rumah melakukan perbuatan secara terpaksa untuk membela dirinya dari serangan pencuri atau terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya dari serangan orang lain

Contoh 2.

Keadaan terpaksa untuk mempertahankan dirinya dari serangan orang lain bisa terjadi pada saat seorang ibu belanja ke pasar dengan membawa tas yang berisi uang lalu seorang perampok merampas tasnya dan sibu tidak memberikannya lalu perampok mengambil pisau lalu diarahkan kepada ibu,karna sibu punya bela diri lalu mengambil pisau perampok dan ditusukkan kedada perampok lalu meninggal dunia,maka siibu melakukan perbuatan terpaksa untuk mempertahan dirinya dari serangan perampok.

7) Delik Aduan.

Perbuatan yang membutuhkan pengaduan ,antara lain :

(a) Hubungan keluarga sampai derajat kedua atau ketiga,hubungan suami isteri,atau mantan suami isteri tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak tersangka/terdakwa atau orang yang dikenakan kejahatan tersebut sebagaimana diatur dalam ,antara lain :

(1) pasal 72 KUHP ,ayat (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan,dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa,atau kepada orang yang dibawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan ,maka selama dalam keadaan-keadaan itu ,yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. Ayat (2) Jika tidak ada wakil,atau dia sendiri yang harus diadukan ,maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas-awas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas-awas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam keturunan yang lurus ,atau kalau ini tak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga”.

(2) “pasal 367 KUHP ayat (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu,yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda ,maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman. Ayat (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda ,atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus ,maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan ,kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu”

(3) Pasal 168 KUHAP “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi : a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa ,saudara ibu atau saudara bapak.Juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

(4) Pasal 169 KUHAP “ ayat (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah”.

(b) Perjinahan.

Perjinahan yang dilakukan yang salah satu pihak sudah berkeluarga,dimana dapat dituntut adanya pengaduan dari keluarganya,sebagai mana diatur dalam pasal 284 KUHP ayat (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :1e.a. Laki2 yang beristeri,berbuat zina ,,sedang diketahuinya ,bahwa Kawannya itu bersuami. b. perempuan yang bersuami ,berbuat zina:2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu ,sedang diketahuinya ,bahwa kawannya itu bersuami: b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu ,sedang diketahuinya,bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu. Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu ,diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga. Ayat (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai”.

(c) Pencurian dalam keluarga,dimana Anak mencuri uang bapaknya,anak tersebut dapat dituntut harus ada pengaduan dari orang tuanya.

Dalam satu rumah tangga seorang Bapak kehilangan uang banyak,setelah diamati yang mengambil uang tersebut Anaknya sendiri, mengingat Bapaknya tidak bisa menerima perbuatan Anaknya karna sudah sering mencuri uang Bapaknya, maka Bapaknya mengadukan Anaknya yang mencuri uangnya kepada Polisi ,selanjutnya Polisi memeriksanya sesuai aturan hukum. kasus pencurian uang bapaknya ini merupakan delik aduan, Polisi mau memeriksa pencuri uang Bapaknya harus ada pengaduan dari Bapaknya yang kehilangan uang, jika tidak ada pengaduan dari Bapaknya yang kehilangan uang,maka Polisi menolak perkaranya dalam arti Polisi tidak akan memeriksa Anak yang mencuri uang Orang Tuanya.

8) Meninggal dunia.

Orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa ditunbtut lagi dan perkaranya ditutup.

Orang yang melakukan kejahatan baik melakukan pembunuhan pencurian,penipuan dan perbuatan kejahatan lainnya dimana yang melakukan kejahatan tersebut sudah meninggal dunia,maka tidak bisa dituntut lagi karna ketentuan pidana siapa yang melakukan kejahatan dialah yang bertanggung jawab dan tidak boleh seseorang melakukan kejahatan dan orang lain yang dihukum atau yang bertanggung jawab,maka bila penjahatnya sudah mati maka perkaranya ditutup.

9).Dan lain-lain.

C.Pidana.

Kata pidana digunakan menjatuhkan hukuman ,maka kata dapat dikaitkan dengan kata pidana menjadi “dapat dipidana“ berarti perbuatan tersebut sudah mengandung kesalahan tanpa ada alasan pemaaf ,maka dapat dikenakan pidana atau dijatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

I. Tujuan Pidana.

Pandangan Para pakar hukum tujuan hukum pidana berbeda-beda satu dengan lainnya,antara lain :

Menurut R.Abdoel Djamali,S.H,tujuan hukum pidana ada dua, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.[6]

Menurut Drs.P.A.F.Lamintang,S.H dan Theo Lamintang, S.H,pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain,yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi[7]

Hugo de Groot, penganut mazhab hukum alam, untuk memperoleh penjelasan tentang apa sebabnya seorang pelaku harus dipandang layak untuk menerima akibat dari perbuatannya, hal ini telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, sudah selayaknya ia juga diperlakukan secara jahat.Atau dengan perkataan Lain, pidana itu menurut sifatnya merupakan malum passionis quodinfligitur ob malum actyionis.[8]

DaLam teori tujuan atau doeltheorieen, yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu,dimana tujuan tersebut dapat berupa :

a. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan,

b. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.[9]

c. Tujuan Hukum Pidana di Indonesia,selain memberi kepastian hukum,keadilan dan kepastian hukum,tetapi juga tetap menjaga harkat dan martabat setiap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dengan memberikan perlindungan hukum yang wajar,seimbang dan tidak diskriminasi dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah.Dengan demikian tujuan hukum pidana di Indonesia tidaklah tujuan untuk pembalasan semata-mata tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan pelajaran pencegahan dan pembinaan pengayoman.[10]

D.Pengertian Hukum Pidana khusus.

Hukum pidana khusus yaitu tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkodifikasi.Kodifikasi adalah peraturan-peraturan hukum tertulis yang menyangkut suatu bidang hukum tertentu dan dimuat dalam satu buku secara sistimatis dan lengkap.

Sistim Hukum yang di anut hukum Indonesia adalah faham eropah kontinental.Ciri utama hukum eropah kontinental adalah asas legalitas yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, dalam bahasa latin disebut “Nullum delictum noella poena praevia sine lege poenali”.Dengan Peraturan pidana yang dikodifikasikan dalam satu undang-undang,akan ada kepastian hukum serta memudahkan untuk menemukan aturan hukum yang mengatur setiap perbuatan yang terjadi.Semua peraturan-peraturan yang terdapat dalam buku kodifikasi tersebut merupakan ketentuan umum (lex generali) yang menjadi dasar atau pedoman bagi bidang hukum yang diatur dalam buku tersebut.Pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku terkodifikasi tersebut disebut dengan lex specialis atau ketentuan khusus ,dengan syarat bahwa ketentuan khusus selalu berpedoman kepada buku terkodifikasi,kecuali apabila secara khusus dan tegas dinyatakan dalam hukum khusus (lex specialis) tersebut dilakukan penyimpangan baik materi rumusan tindak pidana atau deliknya, hukum acara dan sanksinya.Penyimpangan materi Undang-undang Khusus dalam bidang hukum pidana disebut dengan Undang-undang Pidana Khusus atau tindak pidana tertentu yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum (KUHP). Pembentukan Undang-undang Pidana Khusus berdasarkan pasal 103 KUHP” “,Berdasarkan pasal tersebut telah menyadari dan memperkirakan dikemudian hari akan timbul perbuatan-perbuatan baru yang belum diatur dalam KUHP ,yang akan diatur dalam Undang-undang Pidana Khusus.Untuk itu perlu mengawal/mengawasi pembentukan undang-undang pidana khusus tidak menyimpang dari asas ,sistem maupun pengertian-pengertian yang terdapat dalam KUHP khususnya yang diatur dalam Buku I dari pasal 1 – 103 KUHP.Untuk itu bila suatu perbuatan yang diatur dalam pidana umum dan pidana khusus ,maka yang diterapkan pidana khusus yang disebut lex specialis derograt lex generalis (ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum) dapat juga diartikan ketentuan pidana khusus mengalahkan atau lebih diutamakan daripada hukum pidana umum.Hukum Pidana khusus antara lain Undang-undang mengenai Korupsi,Narkotika,dan lain-lain.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus (bijzonderlijk feiten).Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subyeknya maupun perbuatannya.[11] Menurut Penulis Hukum Pidana Khusus mengandung tiga hal dengan alasan:

1. Subjeknya sebagai pelaku seorang manusia dan Korporasi atau Badan Hukum

2. Perbuatan.

Dalam Hukum pidana Khusus yang diatur hanya perbuatannya yang mengandung kesalahan ,dan perbuatan salah tersebut selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.Pada saat KUHP diberlakukan tahun 1918 semua perbuatan kejahatan saat itu sudah diatur seluruhnya (dikodifikasi ) dalam KUHP ,dimana saat itu belum ada dikenal perbuatan korupsi,Narkotika, psikotropika,Terrorisme,Pelanggaran HAM berat,dan lain-lain.Tetapi berdasarkan pasal 103 KUHP memberikan peluang membuat Undang-Undang terkait Hukum Pidana Khusus sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pidana.

Penulis memasukkan sanksi pidana dalam persyaratan dalam hukum pidana khusus,karna kata perbuatan tersebut bisa saja mengatur sesuatu masalah tanpa diikuti sanksi pidananya,dan antara perbuatan dengan sanksi selalu terpisah,dimana perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur, jika unsur-unsur tersebut terbukti maka dapat dikenakan pidana, sebaliknya bila unsur perbuatan tersebut tidak terbukti,maka tidak dapat dipidana.Untuk itu kata pidana harus ada sebagai bagian dari hukum pidana khusus,dan pada umumnya ancaman hukuman yang dirumuskan dalam Undang-undang adalah berat,antara lain dalam memberikan uang kepada Hakim yang diatur dalam pasal 420 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 tahun penjara setelah diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi,ancaman hukumannya bertambah menjadi 15 tahun penjara.

E. Buku I KUHP Merupakan Ketentuan Umum.

Menurut penulis Buku I KUHP terdiri Bab I- Bab VIII yang diatur dari pasal 1 – pasal 103 KUHP merupakan ketentuan Umum termasuk didalammnya asas-asas,ketentuan-ketentuan ,dan lain-lain yang berlaku kepada semua Hukum Pidana Khusus ,dan tidak dibenarkan apa yang sudah diatur dalam Buku I diatur lagi dalam hukum pidana khusus dengan alasan extra ordinari Crime. Ada ketentuan yang sudah diatur dalam Buku I KUHP kemudian diatur lagi dalam Hukum Pidana Khusus yang maknanya dirubah,seperti kata percobaan dalam KUHP disebut Percobaan ancaman hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman yang dilakukan, sedangkan dalam Hukum pidana khusus mengatur lagi kata percobaan dengan ancaman pidana sama dengan pidana selesai.Alasan tersebut tidak rasional menyamakan perbuatan percobaan sama hukumannya dengan perbuatan selesai.Suatu tindakan aneh perbuatan korupsi yang sudah mengambil uang Negara ratusan milyar bahkan triliunan dan sudah dinikmati dengan percobaan perbuatan korupsi dimana uang negara belum ada yang diambil atau negara belum dirugikan ,sesuatu pemikiran yang kurang dapat diterima akal sehat.Tindakan menyamakan ancaman hukuman percobaan dengan pidana selesai sepertinya hanya dilandasi rasa sentimen yang tidak rasional.Untuk itu secara juridis perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang tetapi isinya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang dianut hukum Indonesia yang diatur dalam Buku I dari pasal 1-pasal 103 KUHP,hal ini tidak mengikat aparat penegak Hukum (Polri,Jaksa Penuntut Umum,dan Hakim) dan masyarakat,seperti pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 37 dan penjelasannya Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dimana dalam sistim pembuktian yang dianut hukum Indonesia wettelijk negatief stelsel sesuai dengan faham eropah continental yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin ,sedangkan pembuktian terbalik merupakan aliran anglo saxson yang dianut Negara Amerika,Inggris,Malaysia menggunakan sistim vrij stelsel yaitu hanya mengutamakan keyakinan hakim untuk menyalahkan terdakwa bersalah ,dan hakim tidak begitu terikat kepada alat bukti,dan mengutamakan keyakinan hakim walaupun tidak ada alat buktinya.

Bunyi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,dalam “pasal 38 B (1) setiaporang yang didakwakan melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ,pasal 3,pasal 4,pasal 13,pasal 14,pasal 15,dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini,wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan ,tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.

Penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) Pasal ini sebagai konsekwensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa.terdakwa tetap memerlukan perlindungan yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self – incrimination ).

Sistim hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistim eropah kontinental. Kata Sistem berasal dari bahasa Yunani “sistema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Keseluruhan dari suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau benturan antara bagian – bagian dimaksud, dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu.Menurut Sudikno Mertukusumo sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur – unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sisten normatif ,sedangkan menurut Lawrence M.Friedman mengatakan ,bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah,tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang,meningkatkan,mengatur,dan menyungguhkan cara mencapai tujuan-tujuan.Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Sistem hukum Eropah kontinental secara teoritis mengandung tiga prinsip utama ,pertama ,hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kedua, kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum primer.Kepastian hukum dapat terwujut apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis,misalnya undang-undang.Ketiga,dalam sistem hukum eropah Kontinental terkenal suatu adagium yang berbunyi “tidak ada hukum selain undang-undang”.Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang atau hukum adalah undang-undang.[12]

Sistim, asas, ketentuan yang diatur dalam Buku I berlaku kesemua Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, dan statusnya lebih tinggi dari perbuatan pidana baik yang diatur dalam Buku II dan III KUHP maupun yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus.

Isi Buku I KUHP terkait dengan asas hukum pidana antara lain :

· asas praduga Tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah yaitu setiap orang yang diperiksa penyidik dan dituntut serta di putus pengadilan dianggap belum bersalah selama putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

· Asas Persamaan dihadapan hukum

Asas Persamaan hak dihadapan hukum yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan baik sebagai pejabat tinggi antara lain selaku Presiden ,orang kaya pemilik beberapa perusahaan besar ,rakyat miskin harus dihukum sesuai dengan perbuatannya .

· Asas Setiap orang dianggap mengerti hukum.

Asas setiap orang dianggap mengerti hukum yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang sudah dicatat dalam lembaran negara dan berita negara,maka setiap orang dianggap sudah mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut, walaupun sebenarnya tidak mengetahuinya.

· Asas Lewat Waktu.

Asas lewat waktu atau veryaring yaitu suatu perbuatan yang sudah lewat waktunya tidak bisa dituntut lagi,yang diatur dalam pasal 78 KUHP antara lain perbuatan pelanggaran dan kejahatan mempergunakan percetakan tidak dapat dituntut lagi jika sudah lewat waktu satu tahun (pasal 78 ayat (1e),perbuatan kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari tiga tahun masa lewat waktu menuntutnya selama 6 tahun (pasal 78 ayat (2e), suatu perbuatan yang ancaman hukumannya diatas tiga tahun maka lewat batas lewat waktu menuntutnya selama 12 tahun (pasal 78 ayat (3 e),suatu perbuatan yang ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup,lewat waktu menuntutnya selama 18 tahun (pasal 78 ayat 4e) dalam arti bila perbuatan kejahatan dilakukan sudah lewat 18 tahun sejak perbuatan tersebut dilakukan,maka yang melakukan kejahatan dimaksud tidak bisa dituntut lagi,dengan demikian ada kepastian hukum.

· asas keadilan

Asas keadilan yaitu hakim harus menjatuhkan hukuman kepada tersangka/terdakwa sesuai dengan perbuatannya atau sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

· Asas Legalitas/kepastian hukum.

Dasar pokok hukum pidana yaitu asas legalitas (principle of legality), asas Suatu perbuatan pidana baru dapat dituntut apa bila perbuatannya sudah diatur terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan tersebut,yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege.Ucapan Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ini berasal dari von Feuerbach,sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).Dialah yang merumuskan daalam pepatah Latin tadi dalam bukunya:”Lehrbuch des peinlichen Recht” (1801) (Prof.Moeljatno,S.H.,Asas-Asas Hukum Pidana,Penerbit PT.Rineka Cipta,Cetakan Ketujuh,September 2002,hal 23).

· Asas Hukum pidana lain yang diatur dalam pasal 1 sampai dengan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

· Dan lain-lain.

Dr. Mien Rukmini,S,H,M.S,menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai dan asas-asas hukum , yang oleh para pakar diidentifikasikan mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

· Asas-asas hukum merupakan tendens-tendens yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kita yang secara langsung dan jelas menonjol.

· Asas-asas hukum merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat umum sifatnya,yang bertumpu pada perasaan,yang hidup di setiap orang.

· Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah/pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada.

· Asas hukum dapat diketemukan dengan menunjuk-kan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain.

· Asas hukum merupakan sesuatu yang ditaati oleh orang-orang,apabila mereka ikut bekerja dalam mewujutkan undang-undang.

· Asas hukum dipositipkan baik dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi.

· Asas hukum tidak bersifat transedental atau melampaui alam kenyataan yang dapat disaksikan oleh panca indra.

· Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum bergantung kepada kondisi-kondisi social,sehingga bersifat open ended,multiinterpretable dan Cesellschaftsgebunden dan bukannya bersifat absolute seperti pandangan yuridis yang tradisional.

· Asas-asas hukum berkedudukan relative otonom dan melandasi fungsi pengendalian masyarakat,penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan.

· Asas hukum merupakan legitimasi dalam prosedur pembentukan,penemuan dan pelaksanaan hukum.

· Asas hukum berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positip..[13]

Asas-asas hukum atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku I KUHP dapat meniadakan penuntutan atas perbuatan kejahatan ,antara lain :

1,Pembunuhan di rencanakan.

Si Umar telah merencanakan membunuh si Amir 20 tahun yang lalu,setelah mati , badannya dipotong-potong dan dibuang ditempat yang berbeda-beda,selanjutnya si Umar melarikan diri dan bersembunyi disuatu tempat,kemudian perbuatannya diketahui aparat kepolisian dan menangkapnya,dalam hal ini timbul pertanyaan apakah perbuatan pembunuhan yang dilakukan si Umar dapat dituntut dimuka pengadilan atau tidak.

Berdasarkan asas Veryaring (lewat Waktu)Perbuatan terdakwa Umar tidak dapat dituntut lagi karna sudah lewat waktu 18 tahun bahkan mencapai 20 tahun,karna Perbuatan pembunuhan yang direncanakan yang melanggar pasal 340 KUHP ancaman hukumannya pidana mati,seumur hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP : berbunyi” Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena liwat waktunya : ayat (1e) sesudah liwat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan; ayat (2e) sesudah lewat enam tahun ,bagi kejahatan ,yang terancam hukuman denda,kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun; ayat (3e) sesudah liwat dua belas tahun,bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun; ayat (4e) sudah liwat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.[14].

2.Sakit Jiwa.

Pasien Rumah Sakit Jiwa bernama Amat keluar dari rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit,lalu pergi kepasar dan saat itu bersenggolan dengan si Badu lalu timbul emosi dari si Amat lalu memukul si Badu hingga mati.Timbul pertanyaan apakah dapat dituntut si Amat .Jelas perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karna si Amat sakit Jiwa yang melakukan pembunuhan,karna apa yang dilakukannya tidak disadarinya,sesuai pasal 44 ayat (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan ,yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

3.Dituntut kedua kalinya.

Si Badri melakukan korupsi,kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama lima tahun penjara,dimana terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima putusan hakim,kemudian timbul pertanyaan apakah perkara si Badri bisa dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama ?.Jawabnya ,bahwa terdakwa Badri tidak bisa dituntut yang kedua kalinya atas perkara yang sama ,karna perkara yang pertama tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang disebut nebis in idem.

Atas ketiga perkara tersebut tidak bisa dituntut lagi yang sumber atau asalnya dari asas yang dilanggar yaitu asas veryaring (lewat waktu),Gila (sakit ingatan),dan asas nebis in idem,maka terbukti asas tersebut lebih tinggi dari Undang-undang sebagai hukum Positip.Bila dilihat dari sudut Undang-undang sebagai hukum positip dapat dituntut perbuatan pembunuhan direncanakan yang melanggar pasal 340 KUHP, pembunuhan biasa melanggar pasal 338 KUHP,dan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Untuk itu Penegak hukum baik Polisi,Jaksa,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dan Hakim sangat berhati-hati mengamati suatu kasus pidana ,pertama dilihat ada tidaknya asas-asas hukumnya yang dilanggar ,lalu ditambah lagi ada atau tidaknya minimal dua alat bukti menyatakan terdakwa bersalah,dan lain-lain.

F. Mengapa Harus Ada Hukum Pidana Khusus.

Hukum Pidana khusus dibuat / diadakan karena hukum Pidana Indonesia menganut Sistim Hukum eropah kontinental.Ciri utama hukum eropah kontinental adalah asas legalitas yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, dalam bahasa latin disebut “Nullum delictum noella poena praevia sine lege poenali”.Semua perbuatan yang belum diatur dalam Undang-undang tidak boleh dituntut,maka untuk kepastian hukum perbuatan kejahatan tersebut harus diatur dulu dalam Undang-undang ,baru perbuatan tersebut dapat dituntut,sehingga masyarakat mengetahui mana perbuatan kejahatan yang dilarang undang-undang dan mana yang tidak dilarang ,sehingga masyarakat dapat menjauhi perbuatan yang terlarang tersebut.Sejak dibuatnya KUHP tahun 1915 dan berlaku pada tahun 1918,semua bentuk kejahatan sudah diatur dalam Buku II dan III KUHP yang disebut Kodifikasi ,mulai kejahatan terhadap Keamanan Negara,Kejahatan Melanggar martabat Presiden dan martabat Wakil Presiden,Kejahatan Terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang bersahabat,Kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara dan hak-hak negara,Kejahatan terhadap ketertiban umum,Perkelahian satu lawan satu,Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang,Kejahatan terhadap kekuasaan umum,Sumpah palsu dan keterangan palsu,Hal memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas Bank,Memalsukan meterai dan merek,Memalsukan surat-surat,Kejahatan terhadap kedudukan warga,Kejahatan terhadap kesopanan, Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, Penghinaan, Membuka rahasia,Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, Kejahatan terhadap jiwa orang, Penganiayaan, Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya, Pencurian, Pemerasan dan ancaman, Penggelapan, Penipuan, Merugikan penagih utang atau orang yang berhak, Menghancurkan atau merusakkan barang, Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, Kejahatan pelayaran, Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, Pertolongan ( jahat ) / menadah, Mengulangi melakukan kejahatan,Pelanggaran,Dan lain-lain. Pembuat Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) menyadari suatu saat akan berkembang perbuatan kejahatan, maka diberikan ruang / dasar hukum dalam pasal 103 KUHP untuk membuat hukum pidana khusus yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang tersendiri,dan sampai saat ini sudah ada hukum Pidana khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang ,antara lain Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia,Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup,Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ,Dan lain-lain.

Negara yang menganut faham anglo saxson tidak mengenal hukum pidana khusus,sebab semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan (common law ) dapat dituntut,dan hakim tidak begitu terikat kepada alat bukti dan perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-undangnya,dan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa lebih mengutamakan keyakinan hakim tanpa merperhatikan alat bukti dan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.

Pengaturan suatu masalah hukum diserahkan pembentukannya melalui putusan Pengadilan (judge made law) dengan mengutamakan hukum kebiasaan (common law).Negara – negara penganut faham anglo saxson tidak mengenal pengaturan hukum terkodifikasi,walaupun demikian ada juga hukum tertulis ,misalnya di Inggris terdapat Undang-undang (act) tertulis seperti :

1. Offences against the person Act 1861;

2. Homicide Act 1957;Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965;

3. Road Traffic Act 1972;

4. Criminal Justice Acts 1948,1967 dan 1972 (aturan pemidanaan);

5. Administration of justice Act 1970 dan Courts Act 1971.[15]

6. G.Penganut Aliran Eropah Kontinental dan Anglo saxson.

A. Negara Yang menganut Faham Eropah kontinental (European Continental Law) antara lain ,

1. Negara Prancis ,negara yang pertama sekali menganutnya yang disebut The French Napoleonic code (Code Civil tahun 1804.

2. Negara Jerman,yang disebut The German Civil Code (Burgerliches Gesetzbuch) tahun 1900.

3. Negara Indonesia pengaruh dari Hukum Belanda.

4. Negara Belanda atau Netherland ,pengaruh dari Napoleonic Code (Prancis)

5. Italy.

6. Spain,pengaruh dari Napoleonic Code.

7. Portugal,pengaruh dari Napoleonic Code.

8. Austria,Switzerland.

9. Greece.

10. Turkey.

11. Jepang.

12. Korea Utara.

13. Republic of China (Taiwan).

14. Denmark.

15. Sweden.

16. Finland.

17. Norway.

18. Iceland.

19. Chinese

20. Albania.

21. Angola .

22. Belgium

23. Brazil,Code Civil berasal dari Portuquese (Portugis.

24. Colombia,Civil diperkenalkan tahun 1873.

25. Costa Rica,pengaruh dari Napoleonic Code.

26. Luxembourg,pengaruh dari Napoleonic Code.

27. Vietnam.

28. Armenia.

29. Azerbaijan.

30. Belarus.

31. Benin.

32. Bosnia and Herzegovina.

33. Cambodia.

34. Central African Republic.

35. Croatia.

36. Cuba.

37. Czech Republic.

38. Bulgaria,

39. Denmark.

40. Guatemala.

41. Honduras.

42. Hungary.

43. Mexico.

44. Panama.

45. Peru.

46. Poland.

47. Russia.

48. Vatican.

H.Negara yang menganut Faham Anglo Saxson antara lain ;

1. Negara Inggris (england and Wales).

2. Negara Amerika Serikat (the states of the United states (kecuali Louisiana).

3. Canada (kecuali Quebec Civil Law)..

4. Australia.

5. Singapore.

6. Hongkong.

7. Filippina.

8. Dan lain-lain.[16]

I..Perbedaan Asas-Asas yang menganut faham Eropah Kontinental dan Faham Anglo Saxson antara lain :

1. Perbuatan yang dapat Dipidana.

a.. Penganut eropah kontinental .

Asas legalitas. Asas yang paling utama dari aliran eropah kontinental adalah asas legalitas yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila perbuatan tersebut sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang,yang dikenal dalam bahasa latin “Nullum delictum noella poena praevia sine lege poenali”,sehingga masyarakat mengetahui mana perbuatan yang dilarang yang dapat dikenakan pidana dan mana perbuatan yang diperbolehkan,dengan demikian ada kepastian hukum.Sejarah timbulnya asas legalitas ini,awalnya dalam jaman Romawi Kuno hanya disebut Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa,tetapi isinya tidak disebut perbuatan mana yang dilarang dan yang dibenarkan .Extra Ordinary crime atau kejahatan luar biasa banyak diterapkan raja-raja di Eropah daratan,bila suatu tindakan rakyat tidak sesuai dengan kebijaksanaan raja,langsung disebut kejahatan luar biasa (extra Ordinari crime) lalu dijatuhkan hukuman sesuai kehendak raja.selanjutnya dalam perkembangan dalam jaman Romawi pada jaman kepemimpinan raja Justinianus dimana semua perbuatan yang dilarang diatur dulu dalam undang-undang baru dapat dituntut,jika belum diatur dalam undang-undang tidak boleh dituntut,sehingga masyarakat mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang dilindungi undang-undang,sehingga ada kepastian hukum.

b.Penganut Anglo saxson.

Common Law,Suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum kebiasaan (Common Law) yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

2.Asas pembuktian.

a. Penganut Eropah kontinental.

Asas Wettelijk Negatif Stelsel,Asas pembuktian menganut wettelijk negatief stelsel yaitu suatu perbuatan minimal harus ada dua alat bukti dan hakim yakin.Suatu perbuatan apabila tidak ada minimal dua alat bukti maka hakim membebaskan perkara tersebut walaupun hakim yakin atas perbuatan tersebut,sebaliknya ada dua alat bukti tetapi hakim tidak yakin hubungan kedua alat bukti terkait dengan kasusnya,maka hakim membebaskan terdakwa.Untuk itu minimal dua alat bukti dan hubungan diantara alat bukti tersebut terkait dengan kasusnya hakim yakin atas perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa,maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya.

Penganut Anglo saxson.

Asas vrij stelsel,asas vrij stelsel yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa mengutamakan keyakinan hakim ,dan hakim berwenang menyampingkan alat bukti dan ketentuan yang sudah mengatur suatu perbuatan.Dalam hal ini sangat dimungkinkan menghukum terdakwa tanpa ada alat bukti,yang semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim saja.

3.Dugaan Bersalah atau Tidak.

a. Penganut Eropah Kontinental.

Asas praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence).Suatu perbuatan Kejahatan selama kasusnya masih dalam tahap persidangan baik Pengadilan Negeri,Pengadilan Tingggi,maupun Mahkamah Agung belum dapat dinyatakan bersalah ,kecuali Perbuatan kejahatan tersebut telah diputus hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.Putusan hakim yang diterima terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ,maka perbuatan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti,dengan demikian terdakwa sudah dapat dinyatakan terpidana yang tinggal menjalani hukumannya sesuai putusan hakim.

Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dapat terjadi yaitu :

- Putusan Hakim pengadilan Negeri.

Bila Putusan Pengadilan Negeri ditrerima terdakwa dan penuntut Umum,maka putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti,tetapi jika putusan hakim Pengadilan Negeri tidak diterima terdakwa dan Penuntut Umum atau salah satu tidak menerima putusan hakim Pengadilan Negeri,maka putusan hakim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti,karna perkaranya masuk dalam tahap Banding yang akan diproses Pengadilan Tinggi ,atau perkaranya bebas lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi,dan perkaranya diproses di Mahkamah Agung.

- Putusan Pengadilan Tinggi.

Bila Putusan Pengadilan Tinggii diterima terdakwa dan penuntut Umum,maka putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti,tetapi jika putusan hakim Pengadilan Tinggi tidak diterima terdakwa dan Penuntut Umum atau salah satu tidak menerima putusan hakim Pengadilan Tinggii,maka putusan hakim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti,karna perkaranya masuk dalam tahap Kasasi ,lalu perkaranya diproses di Mahkamah Agung.

- Putusan Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti,karna merupakan putusan hakim tertinggi dan upaya hukum tidak ada lagi.Senang tidak senang pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum wajib menerima putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut.

b. Faham Anglo saxson.

Asas menyalahkan diri sendiri.Terdakwa dari awal sudah dinyatakan bersalah,sehingga harus membuktikan dakwaan yang ditujukan atas dirinya sendiri bahwa dia tidak bersalah,jika tidak bisa membuktikan dirinya benar ,maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa,yang disebut asas menyalahkan dirinya sendiri atau non self incrimination (Praduga bersalah).

4. Penjatuhan hukuman atas beberapa perbuatan.

a. Faham Eropah Kontinental.

Asas Concursus Realis.Beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri yang hukuman pokoknya sejenis dimana tiap perbuatan terbukti ,maka dikenakan hukuman maksimun yang paling berat ditambah dengan sepertiga atau menerapkan satu pasal yang tertinggi ancaman hukumannya ditambah sepertiga yang disebut asas Concursus realis atau meerdaadsche samenloop.

Concursus realis diatur dalam pasal 65 KUHP ,ayat (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan ,yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis,maka satu hukuman saja dijatuhkan. Ayat (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman2 yang tertinggi ,ditentukan untuk perbuatan itu,akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

b.Faham Anglo saxson.

Kumulatip murni/penjumlahan.Beberapa perbuatan pidana ,dimana tiap perbuatan terbukti ,maka setiap perbuatan dihukum ,dan seluruh hukumaannya ditambah keseluruhan,maka sering mendengar menghukum seseorang selama 120 tahun atas 22 dakwaan tetapi yang terbukti 20 dakwaan,demikian juga terdakwa Ariel Oskar di putus Hakim Ohio Columbus dengan hukuman 1000 tahun penjara atas 937 perbuatan yang didakwakan.

5.Batas Hukuman

a. Faham Eropah Kontinental.

Dalam Menjatuhkan hukuman maksimal 20 tahun dan apabila lebih dari 20 tahun tidak sah hukumannya karna bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bila kasus terdakwa Ariel Oskar di putus Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung di Indonesia ,paling tinggi hukumannya selama 20 tahun penjara atas 937 perbuatan yang didakwakan,karna hanya menerapkan satu pasal yang ancaman hukumannya yang terberat di tambah sepertiga,maka hukumannya paling tinggi selama 20 tahun.

b.Faham Anglo saxson.

Dalam menjatuhkan hukuman tidak ada batas lamanya hukuman ,semua didasarkan perbuatannya dan tiap perbuatan yang terbukti dijumlahkan seluruhnya,seperti terdakwa Ariel Oskar di putus Hakim Ohio Columbus dengan hukuman 1000 tahun penjara atas 937 perbuatan yang didakwakan

K.Penganut faham Eropah kontinental lebih bersih dari penganut faham Anglo saxson terkait kasus korupsi.

Perbuatan korupsi yang dilakukan Negara-negara di dunia,kelihatannya yang banyak melakukan korupsi seakan dari negara penganut faham Eropah kontinental sebagaimana banyaknya ditemukan perbuatan korupsi di Indonesia.Indonesia dalam setiap melakukan perbandingan dalam rangka mencegah perbuatan korupsi selalu kenegara penganut faham Anglo saxson yaitu Negara Amerika Serikat,Inggris,Malaysia,Singapura,Hongkong,dan hasil penjabarannya kedalam Undang-undang Indonesia banyak bertentangan dengan teori/asas hukum yang dianut di Indonesia antara lain Penerapan Pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas hukum Pidana Indonesia yaitu asas praduga tidak bersalah,sistim pembuktian minimal dua alat bukti dan hakim yakin,asas Legalitas demikian juga dalam kasus Pencucian Uang / Money Laundering bertentangan dengan asas Concursus Realis,dan lain-lain.Pada hal berdasarkan hasil penelitian Transparency International tahun 2005 dengan index persepsi korupsi dari 158 negara,dimana tiga negara terbersih di dunia adalah penganut faham Eropah Kontinental yaitu Peringkat 1 Negara Iceland dengan nilai 9,7,Peringkat 2 Negara finland dengan nilai 9,6,dan peringkat 3 negara New Zealand dengan nilai 9,6.Hanya saja Negara Indonesia peringkat 140 dengan nilai 2,2 ( masuk dalam kelompok 137 dengan nilai 2.2 yaitu Negara Azerbaijan,Kamerun,Etiopia,Indonesia,Irak,Liberia ,dan Uzbekistan ) negara terkorupsi dari 140 Negara , yang berada dibawah Papua New Guinea,Kamboja atau Kongo.Melihat hal tersebut dalam mencari perbandingan dalam rangka memberantas korupsi sebaiknya melakukan study banding ke negara-negara yang menganut faham eropah kontinental yang bersamaan faham yang dianut Indonesia yaitu Eropah Kontinental,sehingga hukum yang diterapkan di Indonesia hasil Perbandingan negara lain searah dengan teori atau asa-asas hukum pidana Indonesia.

Hasil Penelitian Transparency International tahun 2005 dari 158 Negara dengan peringkat sebagai berikut :

Peringkat 1 Negara Iceland dengan nilai 9,7.

Peringkat 2 Negara Finland dengan nilai 9,6.

Peringkat 3 Negara New Zealand dengan nilai 9,6.

Peringkat 4 Negara Denmark dengan nilai 9,5.

Peringkat 5 Negara Singapura dengan nilai 9,4.

Peringkat 6 Negara Swedia dengan nilai 9,2.

Peringkat 7 Negara Switzerland dengan nilai 9,1.

Peringkat 8 Negara Norwegia dengan nilai 8,9.

Peringkat 9 Negara Australia dengan nilai 8,8.

Peringkat 10 Negara Austria dengan nilai 8,7.

Peringkat 11Negara Belanda dengan nilai 8,6.

Peringkat 12 Negara Inggeris dengan nilai 8,6.

Peringkat 13 Negara Luxemburg dengan nilai 8,5.

Peringkat 14 Negara Kanada dengan nilai 8,4.

Peringkat 15 Negara Hongkong dengan nilai 8,3.

Peringkat 16 Negara Jerman dengan nilai 8,2.

Peringkat 17 Negara Amerika Serikat dengan nilai 7,6.

Peringkat 18 Negara Perancis dengan nilai 7,5.

Peringkat 19 Negara Belgia dengan nilai 7,4.

Peringkat 20 Negara Irlandia dengan nilai 7,4.

Peringkat 21 Negara Cili dengan nilai 7,3.

Peringkat 22 Negara Jepang dengan nilai 7,3.

Peringkat 23 Negara Sepanyol dengan nilai 7,0.

Peringkat 24 Negara Barbados dengan nilai 6,9.

Peringkat 25 Negara Malta dengan nilai 6,6.

Peringkat 26 Negara Portugal dengan nilai 6,5.

Peringkat 27 Negara Estonia dengan nilai 6,4.

Peringkat 28 Negara Israel dengan nilai 6,3.

Peringkat 29 Negara Oman dengan nilai 6,3.

Peringkat 30 Negara Emirat Arab dengan nilai 6,2.

Peringkat 31 Negara Slovenia dengan nilai 6,1.

Peringkat 32 Negara Botswana dengan nilai 5,9.

Peringkat 33 Negara Qatar dengan nilai 5,9.

Peringkat 34 Negara Taiwan dengan nilai 5,9.

Peringkat 35 Negara Uruguay dengan nilai 5,9.

Peringkat 36 Negara Bahrain dengan nilai 5,8.

Peringkat 37 Negara Cyprus dengan nilai 5,7.

Peringkat 38 Negara Jordania dengan nilai 5,7.

Peringkat 39 Negara Malaysia dengan nilai 5,1.

Peringkat 40 Negara Hongaria dengan nilai 5,0.

Peringkat 41 Negara Italia dengan nilai 5,0.

Peringkat 42 Negara Korea Selatan dengan nilai 5,0.

Peringkat 43 Negara Tunisia dengan nilai 4,9.

Peringkat 44 Negara Lithuania dengan nilai 4,8.

Peringkat 45 Negara Kuwait dengan nilai 4,7.

Peringkat 46 Negara Afrika Selatan dengan nilai 4,5.

Peringkat 47 Negara Rapublik Ceko dengan nilai 4,3.

Peringkat 48 Negara Yunani dengan nilai 4,3.

Peringkat 49 Negara Namibia dengan nilai 4,3.

Peringkat 50 Negara Slovakia dengan nilai 4,3.

Peringkat 51 Negara Costa Rica dengan nilai 4,2.

Peringkat 52 Negara El Salvador dengan nilai 4,2.

Peringkat 53 Negara Latvia dengan nilai 4,2.

Peringkat 54 Negara Mauritius dengan nilai 4,2.

Peringkat 55 Negara Bulgaria dengan nilai 4,0.

Peringkat 56 Negara Kolombia dengan nilai 4,0.

Peringkat 57 Negara Fiji dengan nilai 4,0.

Peringkat 58 Negara Seychelles dengan nilai 4,0.

Peringkat 59 Negara Kuba dengan nilai 3,8.

Peringkat 60 Negara Tailand dengan nilai 3,8.

Peringkat 61 Negara Trinidad & Tobago dengan nilai 3,8.

Peringkat 62 Negara Belize dengan nilai 3,7.

Peringkat 63 Negara Brazil dengan nilai 3,7.

Peringkat 64 Negara Jamaica dengan nilai 3,6.

Peringkat 65 Negara Ghana dengan nilai 3,5.

Peringkat 66 Negara Meksiko dengan nilai 3,5.

Peringkat 67 Negara Panama dengan nilai 3,5.

Peringkat 68 Negara Peru dengan nilai 3,5.

Peringkat 69 Negara Turki dengan nilai 3,5.

Peringkat 70 Negara Burkina Faso dengan nilai 3,4.

Peringkat 71 Negara Kroasia dengan nilai 3,4.

Peringkat 72 Negara Mesir dengan nilai 3,4.

Peringkat 73 Negara Lesotho dengan nilai 3,4.

Peringkat 74 Negara Polandia dengan nilai 3,4.

Peringkat 75 Negara Saudi Arabia dengan nilai 3,4.

Peringkat 76 Negara Siria dengan nilai 3,4.

Peringkat 77 Negara Laos dengan nilai 3,3.

Peringkat 78 Negara RRChina dengan nilai 3,2.

Peringkat 79 Negara Marokko dengan nilai 3,2.

Peringkat 80 Negara Senegal dengan nilai 3,2.

Peringkat 81 Negara Sri Lanka dengan nilai 3,2.

Peringkat 82 Negara Suriname dengan nilai 3,2.

Peringkat 83 Negara Lebanon dengan nilai 3,1.

Peringkat 84 Negara Rwanda dengan nilai 3,1.

Peringkat 85 Negara Republik Dominika dengan nilai 3,0.

Peringkat 86 Negara Mongolia dengan nilai 3,0.

Peringkat 87 Negara Rumania dengan nilai 3,0.

Peringkat 88 Negara Armenia dengan nilai 2,9.

Peringkat 89 Negara Benin dengan nilai 2,9.

Peringkat 90 Negara Bosnia&Herzegovina dengan nilai 2,9.

Peringkat 91 Negara Gabon dengan nilai 2,9.

Peringkat 92 Negara India dengan nilai 2,9.

Peringkat 93 Negara Iran dengan nilai 2,9.

Peringkat 94 Negara Mali dengan nilai 2,9.

Peringkat 95 Negara Moldova dengan nilai 2,9.

Peringkat 96 Negara Tanzania dengan nilai 2,9.

Peringkat 97 Negara Aljazair dengan nilai 2,8.

Peringkat 98 Negara Argentina dengan nilai 2,8.

Peringkat 99 Negara Madagaskar dengan nilai 2,8.

Peringkat 100 Negara Malawi dengan nilai 2,8.

Peringkat 101 Negara Mozambik dengan nilai 2,8.

Peringkat 102 Negara Serbia&Montenegro dengan nilai 2,8.

Peringkat 103 Negara Gambia dengan nilai 2,7.

Peringkat 104 Negara Macedonia dengan nilai 2,7.

Peringkat 105 Negara Swaziland dengan nilai 2,7.

Peringkat 106 Negara Yaman dengan nilai 2,7.

Peringkat 107 Negara Belarus dengan nilai 2,6.

Peringkat 108 Negara Eritrea dengan nilai 2,6.

Peringkat 109 Negara Honduras dengan nilai 2,6.

Peringkat 110 Negara Kazakhstan dengan nilai 2,6.

Peringkat 111 Negara Nigaragua dengan nilai 2,6.

Peringkat 112 Negara Palestina dengan nilai 2,6.

Peringkat 113 Negara Ukrania dengan nilai 2,6.

Peringkat 114 Negara Vietnam dengan nilai 2,6.

Peringkat 115 Negara Zambia dengan nilai 2,6.

Peringkat 116 Negara Zimbabwe dengan nilai 2,6.

Peringkat 117 Negara Afganistan dengan nilai 2,5.

Peringkat 118 Negara Bolivia dengan nilai 2,5.

Peringkat 119 Negara Ekuador dengan nilai 2,5.

Peringkat 120 Negara Guatemala dengan nilai 2,5.

Peringkat 121 Negara Guyana dengan nilai 2,5.

Peringkat 122 Negara Libia dengan nilai 2,5.

Peringkat 123 Negara Nepal dengan nilai 2,5.

Peringkat 124 Negara Pilipina dengan nilai 2,5.

Peringkat 125 Negara Uganda dengan nilai 2,5.

Peringkat 126 Negara Albania dengan nilai 2,4.

Peringkat 127 Negara Niger dengan nilai 2,4.

Peringkat 128 Negara Rusia dengan nilai 2,4.

Peringkat 129 Negara Sierra Leona dengan nilai 2,4.

Peringkat 130 Negara Burundi dengan nilai 2,3.

Peringkat 131 Negara Kamboja dengan nilai 2,3.

Peringkat 132 Negara Republik Kongo dengan nilai 2,3.

Peringkat 133 Negara Georgia Dengan nilai 2,3.

Peringkat 134 Negara kyrgyzstan dengan nilai 2,3.

Peringkat 135 Negara Papua New Guinea dengan nilai 2,3.

Peringkat 136 Negara Venezuela dengan nilai 2,3.

Peringkat 137 Negara Azerbaijan dengan nilai 2,2.

Peringkat 138 Negara Kamerun dengan nilai 2,2.

Peringkat 139 Negara Etiopia dengan nilai 2,2.

Peringkat 140 Negara Indonesia dengan nilai 2,2.

Peringkat 141 Negara Irak dengan nilai 2,2.

Peringkat 142 Negara Liberia dengan nilai 2,2.

Peringkat 143 Negara Uzbekistan dengan nilai 2,2.

Peringkat 144 Negara Republik Demokratik Kongo dgn nilai 2,1.

Peringkat 145 Negara Kenya dengan nilai 2,1.

Peringkat 146 Negara Pakistan dengan nilai 2,1.

Peringkat 147 Negara Paraguay dengan nilai 2,1.

Peringkat 148 Negara Somalia dengan nilai 2,1.

Peringkat 149 Negara Sudan dengan nilai 2,1.

Peringkat 150 Negara Tajikistan dengan nilai 2,1.

Peringkat 151 Negara Angola dengan nilai 2,0.

Peringkat 152 Negara Cote d’Ivoire dengan nilai 1,9.

Peringkat 153 Negara Guinea Equatorial dengan nilai 1,9.

Peringkat 154 Negara Nigeria dengan nilai 1,9.

Peringkat 155 Negara Haiti dengan nilai 1,8.

Peringkat 156 Negara Myanmar dengan nilai 1,8.

Peringkat 157 Negara Turkmenistan dengan nilai 1,8.

Peringkat 158 Negara Bangladesh dengan nilai 1,7.

Peringkat 159 Negara Chad dengan nilai 1,7..[17]

L.Rusaknya Hukum Pidana di Indonesia.

1. Rusaknya Hukum Pidana,

Rusaknya hukum pidana Indonesia karna kurang tepat menterjemahkan pasal 103 KUHP ,dimana pasal 103 dalam bahasa Belanda berbunyi : “De bepalingen der erste acht Titels van dit boek zijn cok toepasse lijk of feiten waarop bij andere wettelijke coorschriften straf is gesteld ,tenzij de wet ,bij algemene maatregel van bestuur of bij ordonantie andere is bepaald”,hal tersebut berbeda menterjemahkannya kedalam bahasa Indonesia oleh R.Soesilo dan Prof.Satochid Kartanegara,S.H sebagai berikut :

a.Terjemahan R.Soesilo atas pasal 103 KUHP .

Bunyi pasal 103 KUHP yaitu “ Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain,kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan Umum Pemerintahan Algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain” [18]

Berdasarkan penafsiran R.Soesilo atas pasal 103 KUHP ada kata kecuali berarti masih bisa mengatur sesuatu walaupun sudah diatur dalam Buku I KUHP seperti Hukuman Percobaan dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman maksimalnya yang kemudian diatur lagi dalam Undang-undang Korupsi yaitu hukuman percobaan sama dengan pidana selesai.Bahkan dalam undang-undang yang sebagai Tindak Pidana Khusus dapat mengatur suatu asas yang bertentangan dengan asas hukum yang dianut hukum Indonesia seperti asas pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun asas pembuktian terbalik tidak dikenal dalam Buku I KUHP.

b.Terjeman Prof.Satochid Kartanegara,S.H.

Bunyi Pasal 103 : “De bepalingen der erste acht Titels van dit boek zijn cok toepasse lijk of feiten waarop bij andere wettelijke coorschriften straf is gesteld ,tenzij de wet ,bij algemene maatregel van bestuur of bij ordonantie andere is bepaald”,yang artinya ,bahwa peraturan2 yang diatur didalam delapan titel yang pertama dari buku I juga berlaku terhadap Bijzondere wettelijke strafbepalingen,kecuali jika peraturan2 ini sendiri menyatakan dengan tegas,bahwa peraturan2 buku I tadi tidak berlaku.[19].( Prof. Satochid Kartanegara,S.H,Hukum Pidana,Penerbit Balai Lektur Mahasiswa,hal 92-93).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara,S.H.Buku ke I KUHP “Algemene bepalengen” mengandung peraturan2 yang berlaku umum (Algemene geldend).Peraturan-peraturan ini tidak hanya berlaku terhadap buku II & III ,akan tetapi juga berlaku kepada tiap peraturan yang mengandung hukum pidana dan yang berada diluar Kitab Undang2 Hukum pidana dan juga yang didalam hukum Pidana .Peraturan2 yang berada diluar KUHP yang mengandung peraturan hukum pidana itu disebut “Bijzondere Wettelijke Strafbepalingan”.

Penulis tidak sependapat dengan penafsiran R.Soesilo atas pasal 103 KUHP,tetapi sependapat dengan penafsiran Prof. Satochid Kartanegara,S.H. dalam menterjemahkan pasal 103 KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.Berarti semua Undang-undang Tindak pidana khusus tidak boleh mengatur asas hukum bila asas hukum tersebut sudah diatur dalam Buku I KUHP atau dengan kata lain asas Percobaan,asas membantu,asas veryaring ,asas batas minimal hukuman ,dan lain-lain tidak bisa diatur lagi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus karna sudah diatur dalam Buku I KUHP.Demikian juga untuk mengatur sistim pembuktian harus sejalan dengan Buku I KUHP,dimana pembuktian terbalik yang bertentangan dengan asas hukum pidana Indonesia seharusnya di cabut karna Buku I KUHP tidak mengenal Pembuktian terbalik. Untuk itu semua perbuatan yang diatur dalam undang-undang Tindak Pidana Khusus harus selaras dengan Buku I KUHP,dan jangan sampai perbuatan yang diatur dalam Undang-undang bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP. Hal itulah penyebabnya rusaknya hukum pidana Indonesia saat ini ,karna para pembuat Undang-undang lebih condong atau sependapat dengan R.Soesilo dalam menterjemahkan pasal 103 KUHP ke dalam bahasa Indonesia,terutama dengan kata kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan Umum Pemerintahan Algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain”,berdasarkan hal ini banyak asas-asas hukum yang sudah diatur dalam Buku I KUHP diatur lagi dalam Undang-undang Tindak pidana Khusus ,seperti kata percobaan hukumannya dikurangi sepertiga tetapi dalam perkara korupsi percobaan sama dengan pidana selesai,asas membantu hukumannya dikurangi sepertiga tetapi dalam perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya sama dengan pidana selesai,dan lain-lain.

2.Pandangan Hukum.

Menurut Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH dalam seminar dengan judul “korupsi Sistemik sebagai kendala Penegakan Hukum Di Indonesia” tampaknya bersifat limitatif mengingat permasalahan penegakan hukum di Indonesia tidaklah sekedar diamati dari sisi substansiel perundang-undangan saja,tetapi juga berkaitan dengan sistem,khususnya sistem hukum pidana ,karena korupsi itu kenyataannya telah merusak sistem (destructed to the system)[20].

Sistem Hukum ada tiga tingkatan yaitu tingkat pertama asas-asas atau teori-teori hukum ,tingkatan kedua hukum positip atau Undang-undang,dan tingkatan ketiga Putusan Hakim..Berdasarkan hal tersebut tingkatan ketiga atau putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan hukum positip atau Undang-undang,demikian tingkatan kedua hukum positip atau Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas atau teori-teori hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas setiap Undang-undang yang di buat Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus diteliti aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya,bila undang-undang tersebut sebagai hukum positip bertentangan dengan asas-asas atau teori hukum sebaiknya tidak dilaksanakan,justru disarankan kepada Pemerintah supaya merevisi pasal-pasalnya yang diatur dalam Undang-undang tersebut yang sesuai dengan asas-asas atau teori hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Aparat Penegak Hukum Kurang memahami Teori dan Asas Hukum pidana sesuai faham Eropah Kontinental.

Pada Umumnya Para Penegak Hukum ,Anggota DPR dan masyarakat Umum hanya melihat hukum itu dari sudut hukum positip sebagai undang-undang,dan tidak pernah melihat Undang-undang tersebut sudah sesuai atau tidak dengan asas hukum sesuai dengan faham Eropah Kontinental yang dianut hukum Indonesia.Kalau dilihat dari sudut hukum positipnya atau undang-undang yang sudah disahkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang sudah benar,tetapi Undang-undang tersebut sering bertentangan dengan teori atau asas hukum pidana Indonesia seperti merumuskan pasal 37 mengenai Pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,hal ini jelas bertentangan dengan asas hukum pidana dengan sistim pembuktian yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin (wettelijk negatif stelsel),asas legalitas yaitu suatu perbuatan baru dapat ditutut/dihukum apabila perbuatan tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. asas Praduga tidak bersalah (Presumption of innocence) ,terdakwa tidak dibebani pembuktian (pasal 66 KUHAP),dan lain-lain.Kalau dilihat dari hukum positipnya sudah benar tindakan tersebut karna dibuat Pemerintah bersama DPR,hanya saja disayangkan dimana letak kesalahannya apakah di Pemerintah atau DPR dalam membuat Undang-undang itu ,sepertinya tidak menguasai asas hukum pidana ,hanya dilihat dari sudut emosi saja bahwa perbuatan korupsi harus ditindak dengan tegas mengingat masuk kejahatan luar biasa (Extra Ordinery Crime),sepertinya tidak mempermasalahkan rumusan pasal pembuktian terbalik tersebut bertentangan dengan asas hukum pidana Indonesia.Para Penegak hukum yang berlatar pendidikan sarjana hukum seperti Jaksa,Hakim,Penasehat Hukum,dan Dosen Pidana sama juga hanya melihat dari sudut hukum positipnya seperti Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hakim yang menangani perkara Irjen Djoko Susilo dalam perkara Simulator SIM tahun 2011 tetapi menggunakan pembuktian terbalik menyita harta kekayaan Irjen Djoko Susilo tahun 2003-2010,dan Hakim pengadilan Negeri juga menjatuhkan hukuman selama 10 tahun,dan semua harta kekayaan yang disita tahun 2003-2010 sebagai barang bukti dirampas untuk negara.Seharusnya Aparat penegak hukum dan dosen Pidana meluruskan hukum tersebut minimal tidak menerapkan hukum tersebut yang bertentangan dengan asas hukum pidana,karna aparat penegak hukum, pada waktu kuliah di Fakultas Hukum mendapat pelajaran terkait dengan asas hukum pidana sesuai dengan faham Eropah Kontinental yang dianut hukum Indonesia .

4. Study Hukum di Amerika Serikat.

Pada umumnya banyak warga Indonesia mengambil study hukum ke Amerika Serikat demikian juga yang mengembangkan kesarjanaannya dari S1 ke S2,dan S3 maupun jalan –jalan keluar negeri,sehingga hanya mengetahui hukum yang berlaku di Amerika Serikat ,dan saat selesai study di Amerika Serikat kembali ke Indonesia dan ada yang sudah memiliki kekuasaan yang menentukan di Pemerintahan,lalu setiap ada perubahan Undang-undang memasukkan konsep-konsep hukum yang di peroleh dari Amerika Serikat,pada hal Amerika Serikat dan Negara Inggris menganut faham Anglo Saxson yang bertentangan dengan faham Eropah kontinental.Faham Anglo Saxson yang dianut Negara .Amerika Serikat antara lain asas Menyalahkan diri sendiri (Praduga bersalah atau non self incrimination),Sistim pembuktian lebih mengutamakan keyakinan hakim dan dapat menyampingkan alat bukti dan peraturan yang mengatur perbuatan tersebut (vrij stelsel),asas common law (hukum kebiasaan) yaitu menuntut perbuatan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat..dan lain-lain.Demikian juga dalam melakukan penelitian terkait penanganan pemberantasan korupsi selalu melakukan penelitian di negara yang menganut faham Anglo Saxson seperti Penelitian (field research) yang dilakukan oleh Prof.Dr.Andi Hamzah ,S.H. ke berbagai negara ,antara lain Muangthai,Malaysia,dan Australia (khususnya Negara Bagian New South Wales),melalui bukunya yang secara lengkap ,jelas dan terurai yaitu “Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara “.

5. Menimbulkan 2 sistim pembuktian.

Dengan menerapkan pembuktian terbalik baik dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun dalam Undang – Undang Tindak Pidana Khusus lainnya,telah menimbulkan dua sistim Pembuktian yaitu Sistim Pembuktian wettelik negatif stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin sesuai dengan faham Eropah Kontinental dan sistim pembuktian Vrij stelsel yaitu lebih mengutamakan keyakinan hakim.Aparat penegak hukum dapat memamfaatkan sistim pembuktian yang sifatnya diskriminatif.Bila terdakwanya dekat penguasa akan menyatakan belum cukup dua alat bukti seperti Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) ada kesan ditetapkannya Andi Mallarangen mantan Menteri pemuda Dan Olah Raga termasuk mantan pengurus Partai Demokrat demikian juga Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat terkait dengan kasus Hambalang,dimana mulai ditetapkan sebagai tersangka cukup lama dilakukan penahanan,walaupun terhitung sampai tanggal 21 Maret 2014 sudah ditahan KPK. demikian juga Kasus Bank Century dengan calon tersangka Wakil Presiden Budiono dan Mantan Menteri Keuangan yang sampai saat ini katanya KPK belum ada minimal dua alat buktinya .tetapi bila terdakwanya tidak dekat dengan pusat kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cepat menyatakan terdakwa sudah cukup alat bukti yaitu sudah memenuhi minimal dua alat bukti ,dan biasanya langsung ditahan serta menerapkan pembuktian terbalik seperti kasus Irjen Djoko Susilo perkara Simulator SIM tahun 2011 dan Lutfhi Hasan Ishaq perkara kuota daging yang menyita harta kekayaan tanpa ada kaitannya dengan kasus Simulator SIM dan Perkara Kuota daging.

6. Dengan menerapkan faham hukum Anglo saxon yang bertentangan dengan faham Eropah Kontinental secara bertahap akan merusak hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan tidak mungkin merubah dengan menganut faham Anglo saxson karna Faham Eropah Kontinental sudah berlaku sejak Penjajahan Belanda kurang lebih 350 tahun yang lalu ditambah lagi 73 tahun sejak Indonesia Merdeka seluruhnya 453 tahun faham Eropah Kontinental berlaku di Indonesia.Sama juga Amerika Serikat menganut faham Anglo saxson sejak dibawah koloni Inggris ,jadi Hukum yang berlaku di Inggris diterapkan di Amerika Serikat.

VI. Kasus pokok (predikat kriminal) terkait kewenangan penyidikan.

Dalam setiap perkara masuk Hukum Pidana Khusus, harus ada pidana pokoknya,dan pidana pokok harus ada hubungannya dengan kekayaan yang dijadikan barang bukti,yang pengembaliannya dapat diketahui bila barang buktinya dikembalikan kepada pemiliknya terkait dengan kasus pokoknya.

Pencucian uang (uang kotor) diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,dan predikat kriminal atau kasus pokokya diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang semuanya ada 26 predicat crimel (kasus Pokok pidananya).

Suatu kasus kejahatan harus ada predicate crime atau pokok perkara karna bisa saja seseorang memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya yang sumbernya dari hasil korupsi,narkoba,penjualan kayu hutan gelap dan jual bensin / solar antar daerah yang melanggar hukum seperti yang dilakukan DL.Sitorus di Polres Raja Ampat Provinsi Papua,dimana selama lima tahun bisnis illegalnya telah beredar uangnya Rp.1,5 triliun.

Tingkat bahaya bila tidak ada predicate crime atau Kasus pokoknya bisa terjadi,Antara lain :

Dugaan kasus Korupsi.

Kasus Simulator SIM tahun 2011 yang tersangkanya Irjen Pol Djoko Susilo ,dimana Komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menyita sekitar 20 barang bukti berupa rumah,tanah,pompa bensin,Bus,dan lain-lain yang diperoleh Irjen Djoko Susilo sebelum tahun 2011 atau yang diperole sekitar tahun 2003 sampai tahun 2010,ternyata setelah diterapkan pembuktian terbalik dimana hakim meminta terdakwa menjelaskan harta kekayaannya yang disita KPK sekitar 20 unit,ternyata Irjen Pol Djoko Susilo menjawab bahwa harta kekayaan yang disita KPK tersebut yang diperoleh tahun 2003 dari hasil kejahatan penjualan kayu illegal waktu tugas di Papua ,dan saat itu menjabat Kepala Kepolisian Resot Raja Ampat,harta kekayaan tahun 2004-2010 di peroleh dari hasil Illegal Loging,karna harta kekayaan yang disita KPK tersebut diduga hasil korupsi ternyata bukan dari hasil korupsi tetapi dari hasil penjualan kayu illegal, dengan demikian penyitaan 20 unit tidak sah karna yang berwenang menyidik kasus penjualan kayu illegal atau Illegal loging penyidiknya dari pihak Polri.Yang jelas KPK tidak berhak menyita harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo sebayak 20 unit tersebut.

HAM Yang Berat.

Seseorang memiki harta kekayaan yang banyak yang tidak sesuai penghasilannya,diduga Polisi memperolehnya dari hasil illegal loging atau penjualan kayu illegal,ternyata setelah di muka Hakim terdakwa menjawab pertanyaan hakim bahwa hartanya tersebut diperoleh pada saat membunuh satu desa,dengan demikian penyitaan barang bukti atas harta kekayaan terdakwa tidak sah penyitaannya karna dalam perkara HAM yang berat yang berwenang menyidik Adalah Jaksa Agung atau Jajaran Jaksa Agung.

Kejaksaan melakukan penyitaan harta kekayaan terdakwa yang cukup banyak yang diduga diperoleh dari hasil pembunuhan penduduk satu desa,ternyata setelah terdakwa menjelaskan didepan hakim harta kekayaan tersebut diperoleh dari mencuri mobil dan emas penduduk yang dibunuh,maka penyitaan yang dilakukan Kejaksaan atas harta kekayaan terdakwa tidak sah karna dalam pencurian penyidiknya adalah Polri.

Berdasarkan hal tersebut ,maka setiap kasus kejahatan harus ada predicate crime atau kasus pokoknya untuk mengetahui aparat penegak hukum mana yang berwenang melakukan penyitaan barang bukti serta mengetahui penegak hukum yang berwenang menanganinya,dan pidana pokoknya harus jelas waktu dan tempat perbuatan serta jenis perbuatan yang dilakukan (korupsi atau pencurian,pembunuhan,dan lain-lain) serta didukung minimal dua alat bukti.

Dalam perkara yang diatur dalam money laundering (pencucian uang ) yang diatur dalam pasa 2 ayat (1) Undang-undang nomor . 8 tahun 2010,dimana aparat yang berwenang melakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti atas harta kekayaan terdakwa dapat dilakukan tiga aparat Penyidik yaitu :

a. Polri berwenang menyidik dan menyita barang bukti Bertalian dengan Perkara Korupsi dan perkara Tindak Pidana Umum

b. Kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti terkait dengan perkara korupsi dan perkara Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya dapat menyidik dan menyita barang bukti terkait dengan perkara korupsi.

M. Hukum Pidana Khusus (bijzonder strafrecht).

Dalam memahami pengertian hukum pidana khusus ,maka kita akan teringat dengan pidana umum (ius commune) yang menjadi hukum yang menambahkan (aanvullend recht) bagi hukum pidana khusus .Atau Tindak pidana khusus atau speciale delicten merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan dari tindak pidana umum (commune delicten),karena kekhususan dari tindak pidana tersebut dikecualikan dari tindak pidana umum.

Hukum pidana khusus mengandung arti bahwa perlakuan hukum terhadap subyek hukum yaitu orang dan Korporasi ,cara atau bentuk tindak pidananya ,hukum acara dan ancaman pidana yang mengaturnya adalah tergolong khusus.Kekhususan subyek hukum pidana khusus ,misalnya dalam perkara Narkotika dan psikotropika semua orang sebagai pelaku dan korporasi .Untuk itu ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Buku I (Pasal 1 –pasal 103) KUHP,tetap berlaku bagi tindak pidana khusus sepanjang undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu tidak secara tegas mengaturnya.Misalnya ajaran-ajaran,pemahaman,pengertian atau ketentuan tentang deelneming (penyertaan) seperti terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP,tentang pembantuan (pasal 56 KUHP),percobaan (pasal 53 KUHP),jenis – jenis hukuman (pasal 10 KUHP),tetap menjadi acuan

tindak pidana khusus.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian korupsi.

Menurut Undang – Undang Nomor .31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,dalam pasal 2 memberi batasan bahwa yang yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. .Jadi unsur tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut adalah: Setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.[21]

Menurut Sudarto (1976),kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak , busuk,tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.[22]

TAP MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi,kolusi dan nepotisme dan No.VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan tidak mampu meluruskan kembali pandangan bahwa sesungguhnya korupsi adalah perbuatan yang hina lagi dina.Korupsi telah menyengsarakan rakyat hingga mereka hidup melarat dan bodoh karena hak-hak ekonomi dan sosial mereka dengan ganas diinjak-injak oleh para koruptor.[23]

Adapun Henry Campbell Black (1991),mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain ,berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain[24]

Sayet Hussein Alatas dalam bukunya Corruption:Its Nature,causes and Consequences (1999:7) menulis:”Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma ,tugas,dan kesejahteraan umum,dibarengi dengan kerahasiaan ,penghianatan,penipuan ,dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.Singkatnya ,korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi”.(Chaerudin et al:2008.[25] Ketentuan Hukum.

Perbuatan Korupsi diatur dalam Undang-undang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Subyek Tindak Pidana Korupsi.

Subyek Tindak pidana Korupsi terdiri dari dua yaitu :

1. Subyek setiap orang.

Subyek perbuatan korupsi Adalah manusia dengan status Pegawai Negeri yang meliputi :

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana.

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

C. Aparat Penegak Hukum.

Aparat Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi yaitu :

Kewenangan Menyidik dan Penuntutan.

a. Polri,hasil penyidikan Polri dilimpahkan kepada Jaksa penuntut Umum dilingkungan atau dibawah naungan Kejaksaan Agung RI untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor ,dan setelah diputus hakim selanjutnya mengeksekusi Putusan Hakim tersebut.

b. Jaksa Penyidik,dimana hasil penyidikannya diserahkan kebagian Penuntutan lingkungan Kejaksaan atau dibawah naungan Kejaksaan Agung RI untuk dilimpahkan ke Pengadilan,selanjutnya setelah diputus hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi putusan Hakim tersebut.

c. KPK,Hasil penyidikan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk diadili,selanjutnya setelah di Putus Hakim lalu di eksekusi Jaksa Penuntut Umum dari lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D. Perbuatan Korupsi

Perbuatan Korupsi yang sering dilakukan baik yang langsung merugikan keuangan Negara dan yang tidak merugikan keuangan negara yaitu :

1. Perbuatan korupsi Yang Merugikan keuangan Negara.

Perbuatan korupsi yang langsung merugikan keuangan Negara diatur dalam pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengkorupsi uang Negara ,dimana modus operandi (cara melakukannya) tiap Intansi Pemerintah berbeda satu sama lain,antara lain :

a. Permainan Anggaran,Setelah adanya persesuaian pembagian dengan pemilik proyek baru ditambahkan anggaran sebesar 15 persen dari nilai proyek selanjutnya menyetujui dan menetapkan anggaran tersebut.

b. Permainan Jumlah, Pembelian kertas kantor yang dibeli sepuluh riem tetapi dalam kwitansi disebut lima puluh riem.

c. Permainan Harga,membeli laptop 50 buah a.Rp.5.000.000 dalam kwitansi disebut a. Rp.15.000.000,selisih uang dikorupsi Rp.10.000.000 x 50 buah = Rp.500.000.000.

d. Permainan Fiftif yaitu memberikan sumbangan kepada yayasan Rp.1 milyar tetapi sebenarnya tidak ada diberikan sedangkan pihak Yayasan sudah menandatangani tanda terima sebesar Rp.1 milyar.

e. Permainan Kwalitas,dalam pembangunan kantor dalam bestek ditentukan menggunakan kayu jati sebanyak 200 m3 a. Rp.10.000.000 tetapi digunakan kayu kalimantan perkubiknya Rp.4.000.000,selisihnya yang dikorupsi 200 m3 x Rp.6.000.000 = Rp.1,2 milyar.

f. Permainan Jasa,dalam penegakan hukum bila pihak terdakwa sudah memberikan sejumlah uang kepada aparat lalu meringankan hukumannya.

2.Yang tidak Merugikan Keuangan Negara.

Perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung,hanya saja merusak nama aparat pemerintah atau aparat penyelenggara negara yang melakukan korupsi .Pada umumnya yang sering dilakukan menerima uang dari orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 5,pasal 11,dan pasal 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Bentuk perbuatannya ,Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga ,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

3.Pengertian Pemberian.

Undang-undang Nomor .20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dalam pasal 12 B ayat (1) berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya”.Pengertian pemberian dalam pengertian luas luas,yakni meliputi pemberian uang,barang,rabat (discount),komisi,pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan,fasilitas penginapan,perjalanan wisata,pengobatan Cuma-Cuma,dan fasilitas lainnya.Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Pemberian tersebut selalu berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara

E. Ketentuan Yang Menyimpang dari Buku I KUHP.

Ketentuan ,asas,dan sistim yang menyimpang dari Buku I KUHP ,Antara lain :

1. Percobaan.

KUHP.

Percobaan suatu perbuatan yang telah dilakukan tetapi belum selesai bukan karna kehendaknya ,ancaman hukuman dikurangi sepertiga dari ancaman pokok atas perbuatan yang dilakukan .

Percobaan mengandung tiga hal baru dapat dikatakan perbuatan percobaan yang dapat dihukum yaitu :

a. Telah dilakukan : Si A telah memegang pisau dan sudah digerakkan /ditusukkan kearah badan si B.

b. Belum selesai : pisau yang diarahkan si A kepada si B belum sampai,pada saat itu tangan si A ditangkap si C sehingga pisau itu tidak sampai ketubuh si B.

c. Bukan karna kehendaknya : tidak sampainya pisau yang ditusukkan si A ke tubuh si B ,bukan karna kehendak si A tetapi karna pisaunya ditangkap si C.

Korupsi .

Perbuatan percobaan dalam perkara korupsi sama dengan pidana selesai yang ancaman hukumannya sama dengan pidana yang dilakukannya,yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dalam pasal 15 “Setiap orang yang melakukan percobaan ,pembantuan ,atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,pasal 3,pasal 5 sampai dengan pasal 14.Menyamakan ancaman hukuman perbuatan percobaan dengan perbuatan selesai tidak rasional ,ibarat kasus pembunuhan perbuatan selesai orangnya sudah mati sedangkan perbuatan percobaan orangnya masih hidup,jelas tidak boleh disamakan hukumannya,demikian juga perbuatan selesai melakukan korupsi uang negara sebesar Rp.10 milyar disamakan dengan percobaan korupsi dimana uang negara belum ada yang diambil atau masih utuh.Bila mana terjadi hal demikian sebaiknya menerapkan bahwa perbuatan percobaan ancaman hukumannya dikurangi sepertiga sebagaimana diatur dalam 15 KUHP.

2. Membantu.

KUHP.

Pengertian membantu seseorang memberikan bantuan kepada orang lain sebelum perbuatan kejahatan tersebut dilakukan.Membantu melakukan kejahatan hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokoknya,yang diatur dalam 57 KUHP ayat (1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan ,dikurangi dengan sepertiganya ,dalam hal membantu melakukan kejahatan.

Korupsi

Membantu memberikan perbuatan kejahatan korupsi sama dengan perbuatan selesai ,maka ancaman hukumannya sama dengan pasal yang didakwakan.Membantu melakukan Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1991 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi,dalam pasal 15 “Setiap orang yang melakukan percobaan,pembantuan,atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,pasal 3,,pasal 5 sampai pasal 14.

Menyamakan perbuatan membantu dengan perbuatan selesai tidak dapat diterima,sifatnya emosional menyamakan hukumannya.Jika terjadi masalah demikian dalam perbuatan korupsi sebaiknya mendasarkan kepada pasal 57 KUHP.

3. Minimal Ancaman Hukuman Pidana.

KUHP.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

Kata sekurang-kurangnya satu hari diatur dalam pasal 97 KUHP : Yang dikatakan sehari,yaitu masa yang lamanya tiga puluh hari.

Korupsi.

Pasal –pasal korupsi yang ancaman minimalnya lebih dari satu hari yang diatur dalam undang-Undang :

a. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

- Pasal 2 ancaman pidananya minimal 2 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-

- Pasal 3,ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,-

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- Pasal 5,minimal pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.50.000.000,-

- Pasal 6,minimal pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.150.000.000,-

- Pasal 7,minimal pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.100.000.000,-.

- Pasal 8,minimal pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.150.000.000,-.

- Pasal 9,minimal pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda paling rendah Rp. 50.000.000,-.

- Pasal 10,minimal pidana penjara 2 (dua ) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.100.000.000,-.

- Pasal 11,minimal 1 (satu) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.50.000.000,-.

- Pasal 12,minimal pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda paling rendah Rp.200.000.000,-.

c.Tidak mengikat Hakim.

Pidana minimal dalam kasus korupsi berpariasi antara 1,2,3,dan 4 tahun.Pidana minimal tersebut tidak mengikat Hakim atau Mahkamah agung tidak terikat kepada undang-undang yang mengatur sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum seperti penerapan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan Majelis Hakim terdiri dari Agung Imron Anwari,Surachmin,dan MS Lumme menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa Agus Siyadi selama dua bulan dengan masa percobaan empat (4) bulan yang terbukti melanggar pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1),(3) UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya minimal satu tahun .Dimana selaku Sekretaris Desa dan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD,Desa Gili Ketapang,Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah mempergunakan dana alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai peruntukannya serta tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai RAB yang telah ditentukan sebesar Rp.5.795 juta.

4. Sistim Pembuktian.

KUHP.

Untuk mengungkap suatu perbuatan kejahatan menggunakan sistim pembuktian wettelijk negatief stelsel yang dianut hukum indonesia yang mengikuti faham eropah kontinental.Wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin.Dalam menentukan kesalahan terdakwa harus didukung minimal dua alat bukti dan satu sama lain alat bukti tersebut saling berhubungan sehingga hakim yakin bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Korupsi.

Korupsi.

Dalam perkara korupsi selain menganut sistim pembuktian wettelijk negatief stelsel juga menganut faham anglo saxson dengan sistim pembuktian vrij stelsel yaitu untuk membuktikan ke Salahan terdakwa lebih diutamakan keyakinan hakim,dan hakim tidak terikat kepada alat bukti maupun peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur perbuatan tersebut. ,dan hakim hanya mendasarkan kepada hukum kebiasaan (common law) yang berlaku dimasyarakat,dengan kata lain hakim lebih mendasarkan kepada keyakinan hakim dan tidak terikat kepada alat bukti yang diakui negara maupun kepada ketentuan hukum.Hakim sering menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan kiyakinan hakim walaupun tidak ada alat buktinya,seperti pembuktian terbalik cukup terdakwa menjelaskan dari mana sumber harta kekayaan diperoleh,dan bila tidak bisa menjawabnya atau jawabannya tidak rasional ,maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Pembuktian terbalik ini berlaku kepada negara yang menganut faham anglo saxson antara lain negara Amerika Serikat,Inggris,dan negara bekas jajahan Inggris antara lain negara India dan Malaysia.Sebaiknya tidak baik suatu sistim Hukum menganut dua sistim pembuktian yaitu wettelijk negatief stelsel dan vrij stelsel.Pemerintah Indonesia hanya menganut sistim pembuktian wettelijk negatief stelsel yang sudah berlaku di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda selama 350 tahun hingga saat ini,dan sistim pembuktian vrij stelsel dikaitkan dengan pembuktian terrbalik tidak diberlakukan di Indonesia yang banyak bertentangan dengan asas hukum yang dianut hukum Indonesia. Menghukum terdakwa walaupun alat buktinya tidak ada.

Sistim pembuktian vrij stelsel telah diterapkan dalam pembuktian Terbalik yang diatur dalam :

a. ‘Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dalam Pasal 37 ayat (3) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami,anak,dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, ayat (4) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya,maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi’meminta kepada tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dari mana sumber uangnya untuk mendapatkan harta kekayaannya yang tidak sesuai dengan penghasilannya.

b.Penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dalam Pasal 37 ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab undang-undang hukum acara Pidana pasal 66 tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” ,dan yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana,bukan terdakwa.menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi,sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas,karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya’.

c.Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ,dalam pasal 48 berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan ,tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami,anak,dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka”

d.Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,dalam “pasal 38 B (1) setiaporang yang didakwakan melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ,pasal 3,pasal 4,pasal 13,pasal 14,pasal 15,dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini,wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan ,tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.

e.Penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) Pasal ini sebagai konsekwensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa.terdakwa tetap memerlukan perlindungan yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self – incrimination ).Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistim pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk).

Pembuktian terbalik bertentangan dengan faham eropah kontinental yang dianut hukum Indonesia ,antara lain :

a.Bertentangan dengan asas Legalitas.

Faham Eropah kontinental yang dianut hukum indonesia asas yang paling penting adalah asas Legalitas dalam bahasa latin Nullum delictum,nulla puna sine praevia lege punali (tiada kejahatan,tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu) yaitu suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila perbuatan tersebut sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-undang.Hakim dalam menuntut terdakwa terikat dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang ,sedangkan Aliran anglo saxson dalam menuntut seseorang berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku dimasyarakat (common law),dan hakim menitik beratkan kepada kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat.

b.Bertentangan dengan Asas Praduga Tidak bersalah.

Dengan menerapkan Pembuktian terbalik berarti tersangka/terdakwa sudah dianggap bersalah sehingga tersangka/terdakwa diwajibkan membuktikan dari mana harta kekayaan yang diperolehnya ,sedangkan asas Praduga tidak bersalah tersangka / terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum putusan majelis hakim memiliki kekuatan hukum yang pasti.

c.Bertentangan dengan pasal 66 KUHAP.

Bertentangan dengan pasal 66 KUHAP”Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. ,yang aktif membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa adalah penyidik antara lain penyidik Kepolisian , Kejaksaan ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Jaksa dan Hakim sedangkan terdakwa hanya berwenang mengajukan pembelaan, sebaliknya dalam pembuktian terbalik terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah

d. Bertentangan dengan sistim pembuktian Wettelijk Negatief Stelsel.

Sistim pembuktian Wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin.

Keputusan hakim bisa terjadi dalam tiga hal,yaitu :

1) Diantara alat bukti adanya kaitan satu sama lain terkait perbuatan kejahatan korupsi yang dilakukan terdakwa dan hakim yakin,maka hakim atas dua alat bukti menjatuhkan hukuman bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan korupsi serta menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

2) Jika dua alat bukti tidak ada berhubungan satu sama lain terkait perbuatan korupsi dianggap tidak ada alat bukti tersebut walaupun hakim yakin ,maka hakim membebaskan terdakwa dari tuduhan melakukan perbuatan korupsi.

3) Bila dua alat bukti berhubungan satu sama lain terkait perbuatan korupsi tetapi hakim tidak yakin maka hakim membebaskan terdakwa dari tuduhan melakukan perbuatan korupsi.

4) Hakim terikat harus memenuhi menimal dua alat bukti

Sedangkan untuk pembuktian terbalik menganut sistim pembuktian vrij stelsel yaitu dalam menjatuhkan hukuman lebih diutamakan dengan keyakinan hakim ,dan hakim tidak terikat kepada alat bukti dan perbuatan yang sudah diatur sebelumnya,dengan demikian mengutamakan kenyakinan hakim walaupun tidak ada alat buktinya.

e.Dua sistim pembuktian .

Untuk mengungkap kasus korupsi ada dua sistim pembuktian yaitu sistim pembuktian wettelijk negatief stelsel yang dianut hukum Indonesia dan vrij stelsel,dengan asas menyalahkan diri sendiri (non self – incrimination) yang diatur dalam pasal 37 dan penjelasannya undang-undang Nomor 20 tahun 2001tengtang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti dalam sistim pembuktian di Indonesia ada dua, pertama wettelijk negatief stelsel dan vrij stelsel yang akan merusak tatanan hukum pidana di indonesia .Hal ini bisa disalah gunakan aparat penegak hukum ,bila kasusnya dekat dengan penguasa selalu menyatakan belum ada dua alat bukti yang menyatakan terdakwa melakukan korupsi,tetapi bila terdakwa jauh dari kekuasaan walaupun tidak ada dua alat bukti dinyatakan tersangka dengan harapan hakim menjatuhkan hukumannya sesuai keyakinannya walaupun alat buktinya tidak ada.

f.Menerapkan asas menyalahkan diri sendiri (nonself – incrimination).

Untuk memberlakukan pembuktian terbalik sangat tegas mengatur dalam penjelasan pasal 37 undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan tidak menganut sistem pembuktian secara negatif (negatief wettelijk) dan menerapkan menyalahkan diri sendiri (non self – incrimination).menerapkan sistim pembuktian menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).Berdasarkan penjelasan pasal 37 tersebut tidak memberlakukan negatief wettelijk berarti menerapkan sistim pembuktian vrij stelsel atau stelsel bebas yaitu menganut faham bahwa keyakinan hakim adalah merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa,sedangkan alat bukti hanya merupakan sarana untuk memberi keyakinan hakim,dan hakim tidak terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang.

g.Tidak ada kasus pokoknya.

Dalam kasus korupsi harus ada kasus pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,dan kasus pokok korupsi diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a,sedangkan dalam pembuktian terbalik tidak ada kasus pokoknya,hanya terdakwa memiliki harta sejumlah tertentu yang diduga tidak sesuai dengan penghasilannya.Terdakwa diwajibkan membuktikan dari mana harta kekayaan tersebut diperoleh sedang kasus pokoknya tidak ada,apakah uang tersebut diperoleh dari perbuatan korupsi,narkotika atau salah satu kasus dari 26 kasus pokok dalam pencucian uang.

Tidak ada alat buktinya.

Dalam pembuktian terbalik cukup dengan keyakinan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ,jika terdakwa tidak bisa menjelaskan sumber kekayaannya .

Akibat Penerapan Pembuktian terbalik.

Penerapan pembuktian terbalik terutama pelaksanaan pasal 37 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi,dimana dalam penjelasan pasal 37 secara tegas disebutkan dalam pembuktian tidak menerapkan wettelijk negatief sistim ( minimal dua alat bukti dan hakim yakin ) tetapi menerapkan asas menyalahkan diri sendiri atau praduga bersalah (non self incrimination).Dengan menerapkan asas menyalahkan diri sendiri ( non self incrimination) berarti telah searah dengan asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan artinya hanya yang bersalah yang dapat dipidana atau dihukum.Demikian juga searah dengan pendapat Prof.Moeljatno,SH. menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[26]

Menurut WirjonoProdjodikoro hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.

Menurut W.P.J.Pompe,hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidananya yang bersesuaian.[27]

Hukum Pidana menurut Jan Remmelink, mencakup hal-hal berikut :

1.Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh UU dikaitkan (ancaman) pidana;norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;

2.Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didaya gunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas,hukum tentang sanksi;

3.Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.[28]

Pendapat para pakar hukum pidana tersebut bahwa hanya yang bersalah yang dapat dijatuhkan pidana atau hukuman.Berdasarkan asas menyalahkan diri sendiri ( non self incrimination) dengan pendapat para pakar hukum pidana akibatnya akan berkembang nantinya bahwa aparat penyidik kasus korupsi baik penyidik Polri,penyidik Kejaksaan , dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dapat menghentikan ditengah jalan yang mengendarai mobil mewah sesuai ukuran Indonesia yang berharga diatas Rp.250 juta keatas,lalu menanyakan darimana sumber uangnya membeli mobil tersebut dan berapa penghasilannya satu bulan,dan bila tidak bisa menjelaskan secara wajar maka aparat penyidik meneruskan atau melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan ,kemudian menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.Hal ini berlaku juga selain aparat negara juga kepada pengusaha dengan menanyakan sumber penghasilan dan berapa pajak selama satu tahun dan apa sudah dibayar pajaknya sesuai ketentuan,dan jika jawabannya kurang wajar atau tidak dapat diterima, kasusnya dilimpahkan ke pengadilan untuk dijatuhkan hukuman.Tindakan aparat penyidik jauh lebih muda , cukup menangkap pemilik mobil diatas harga Rp.250 juta ,bila jawabannya tidak rasional tinggal kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.Penyidik tidak perlu membuat Berita Acara Pemeriksaan,karna yang dibebani pembuktiannya diberikan kepada terdakwa bukan kepada aparat penegak hukum baik sebagai penyidik Polri,Penyidik Kejaksaan,dan pengadilan hanya menilai jawaban atau pembelaan yang disampaikan terdakwa dan jika tidak rasional jawabannya hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.Tindakan aparat penegak hukum tidak dapat disalahkan justru sesuai dengan asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan dengan kata lain hanya yang bersalah yang dapat dipidana atau dihukum. Lambat atau cepat tindakan penyidik kemungkinan besar akan mengarah ke penerapan pembuktian terbalik yang berakibat timbulnya rasa ketakutan bagi masyarakat baik sebagai aparat Pemerintah maupun para pengusaha baik tingkat menengah maupun tingkat atas.

G.Ide Pembuktian terbalik.

Ide Asas Pembuktian terbalik ini datang dari Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H yang dilemparkan kepada Menteri Kehakiman & HAM RI Prof.Dr.Baharuddin Lopa,S.H (saat itu) dan disambut dengan segala keterbukaannya.Pengkajian terhadap asas Pembalikan Beban Pembuktian ini memiliki mamfaat yang sangat konprehensif mengingat salah satu kendala pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tersebut.Selanjutnya Prof.Dr.Baharuddin Lopa,S.H membentuk Tim Perumus yang akan mengajukan usulan diberlakukannya Asas Pembalikan Beban Pembuktian yang diintegrasikan sebagai perubahan terhadap undang-undang No.31 Tahun 1999.Dari kalangan akademis/praktisi adalah Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H,Penulis,dan Dr.Adnan Buyung Nasution,S.H,Prof.Dr.Arifin Soeriaatmadja,S.H, sedangkan Tim Departemen antara lain Prof.Dr.Abdul Gani,S.H;Prof.H.A.S.Natabaya,S.H,,LLM;Prof.Dr.Romli Atmasasmita,S.H.LLM; A.A.Oka Mahendra;Ny.Sri Hariningsih,S.H;Jusrida Tara,S.H;dan Haryono,S.H,M.H; serta masukan-masukan yang diterima dari konsultan ahli seperti Pro.Dr.Muladi,S.H dan prof.Dr.Loebby Loqman,S.H.

Finalisasi pembahasan RUU Amandemen Pembebanan Beban Pembuktian ini adalah pada hari Jumat,20 April 2001 dan diserahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI,Prof.Dr.Baharuddin Lopa,S.H (saat itu) kepada Presiden RI pada hari senin ,23 April 2001.[29].

H.Beberapa pandangan para pakar hukum menentang penerapan pembuktian terbalik, antara lain :

a.J.E. Sahetapy atas tulisan Problematika Beban Pembuktian Terbalik menyatakan lebih kurang tigapuluh tahun yang lalu ,problematik beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana didunia fakultas hukum;”omkering van de bewijslast” begitulah problematik pembahasan pada waktu itu.Dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu bahwa beban pembuktian terbalik sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak begitu jauh berbeda secara substansial dengan apa yang disuarakan dewasa ini.Dalam pada itu kritik-kritik terhadap beban pembuktian terbalik akhir-akhir ini sangat kental nuansanya dengan nada partisan dan politik,Dalam era reformasi,semua itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja.

b.Prof. Indriyanto Senoadji (Guru Besar FH Universitas Kristen Dwipayana dan Pengajar PPs. FH UI) dalam tulisannya Asas Pembuktian terbalik,menyatakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah negara-negara yang mengakui sistim hukum pidana pada negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental (Indonesia menganut Kontinental) .Kalau kita lihat di KUHP atau KUHAP di Negara-negara Kontinental atau dari doktrin-doktrin Anglo Saxon khususnya untuk Korupsi ,sampai sekarang belum pernah menemukan delik mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian,kecuali satu yaitu suap (Bribery).Didalam sistem UU Tipikor,yang dinamakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik hanya ada satu delik ,yaitu masalah suap (gratifikasi).Jadi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 tahun 2001 (pasal 2,3,5,6,7,8,9,1011,12,13,15),pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik,hanya berlaku untuk Pasal 12 b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap. Menekankan apa yang dinamakan pembuktian terbalik dari terdakwa yang dikehendaki ,pembuktian terbalik itu jauh lebih baik dilakukan di Peradilan,karena kesulitan untuk membuktikan secara terbalik oleh tersangka di proses penyidikan dan penuntutan,menghindari adanya apa yang dinamakan kolusi,yang penting untuk apa yang dinamakan pembalikan beban pembuktian adalah adanya kata-kata pemberian gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk dibuktikan.

c.RM. Arobbi Rahmat Zoneidhi dalam tulisannya Pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik yaitu Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau shifting burden of proof),tersangka atau terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.Dengan sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan didalamnya yaitu pembuktian terbalik bertentangan dengan asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,walaupun peraturan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat sudah ada,apabila penerapan asas ini tidak secara profesional hal tersebut dapat timbul.

d.Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad & Ketua Forum 2004) atas tulisan Pembuktian terbalik Kasus Korupsi menyatakan Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian ”beyond reasonable doubt”,yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence),akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi.Dalam pasal 31 UU Nomor 31 tahun 1999 dan pasal 37 UU Nomor 20 tahun 2001 telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (reversal burden of proof ) hanya masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945.

e.Supriyadi Widodo Eddyono dengan tema Tulisan Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and it,s Challenges).

a).Terkait Dengan Pembuktian Terbalik.

(1).Penerapan pembuktian terbalik secara murni terhadap perkara korupsi banyak mendapat tantangan baik dari segi teoritis maupun praktis dan salah satunya bertentangan dengan asas presumption of innocent atau praduga tidak bersalah.

(2).Pekbuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.

(3).Munculnya Norma beban pembuktian terbalik, awalnya dilatar belakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi, karena korupsi kerap dilakukan secara sistimatis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat ,sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses Peradilan.

(4).Pembuktian terbalik yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo saxon dan hanya terbatas pada “ certain case” atau pemberian yang berkolerasi dengan “bribery” (suap). Pembuktian terbalik di terapkan di beberapa negara antara lain United Kingdom of great Britain, Singapura, Hongkong, Pakistan, India, dan lain sebagainya

b)Tantangan.

Tantangan pembuktian terbalik yaitu :

(1).Beban pembuktian terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, akan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yakni ketentuan khusus tentang asas praduga tidak bersalah. Dalam pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah atau asas menyalahkan diri sendiri (non self incrination), sehingga terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika tidak dapat membuktikan hal itu, maka dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak penuntut umum, maka disamping hakim dapat menjatuhkan putusan pidana atas keyakinan hakim sendiri tanpa alat bukti, hal ini sama dengan sistym teori pembuktian conriction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata), sehingga tumbunya pergeseran dari praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah (presumption of guilt) atas asas praduga korupsi (presumption of corruption).

(2).Asas Tidak mempersalahkan diri sendiri (non – self incrimination).

(3).Asas hak untuk diam (right to remain silent)

f.Prof.H.Oemar Seno Adji,S.H.

Prof.H.Oemar Seno Adji,S.H menyatakan “undang-undang No.3 tahun 1971 tersebut –hingga sekarang-sesuai dengan pandangan para Sarjana Hukum belum dapat menerima suatu azas kemungkinan pembalikan beban pembuktian,yang dapat menimbulkan persoalan dengan hak seorang terdakwa/tersangka pada “non self-in-Crimination”.Begitu pula sejarah parle-menter telah ditegaskan,bahwa “Omkering van Bewijslast” tersebut dihindarkan,dengan mengadakan sedikit “toegift” dalam soal pembuktian yang hendak dipermudah,didampingi dengan percepatan prosedur yang hendak dicapai”.

Pada periode UU ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian,karena asas ini potensial bertentangan dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia,khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa. Prof.H.Oemar Seno Adji,S.H peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu dibenarkan asalkan tetap masih dalam batas-batas system hukum pidana yang universal.Jangan sampai untuk penegakan hukum akan berakibat terjadi pelanggaran hukum yang potensial,khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban,tersangka /terdakwa , masyarakat,dan Negara dalam arti yang luas.[30].

I.Pendukung Pembuktian Terbalik.

a.para pakar hukum.

Pandangan para pakar Hukum Pidana yang mendukung penerapan sistem pembuktian terbalik (sistem pembalikan beban pembuktian) bertitik tolak pada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya.Ditinjau dari aspek HAM,penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van het bewijslast atau reversal burden of proof) tidak melanggar HAM,karena Indonesia dapat diperbandingkan dengan dianutnya asas retroactive berkaitan dengan pelanggaran HAM berat (groos violation of human right) yang pada dasarnya juga bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana terutama pada asas legalitas.Selanjutnya dikatakan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan KUHAP karena di dunia hukum dikenal asas deuitzonderingen bevestigen de regel (perkecualian memastikan aturan yang ada).

b.Andi Hamzah

Andi Hamzah menyatakan pembalikan beban pembuktian memang sangat baik diterapkan untuk menjerat para koruptor.Namun dalam prakteknya apabila diterapkan secara mutlak akan mengakibatkan ketidak adilan,karena di Indonesia khususnya kesadaran untuk melakukan pencatatan secara tertib terhadap penghasilan yang diperoleh masihlah rendah.Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik harus diikuti dengan pembangunan sistem pencatatan penghasilan yang cermat,jelas dan lengkap agar tidak terjadi ketidakadilan.[31]

Diduga setiap terdakwa kecil kemungkinan bisa mencatat semua penghasilannya untuk membeli barang untuk dimilikinya,dan terdakwa pada umumnya akan terbukti bersalah karna tidak bisa membuktikan dalam memperoleh harta kekayaannya terkait pengumpulan catatan penghasilan terdakwa,apalagi bila terdakwa tersebut memiliki beberapa mobil mewah dan beberapa rumah yang harganya milyaran.Baharuddin Lopa sendiripun tidak dapat membuktikan semua penghasilannya dengan dukungan cacatan untuk membeli mobil solunanya.

c.Putusan Hakim.

Perkara yang disidangkan dimuka pengadilan tidak harus terbukti tergantung minimal dua alat bukti dan hakim yakin menyatakan perbuatan korupsi terbukti atau tidak.Untuk itu dalam menentukan salah tidaknya seseorang dari tuduhan perbuatan korupsi ,Pengadilan bisa menghasilkan tiga putusan hakim yaitu.

1).Putusan Bebas yaitu semua perbuatan korupsi yang dituduhkan kepada tersangka/terdakwa tidak terbukti dimuka Pengadilan,maka hakim menjatuhkan hukuman dengan membebaskan terdakwa dari tuduhan kejahatan ,yang kemudian hakim memulihkan nama baiknya.

2).Perbuatan korupsi yang terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara ,maka hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya,maka terdakwa menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan hakim serta mengeksekusi (melaksanakan) barang bukti sesuai dengan bunyi putusan hakim.

3).Perbuatan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana ,maka hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan mengembalikan seluruh barang bukti yang sudah disita kepada terdakwa atau kepada pihak yang berwenang sesuai putusan hakim.

K.Hati-Hati Menerapkan Faham anglo saxson ke Faham Eropah kontinental yaitu :

Untuk menerapkan hukum yang menganut faham anglo saxson ke faham Eropah kontinental perlu mempertimbangkan ,antara lain :

a.“Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.Hendaknya hukum pidana jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.Kemudian hukum pidana jangan dipakai hanya untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan .Selanjutnya jangan gunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (by product) yang ditimbulkan lebih merugikan dibandingkan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat,dan kemudian jangan menggunakan hukum pidana,apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (unforceable) .Selain batasan penggunaan hukum pidana seperti diatas maka ada ketentuan bahwa hukum pidana harus iniform,univerying and universalistic,hukum pidana harus rasional,harus menjaga keserasian antara order,legitimation and competence,kemudian harus menjaga keselarasan antara social defence,prosedural farnous and substantive justice.Selain itu mempergunakan hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal,moralis kelembagaan dan moralis sipil,harus memperhatikan korban kejahatan.Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan .Dan akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (prevention without punishment)”[32]

b.Menurut Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (economical deterrence) apabila diperoleh syarat-syarat :

1).Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

2).Pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya /merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;

3).Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.[33]

4).Sudarto antara lain menyatakan bahwa perbuatan yang yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki,yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materil maupun spritual atas warga masyarakat.[34]

5).Dalam Simposium Pembaharuan hukum nasional ,tahun 1980,antara lain menyatakan :”Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik Kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyaraakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan msyarakat”Selanjutnya dalam Simposium tersebut menyatakan untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana perlu memperhatikan kriteria umum yaitu :

(1).Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan ,atau dapat merugikan,mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

(2).Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai , artinya cost pembuatan Undang-undang,pengawasan dan penegakan hukum,serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku

Kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

(3).Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki.

(4).Apakah perbuatan-perbuatan tersebut menghambat atau mengha langi cita-cita bangsa,sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.[35]

K.Korupsi Kejahatan Sistemik.

1.Perkara korupsi pada awalnya hanya dilakukan karna faktor gaji yang rendah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.Gaji untuk Pegawai Negeri (PNS) hanya cukup untuk dua minggu dalam tingkat kehidupan sehari-hari relatif sederhana dengan kata lain tingkat ekonominya masih rendah.Pernah kita mendengar seorang guru yang penghasilannya pas-pasan,untuk mencukupi kehidupannya melakukan usaha ojek,pada saat selesai mengajar lalu pergi kepangkalan ojek untuk mencari penumpang.

Saat ini perbuatan korupsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok sudah berkembang kepada kehidupan mewah yang sudah memiliki dua-tiga rumah mewah ,memiliki mobil mewah hingga 4 umit,dan belanja pakaian keluar negeri dan biasanya belanja ke Singapura dan Amerika Serikat serta jalan-jalan,dan jika dibandingkan dengann gaji atau penghasilannya sangat tidak seimbang.Walaupun kehidupannya sudah mewah tetap melakukan perbuatan korupsi hingga tidak ada tingkat kepuasannya.Perbuatan korupsi tersebut biasanya dilakukan pemegang kekuasaan di Pemerintahan,seperti pernyataan Bambang Wijanarko Wakil Ketua Komisi Pemberantasan korupsi “dimana seseorang itu memegang kekuasaan dititik tersebutlah perbuatan korupsi.Korupsi tersebut sudah masuk kesetiap Lembaga Pemerintah dan berjalan secara sistemik, .

Dalam kongres PBB ke VII tentang “Prevention of crime and the Treatment of Offenders” di Milan tahun 1985,telah dibahas satu tema “Dimensi baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan”.Salah satu hasil pembicaraan tentang “dimensi baru” ini yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadi dan meningkatnya “penyalahgunaan kekuasaan “(“abuse power”) oleh pejabat public yang kemudian meluas dan dikenal sebagai “korupsi sistemik” ,yang kadangkala dimaknai representasi kelembagaan Negara ,karenanya serring dikatakan pula “korupsi kelembagaan”..Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonimi ini melibatkan pihak-pihak “upper economic class” (para konglomerat) maupun “upper power class (pejabat tinggi ) yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu,sehingga pada akhirnya menimbulkan tindak pidana ekonomi(“economic crime”) [36]

Kritikan Prof.Stephen Rosoff dalam bukunya “Profit Without Honour” tentang Istitutional Corruption di Amerika Serikat era tahun 1970 mempertegas betapa korupsi telah merusak system ketatanegaraan,baikeksekutif,yudikatif,legislative maupun kelembagaan Negara lainnya.Bahkan korupsi Legislatif yang melibatkan anggota kongres Illinois,dan Rostenkowski,yang terbukti terima suap 640.000 dollar adalah karakter stigma korupsi korupsi institusi atau kelembagaan yang merupakan symbol elastic mengakarnya korupsi ketatanegaraan tersebut.[37]

Menurut Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,”Korupsi” sudah menjadi bahagian dari “sistem” yang ada,karenanya usaha maksimal bagi pernegakan hukum ,khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi,harus dilakukan pendekatan sistem atau “Systemic Approach” ,apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.[38] Prof.Michael Levi menunjukkan adanya suatu trend baru berupa Crimes by Government dalam arti ekstensif,suatu kejahatan yang melibatkan pejabat publik sebagai karakteristik White Collar Crime yang sulit tingkat pembuktiannya ,sulit pula menentukan status pelakunya dan selalu dapat berlindung dengan justifikasi lemahnya norma legislasi,bahkan beyond the law dengan memamfaatkan norma dibalik asas legalitas relatif.[39]

Demikian juga pandangan Prof.August Bequai dalam bukunya White Collar crime,korupsi kelembagaan merupakan karakteristik dan krisis di abad ke- 20 dari kejahatan kerah putih yang meliputi para birokrat publik dihampir semua sektor kelembagaan politik dan ketatanegaraan ,baik yang independen maupun yang terikat birokrasi kelembagaan.[40]

Korupsi Sistemik yang dikatakan juga korupsi Kelembagaan karna sudah terkontaminasi lembaga eksekutif,yudikatif ,dan Legislatif,dan menurut Naswa Shihaf di Metro TV menyebutnya Trias Koruptip,sedangkan menurut penulis mengingat semua lapisan masyarakat sudah terlibat dalam melakukan perbuatan korupsi menyebutnya Empat Pilar Korupsi berjamaah ,karna sudah melibatkan 4 tiang utama dalam bernegara yaitu Tiang pertama Esekutif,tiang kedua yudikatif,tiang ketiga Legislatif,dan tiang keempat Para Pengusaha yang non pemerintah yang mewakili masyarakat.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG (TPPU)

A.Pendahuluan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang,sangat mendapat tanggapan positip masyarakat maupun aparat penegak hukum terutama dapat memperberat hukuman bagi para koruptor maupun perbuatan pidana lainnya.Hal ini seakan dapat nenyita harta kekayaan terdakwa yang terjadi tahun 2011 hingga kebelakang tahun 2003.Penyusunan Undang-undang Pencucian uang tersebut telah banyak menghabiskan dana mulai mencari perbandingan keluar negeri terutama kenegara penganut faham anglo saxson seperti Negara Amerika Serikat,Malaysia,Hongkong,belum lagi pengeluaran atas pembahasan undang-undang pencucian uang tersebut mulai dari Kementerian Hukum dan HAM dan pembahasan di DPR bersama Pemerintah hingga finalnya pembuatan Undang-undang Pencucian uang tersebut.Setelah di berlakukanya Undang-Undang pencucian Uang tersebut terutama diterapkannya dalam penyelesaian kasus Irjen pol Djoko Susilo dalam perkara Simulator SIM tahun 2011 dan Lutfhi Hasan Ishaq atas perkara Kuota Daging .Bila melihat Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memang sudah benar penerapannya,tetapi setelah dikritisi ternyata bertentangan dengan faham Eropah Kontinental yang dianut hukum Pidana Indonesia terutama asas Concursus Realis dan asas hukum pidana lainnya.Dalam realisasinya kesulitannya pada Kejaksaan dan Pengadilan pada saat Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya, demikian juga kesulitan bagi Hakim untuk menjatuhkan Putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B.Pencucian Uang (money laundering):

1. Definisi Pencucian uang.

a.Menurut Sarah N. Welling (1992) “Money laundering is the by which one conceals the disguises that income to make it appear legitimate”(Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku).

b.Definisi David Fraser (1992),Money laundering is quite simply the prosess through which”dirty money (proceeds of crime),is washed through “clean “ or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill gotten gains” (Pencucian uang adalah proses dimana uang kotor (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi “bersih” atau uang kotor yang dibersihkan melalui sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga “para penjahat” dapat dengan aman menikmati hasil jerih payah tindak pidana mereka).

c.Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960) mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut “Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang ,yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana,yang dialihkan ,ditukarkan,diganti,atau disatukan dengan dana yang sah ,dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal,sumber,disposisi,kepemilikan,pergerakan,ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan,kegiatan yang tidak jelas menjadi sah”[41].

d.Menurut Neil Jensen,money laundering diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.[42]

Pencucian uang dilakukan dengan proses menutup nutupi asal uang yang diperoleh dari hasil kejahatan,agar kelihatannya seperti uang yang sah .

2. Dasar Hukum.

a.dasar hukum pencucian uang pertama diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2002 jo undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang tindak pidana korupsi.

b.sesuai perkembangan masyarakat Pencucian Uang diatur lagi dalam undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,dengan berlakunya uu no.8 tahun 2010 maka dengan sendirinya tidak berlaku lagi undang-undang nomor 15 tahun 2002 jo undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang tindak pidana korupsi.

3. Pengertian Terkait Dengan pencucian Uang (money laundering).

Pengertian terkait dengan pencuciang uang (money laundering) yaitu :

a. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

b. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

c. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

1).Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

2).Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

3).Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

4).Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

5).Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak

4. Pidana Pokok /Kasus Awal (predicate crime).

Dalam setiap kasus dalam pencucian uang harus ada pidana pokoknya/kasus awalnya (predicate crime) ,untuk kasus Korupsi diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a,dan kasus Narkotika diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf c,dan semua kasus pencucian uang ada 26 pidana pokok.

Masalah pidana pokok atau predicate crime diatur dalam pasal 2 (1) mengenai harta kekayaan Hasil tindak pidana yaitu :

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

5. Sanksi Pidana.

Dalam kasus pencucian uang ,sanksi pidananya antara lain :

a. Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b.Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal 1 hanya mengatur mengenai pencucian ,pengertian transaksi,dan terkait masalah harta kekayaan yang berwujut dan tidak berwujut dan transaksi keuangan yang mencurigakan.Untuk pasal 2 mengatur pokok perkara yang terdiri dari 26 pokok perkara,dalam hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) terkait dengan perbuatan korupsi.Maka pokok perkaranya adalah masalah korupsi,sedangkan pasal 3,pasal 4,dan pasal 5 mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar hukum terkait dengan pokok masalahnya.Penerapan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 3,pasal 4 , pasal 5 ,dan pasal pidana lainnya harus ada pokok masalah atau pokok kasusnya.Tanpa ada kasus pokoknya tidak boleh menerapkan pasal 3,pasal 4,dan pasal 5 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Pencucian uang harus ada kasus pidana pokoknya/kasus awalnya (predicate crime) dalam hal ini kasus pokoknya/kasus awalnya perbuatan korupsi ,dimana uang yang diperoleh dari hasil korupsi , selanjutnya dilakukan pencucian uang yang digunakan membeli rumah, mobil, tanah, dan lain-lain, maka barang yang dibeli tadi ada hubungannya dengan perbuatan korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa yang dapat disita sebagai barang bukti. Bila tidak ada hubungan antara perbuatan korupsi dengan kekayaan yang dimiliki tersangka/terdakwa tidak boleh disita sebagai barang bukti yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.Bila seseorang melakukan perbuatan korupsi sebesar Rp.50 milyar dalam tahun 2011 ,lalu uang tersebut dicuci dalam bentuk membeli satu rumah seharga Rp.20 milyar,mobil tiga buah a.Rp.2 milyar seluruhnya Rp.6 milyar,beli tanah 1000 meter seharga Rp.14 milyar,dan ditabung di Bank sebesar Rp.10 milyar ,maka yang dapat disita sebagai barang bukti untuk kasus korupsi tahun 2011 ,hanya satu Rumah senilai Rp.20 milyar,tiga buah mobil seharga Rp.6 milyar,seribu meter tanah seharga Rp.14 milyar,dan uang tabungan sebesar Rp.10 milyar.

6.Pembuktian Terbalik.

Pembuktian terbalik diatur dalam pasal 69 ,Pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 69 , Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

b. Pasal 77, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

c. Pasal 78 (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

7.Gabungan Perbuatan pidana.

Pasal 75,Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

8.Pencucian Uang yang berasal dari kejahatan akan berubah menjadi uang bersih dilakukan dengan proses yang sah sebagai berikut :

a.penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque,wessel bank,sertifikat deposito,dan lain-lain) kembali kedalam system keuangan ,terutama system perbankan.

b. transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang lebih berhasil ditempatkan pada Penyedia jasa keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa Keuangan yang lain.Dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

c.Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money) ,untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

9.Ciri-ciri Transaksi keuangan Yang mencurigakan,antara lain :

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,karakteristik,atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah.

b. Transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan maksud untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

c. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan atau diduga hasil kejahatan.

d. Transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.

e. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran.[43]

11. Modus Kejahatan pencucian uang.

a. Menurut Remy Sjahdeini,Money Laundering dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor (dirty money).Ada dua cara utama dilakukan memperoleh uang kotor tersebut,yakni dengan cara pengelakan pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan),adalah :

Pertama ; Melalui tax evasion atau pengelakan pajak ,dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal,tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya.

Kedua,Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum

Cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik criminal untuk memperoleh uang.

Ragam criminal demikian dapat disebut :

1) Perdagangan narkotika dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (drug trafficking).

2) Perjudian gelap (illegal gambling).

3) Penyelundupan minuman keras,tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol,tobacco,pornography).

4) Penyuapan (bribery).

5) Pelacuran (prostitution).

6) Perdagangan senjata (arms trafficking).

7) Terorisme (terrorism).

8) Penyelundupan imigran gelap (people smug-gling).

9) Kejahatan kerah putih (white collar crime).[44]

Ragam pencucian uang tersebut berkembang terus terutama yang terkenal saat ini perbuatan korupsi hingga disebut saat ini darurat korupsi,penyimpangan ekspor-import dimana jenis barang yang tercatat dalam faktur nilai pajaknya rendah tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya yang nilai pajaknya jauh lebih tinggi,demikian juga volume ekspor-impornya,dan lain-lain.

b. Menurut Cchaap,Cees.

Schaap,Cees sebagaimana dikutif oleh Munir Fuady mengemukakan banyak model untuk melakukan kejahatan pencucian uang .Diantara model pencucian uang yang paling lazim adalah :

1) Model dengan operasi C.Chase,Model ini menyimpan uang di Bank dibawah ketentuan sehingga bebas dari kewajiban lapor transaksi keuangan ( Non Currency Transaction Reports) dan melibatkan Bank luar negeri dengan memamfaatkan tax haven.

2) Model Pizza connection.Model ini memamfaatkan sisa uang yang ditanam di Bank untuk mendapatkan konsesi Pizza,dan melibatkan Negara tax haven dengan memamfaatkan ekspor fiktif.

3) Model La Mina.Model ini memamfaatkan pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri.

4) Model dengan penyelundupan uang kontan ke Negara lain.Model ini mempergunakan konspirasi bisnis semu dengan system bank paralel.

5) Model dengan melakukan perdagangan saham di Bursa Efek.Model ini melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yang bergerak di bursa efek.

c. Menurut Mahmoeddin,HAS, ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang :

1) Kerjasama Penanaman Modal.

Biasanya uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri.Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (joint Venture).Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.

2) Kredit Bank swiss.

Dalam menjalankan modus kejahatan ini, uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu,lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito.Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di Negara lain.Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke Negara asal dimana kejahatan dilakukan.Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.

3) Transfer ke luar negeri.

Setiap transaksi yakni uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di Negara asal.Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.

4) Usaha tersamar di dalam negeri.

Memang ada saja akal bulus untuk mencari celah agar tindak kejahatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain bisa dilakukan.Salah satunya adalah dengan membuat usaha tersamar didalam negeri.

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan.Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi.Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.

5) Tersamar Dalam Perjudian.

Cara ini dilakukan biasanya dengan membuat suatu jenis usaha tersamar dalam bidang perjudian .Dari uang hasil kejahatan didirikan suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi.Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

6) Penyamaran Dokumen.

Hal yang paling jamak dilakukan adalah dengan penyamaran dokumen.Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri.Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan.Rekayasa itu misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor-impor.

7) Pinjaman Luar Negeri.

Pinjaman luar negeri biasanya juga dijadikan modus untuk mengeruk keuntungan .Uang hasil kejahatan dibawa keluar negeri.Kemudian uang itu dimasukkan lagi kedalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri.Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri.Namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri

d. Menurut Yunus Hussein,ada 10 modus operandi yang dilakukan dalam kasus pencucian uang :

1) Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke rekening tabungan pribadi pejabat.

2) Pembukaan rekening di bank dengan menggunakan identitas palsu untuk melakukan penipuan.

3) Penyuapan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta anggota keluarganya ,digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain yang memperoleh jasa dari si pemilik rekening atau ada keterkaitan emosional dengan pihak tertentu.Dana yang masuk kerekening pejabat berupa penyetoran secara tunai.menggunakan warkat atas bawa,transfer dari bank lain,dan pemindabukuan.Dana yang sudah masuk ke rekening pejabat kemudian digunakan untuk pembelian surat berharga ,polis asuransi,bisnis yang dikelola oleh anggota keluarga,pembelian property ,didepositokan dan lain-lain.

4) Penyuapan dengan menggunakan uang atau instrument keuangan terdapat pula penyuapan dengan menggunakan barang seperti mobil mewah.

5) Pelaku illegal logging membuka beberapa rekening di bank, baik menggunakan nama pelaku sendiri maupun nama pihak lain untuk menyamarkan identitasnya.Rekening tersebut digunakan untuk memperlancar penyelesaian transaksi perdagangan kayu.Beberapa transaksi ada yang disetorkan kepada rekening oknum aparat keamanan dan pejabat berwenang di bidang kehutanan dan perkayuan.

6) Pembelian polis asuransi jiwa dengan premi jumlah besar yang dibayarkan sekaligus (premi tunggal) pada saat penutupan kontrak asuransi. Selang beberapa waktu atau sebelum kontrak asuransi berakhir,polis asuransi dibatalkan,uang premi yang sudah dibayarkan kemudian ditarik walaupun dengan penalty tertentu.Diduga uang tersebut hasil dari perbuatan melawan hukum.

7) Pembelian polis asuransi jiwa jenis unit linked dengan jumlah premi besar yang dibayar secara reguler,dimana pemegang polis (pembayar premi) adalah perusahaan berbadan hukum dan tertanggung adalah pimpinan perusahaan tersebut.Perusahaan didirikan berdekatan dengan waktu pengajuan polis.Sehingga besar kemungkinan dana untuk membayar premi bukan dari hasil usaha perusahaan.

8) Kembalinya dana-dana yang dulunya dari hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke dalam negeri.Pengembalian dana tersebut terindikasi dilakukan melalui rekening perusahaan atau rekening pejabat tertentu,kemudian dana yang sudah masuk diserahkan kepada oknum pemilik dana dengan memberikan imbalan kepada pihak yang nama atau perusahaannya digunakan.

9) Restitusi pajak tidak wajar,terjadi dengan jalan perusahaan yang baru berdiri melakukan restitusi pajak dalam jumlah relative besar,namun pada rekening giro perusahaan tersebut tidak terdapat mutasi rekening yang mencerminkan adanya transaksi penjualan dan pembelian yang jumlahnya mendukung diberikannya restitusi pajak tersebut.

10) Penyelewengan penggunaan anggaran oleh Bagian pengadaan pada suatu instansi pemerintah yang diberi barang.Dalam pelaksanaannya instansi tersebut tidak benar membeli barang dimaksud,tetapi hanya menyewa dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau membeli.Selisih dana yang ada sebagian masuk ke rekening pejabat instansi dimaksud.

e. NHT.Siahaan mengemukakan ada tiga metode yang dipergunakan melakukan pencucian uang ,sbb:

1) Buy and Sell Conversions.

Pada umumnya,metode ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa.Suatu asset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan fee atau diskon.Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis.Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2) Offshore Conversions.

Dalam prakteknya,uang hasil kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (tax heaven money laundering centers) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut.Negara yang termasuk atau berciri tax heaven memang memiliki system hukum perpajakan yang tidak ketat.Akan tetapi sisten rahasia bank sangat ketat.Birokrasi bisnis cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund.Untuk mendukung usaha itu pelaku memakai jasa pengacara,akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memamfaatkan segala cela yang ada dinegara itu.

3) Legitimate Business Conversions.

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemamfaatan hasil uang kotor.Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer,cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya.Biasanya pelaku bekerja sama dengan perusahaan yang rekeningnya dapat digunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor.[45]

10.Dampak kerugian Pencucian Uang bagi masyarakat.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat,juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan beberapa dampak kerugian pencucian bagi masyarakat seperti :

a. Merongrong sector swasta yang sah (under mining the legitimate private sector).

b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the integrity of financial Market).

c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (loss of control of economy policy).

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (economic distortion and instability).

e. Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (loss of revenue).

f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah (risks to privatization efforts).

g. Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara (reputation risk).

h. Menimbulkan biaya yang tinggi ( social cost).[46]

11. Hubungan Internasional.

Untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional,baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Kerjasama bantuan timbal balik bidang hukum (mutual legal assistance) antarnegara antara lain dapat meliputi :

a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori.

b. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan-catatan lainya.

c. Identifikasi dan lokasi seseorang.

d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan.

e. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan,dan penyitaan hasil kejahatan.

f. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara peminta.

g. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan kerjasama.[47]

C.Analisa Juridis terkait money laundering (Pencucian Uang) ,antara lain:

1.Harus Jelas ada Predicate Crime atau kasus pokoknya.

Dalam kasus money laundering harus ada predicate crime atau kasus pokoknya.Money Laundering ada 26 kasus pokoknya terlkait kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.Predicate Crime atau pokok perkara diatur dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari 26 kasus pokok.Misalnya kasus mengedarkan narkoba sebanyak 1 kg seharga Rp.5 milyar pada tanggal 1 Januari 2012 bertempat di Jakarta Pusat dan 5 bulan kemudian terdakwa ditangkap penyidik Badan Nasional Narkoba (BNN) dan Polri,dari hasil penjualan tersebut telah dilakukan pencucian uang atau money laundering membeli 2 rumah mewah seharga Rp.3 milyar,disimpan dalam Bank Rp. 1 milyar,Beli mobil Toyota Herrier Rp.500 juta dan habis dimakan Rp.500 juta.Penyidik hanya dapat menyita kekayaan terdakwa untuk dijadikan barang bukti yang dilakukan pencucian uang yaitu dua (2) buah rumah seharga Rp. 3 milyar,uang di Bank Rp.1 milyar,dan satu mobil Toyota Herrier seharga Rp. 500.000,-(lima ratus juta rupiah),sedangkan harta terdakwa yang diperoleh tahun 2003,2004,2006,2009,2010,dan tahun 2011 tidak boleh disita penyidik BNN/Polri.Kalau ingin menyita harta kekayaan terdakwa tahun 2003,2004,2006,2011 harus dicari predicate crime (antara lain siapa pelakunya ,kapan dan dimana kejadiannya,berapa hasil yang diperoleh dari narkoba tersebut) ,dan setelah jelas Predicate crime atau pokok perkarannya baru dapat menyita barang tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tahun 2003,2004,2006,2009,2010,dan tahun 2011 dimaksud.

2.Tidak Bisa Hanya masalah Money laundering.

Perkara money laundering saja tanpa adanya predicate crime atau pokok perkaranya tidak boleh dilakukan penyitaan .Misalnya diduga si Umar mengedarkan narkoba tanpa mengetahui kasusnya ,tempat kejadian,dan waktu kejadian karna si Umar membeli 2 rumah mewah seharga Rp.3 milyar,disimpan dalam Bank Rp.1 milyar,Beli mobil Toyota Herrier Rp.500 juta dan habis dimakan Rp.500 juta ,sedangkan penghasilan si Umar tidak seimbang dengan penghasilannya,maka penyidik BNN/Polri tidak boleh menyita harta kekayaan si Umar berupa dua (2) buah rumah seharga Rp. 3 milyar,uang di Bank Rp.1 milyar,dan satu mobil Toyota Herrier seharga Rp. 500.000,-(lima ratus juta rupiah).

3.Tidak Sahnya Penyitaan Barang Bukti.

Penyitaan harta kekayaan terdakwa yang tidak ada predicate crime atau pokok perkaranya yang jelas ,bisa berakibat tidak sahnya penyitaan barang bukti ,antara lain :

a. Kasus Irjen Pol Djoko Susilo dalam perkara Simulator SIM tahun 2011,ternyata harta kekayaan Irjen Pol djoko Susilo telah disita yang diperoleh dari tahun 2003-2010 atau sebelum tahun 2011 sebanyak 20 unit berupa mobil,rumah,tanah,pompa bensin,Bus Angkutan Umum ,dan lain-lain,demikian juga Perkara Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathona dalam kasus kuota daging tahun 2012 yang telah menyita barang bukti uang Rp.1 milyar yang diterima Ahmad Fathanah dari PT . Indoguna atas perintah Luthfi Hasan Ishaq,selain menyita uang Rp.1 milyar dimana Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menyita juga Rumah dan mobil milik Ahmad Fathanah dan luthfi Hasan Ishaq berupa rumah dan mobil,dan lain-lain yang diperoleh sebelum adanya kasus kuota daging tersebut,karna harta kekayaan yang dimiliki Luthfi Hasan Ishag dan Ahmad fathanah diduga Komisi pemberantasan Korupsi dari hasil Korupsi.Yang dikwatirkan bila terdakwa Irjen pol Djoko Susilo menjawab pertanyaan hakim bahwa harta kekayaan sebanyak 20 unit yang tidak ada hubungannya dengan kasus simulator SIM yang diperoleh pada waktu menjabat Kapolres di Papua dengan melakukan jual beli kayu hutan atau illegaal loging serta menjual minyak solar dengan cara menyelundupkan ke derah lain yang agak terpencil seperti yang dilakukan Labora Sitorus yang memperoleh harta kekayaan lebih Rp. 1 triliun,dan dibandingkan dengan harta Irjen Djoko Susilo jauh lebih sedikit,bila jawaban Irjen Djoko Susilo dapat diterima Hakim,maka penyitaan 20 unit harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo adalah tidak sah,karna yang berwenang menyidik Illegal loging adalah penyidik Polri bukan penyidik Komisi pemberantasan korupsi (KPK),dan Tindakan penyitaan yang dilakukan KPK bertentangan dengan hukum yang berlaku.

b. Terdakwa Umar memiliki harta kekayaan yang banyak berupa rumah mewah 5 buah dan tiap rumah harganya Rp.5 milyar yang seluruhnya Rp.25 milyar,memiliki mobil mercy sepuluh buah,tiap mobil harganya 2 milyar yang seluruhnya Rp.20 milyar,memiliki 10 bidang tanah dan tiap bidang harganya Rp.100 milyar seluruhnya Rp.1 triliun,dan lain-lain,pada hal penghasilan pemilik harta kekayaan itu tidak sesuai dengan penghasilannya.Tanpa ada predicate crime atau pokok masalahnya ,hanya berdasarkan kecurigaan Polri bahwa hasil kekayaannya itu dipeoleh dari hasil pemalsuan uang,lalu menyidik Si Umar dengan menyita seluruh harta kekayaannya berupa lima (5) buah rumah seharga Rp.25 milyar,mobil merk mercy 10 buah seharga Rp.20 milyar,sepuluh (10) bidang tanah seharga Rp.1 triliun .Setelah di persidangan kemudian terdakwa menjawab pertanyaan hakim bahwa harta kekayaan yang disita Polri yang dijadikan barang bukti diperoleh terdakwa Umar dari harta kekayaan dari hasil membunuh satu dusun yang terdiri 10 keluarga ,dan Hakim memutuskan Perkara tersebut bukas kasus pemalsuan uang tetapi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat,maka penyitaan harta kekayaan si Umar tidak sah karna yang berhak menyidik kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat adalah Kejaksaan Agung bukan Polri.

c. Terdakwa Amir memiliki harta kekayaan yang banyak berupa rumah mewah 5 buah dan tiap rumah harganya Rp.5 milyar yang seluruhnya Rp.25 milyar,memiliki mobil mercy sepuluh buah,tiap mobil harganya 2 milyar yang seluruhnya Rp.20 milyar,memiliki 10 bidang tanah dan tiap bidang harganya Rp.100 milyar seluruhnya Rp.1 triliun,dan lain-lain,pada hal penghasilan pemilik harta kekayaan itu tidak sesuai dengan penghasilannya.Tanpa ada predicate crime atau pokok masalahnya yang jelas baik pelakunya ,waktu dan tempat perbuatan,jumlah uang yang diambil , dan lain-lain ,hanya berdasarkan kecurigaan Penyelidik Komnas HAM berat bahwa kekayaan Amir tersebut diperoleh dari harta kekayaan yang dibunuhnya dalam satu desa sebanyak 10 orang,kemudian kasusnya diteruskan ke Kejaksaan Agung ,dan Kejaksaan agung selaku penyidik pelanggaran HAM yang berat ,lalu Jaksa Agung lewat aparat bawahannya melakukan penyitaan atas harta kekayaan si Amir.Saat sidang dimuka Hakim HAM yang berat ,terdakwa menjawab pertanyaan hakim bahwa harta kekayaan yang disita tersebut diperoleh terdakwa dari perdagangan orang,lalu Hakim menyatakan bahwa Perkara Terdakwa Amir bukan pelanggaran HAM yang berat tetapi kasus perdangan orang,dengan demikian penyitaan barang bukti tidak sah karna yang berwenang menyitanya adalah penyidik Polri , bukan penyidik Kejaksaan Agung.

D.Penyidik Yang Berwenang.

Seseorang ada yang memiliki harta kekayaan yang banyak berupa rumah mewah 5 buah dan tiap rumah harganya Rp.5 milyar yang seluruhnya Rp.25 milyar,memiliki mobil mercy sepuluh buah,tiap mobil harganya 2 milyar yang seluruhnya Rp.20 milyar,memiliki 10 bidang tanah dan tiap bidang harganya Rp.100 milyar seluruhnya Rp.1 triliun,dan lain-lain,pada hal penghasilan pemilik harta kekayaan itu tidak sesuai dengan penghasilannya.Untuk memiliki harta kekayaan yang bergitu banyak yang diperoleh dari hasil kejahatan bisa saja sumbernya dari berbagai kejahatan antara lain kejahatan korupsi,pengedar narkoba,pencurian mobil mewah atau pembobol Bank klas kakap,hasil illegal loging,dan lain- lain.Perlunya ada predicate crime atau kasus pokokya yang jelas mengenai terdakwa,waktu dan tempat perbuatan,jumlah hasil kejahatan,dan lain-lain , untuk mengetahui penyidik mana yang berwenang menangani kasus tersebut.

Penyidik yang berwenang melakukan penyitaan barang bukti serta menyelesaikan penanganannya, tergantung dari kasusnya,antara lain :

1.Perkara korupsi.

Dalam perkara korupsi Penyidik dan penuntut Umum yaitu :

a. Penyidik Polri,dari hasil penyidikannya diteruskan ke Kejaksaan untuk dilakukan Penuntutan dimuka hakim Tipikor.

b. Penyidik Kejaksaan,dan hasil penyidikannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilingkungan Kejaksaan agung R.I untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk diperiksa dan dijatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

c. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),hasil penyidikannya dituntut Jaksa Penuntut Umum dilingkungan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan perbuatannya.

2. Perkara penyuapan..

Dalam Perkara Penyuapan,penyidiknya adalah Polri ,dan hasil penyidikan diteruskan ke Kejaksaan dibawah naungan Kejaksaan Agung ,selanjutnya Kejaksaan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri setempat.

3. Perkara narkotika.

Untuk Perkara Narkotika,Penyidiknya dari Badan Nasional Narkoba (BNN),Polri,dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berhubungan dengan bidangnya,dan hasil penyidikannya diteruskan ke Kejaksaan dibawah Naungan Kejaksaan agung R.I.selanjutnya dilimpahkan Kepengadilan Negeri Setempat.

4. Perkara Psikotropika;

Untuk Perkara Psikotropika ,Penyidiknya dari Badan Nasional Narkoba (BNN),Polri,dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berhubungan dengan bidangnya,dan hasil penyidikannya diteruskan ke Kejaksaan dibawah Naungan Kejaksaan agung R.I.selanjutnya dilimpahkan Kepengadilan Negeri Setempat.

5. Perkara Penyelundupan tenaga kerja.

Dalam Perkara Penyeludupan tenaga kerja,penyidiknya adalah Polri,yang hasilnya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri ,kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

6. Perkara Penyelundupan migran.

Perkara Penyelundupan migran yang berwenang menyidiknya adalah Polri,yang hasilnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

7. Perkara di bidang perbankan.

Untuk perkara dibidang Perbankan penyidiknya dari Polri,selanjutnya diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri,yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

8. Perkara di bidang pasar modal.

Masalah di Bidang pasal Modal ,penyidikannya dilakukan Polri,dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan ,selanjutnya dilimpahkan di Pengadilan Negeri setempat untuk diperiksa dan dihukum sesuai perbuatan terdakwa.

9. Perkara di bidang perasuransian.

Perkara di bidang perasuransian disidik Polri dan hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan untuk dituntut dimuka Pengadilan.

10. Perkara kepabeanan.

Penyidik perkara kepabeanan dilakukan aparat Polri,dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dituntut dimuka Pengadilan Negeri Setempat.

11. Perkara cukai.

Perkara cukai disidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan Polri setempat yang hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dituntut di muka Pengadilan.

12. Perkara perdagangan orang.

Penyidik perkara perdangan orang dilakukan penyidik Polri yang hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ,selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan di dijatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

13. Perkara perdagangan senjata gelap.

Kasus perdagangan senjata gelap penyidiknya adalah polri yang hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat,selanjutnya Jaksa penuntut Umum dibawah naungan Kejaksaan Agung melimpahkan perkaranya ke pengadilan Negeri setempat untuk diperiksa dan dijatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

14. Perkara terorisme.

Perkara terorisme penyidiknya adalah polri yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung RI.selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri setempat.

15. Perkara penculikan.

Perkara penculikan disidik aparat Polri yang hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung RI,selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Setempat.

16. Perkara pencurian.

Perkara pencurian penyidiknya dari Polri yang hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung R.I ,selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan Negeri .

17. Perkara penggelapan.

Dalam perkara penggelapan penyidiknya dari Polri yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung R.I,selanjutnya Jaksa penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

18. Perkara penipuan.

Perkara penipuan ditangani penyidik Polri ,yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan agung R.I ,selanjutnya Jaksa Penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

19. Perkara pemalsuan uang.

Kasus pemalsuan uang disidik aparat kepolisian yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan agung RI ,selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri setempat.

20. Perkara perjudian.

Perkara perjudian disidik polri yang hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri selanjutnya dituntut dimuka Pengadilan Negeri setempat.

21. Perkara prostitusi.

Kewenangan menyidik perkara prostitusi adalah Polri yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk di tuntut dimuka Pengadilan Negeri setempat.

22. Perkara di bidang perpajakan.

Perkara Perpajakan disidik Polri setempat yang hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat untuk di tuntut dimuka Pengadilan

23. Perkara di bidang kehutanan.

Perkara di bidang kehutanan disidik Polri setempat yang hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dituntut dimuka Pengadilan Negeri setempat.

24. Perkara di bidang lingkungan hidup.

Kewenangan menyidik perkara Lingkungan Hidup ditangani Polri setempat,yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Neger untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

24. Perkara di bidang kelautan dan perikanan.

Perkara Kelautan dan Perikanan disidik Polri,yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dituntut dimuka Pengadilan Negeri setempat.

25. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.Tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 4 tahun ,antara lain Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat,dimana penyidiknya Kejaksaan Agung RI dan Penuntut Umumnya juga Jaksa Agung RI

E.PENGARUH HUKUMAN.

1.Tidak Ada Pengaruh Tindak Pidana Pencucian uang.

Undang-undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak begitu besar pengaruhnya kepada Kejahatan yang Ancaman hukumannya selama 20 tahun,karna tergantung pidana pokok yang dilanggar ancamannya maksimal ancaman hukuman selama 20 tahun dan kasus Pencucian uang maksimal 20 tahun ,sehingga pada saat Jaksa Penuntut Umum menuntut dua perkara yang terbukti yaitu satu pidana pokoknya yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun dan pencucian uang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun,maka dalam penuntutan tersebut menerapkan pasal 65 KUHP yaitu beberapa perbuatan dikenakan satu pidana yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah sepertiga dan tidak boleh melampaui 20 tahun penjara.Misalnya melakukan perbuatan Korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan juga melakukan Money laundering yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ancaman hukuman maksimal 20 tahun ,maka Jaksa penuntut Umum akan menerapkan apasal 65 KUHP yaitu beberapa perbuatan pidana dikenakan salah satu pasal yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah sepertiga,maka yang dituntut pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 19991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ancaman pidananya seumur hidup dan atau hukuman badan selama dua Puluh tahun,sedangkan beratnya hukuman tergantung putusan hakim sekitar dua puluh (20) tahun kebawah.

2.Besar Pengaruhnya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang besar pengaruhnya terhadap Kejahatan yang pokok perkaranya ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman Money Laundering atau pencucian uang,karna pidana pokoknya ditambah masalah pencucian uang,maka dituntut melakukan beberapa perbuatan yang mengenakan hanya satu pidana yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah sepertiga tetapi tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun,seperti perbuatan yang kasus pokoknya Pencurian mobil mercy seharga Rp.2 milyar yang kemudian dibeli rumah seharga Rp.1 milyar dan mobil BMW seharga Rp.1 milyar yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun (melanggar pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun),sedangkan masalah money loundering atau pencucian uang hasil kejahatan sebesar Rp.2 milyar digunakan membeli satu rumah dan satu mobil BMW ancaman hukumannya maksimal 20 (dua puluh) tahun (melanggar pasal 4 Undang-undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , maka jaksa penuntut Umum hanya boleh menuntut maksimal selama 20 tahun yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ,demikian juga Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ,maka hakim bisa menjatuhkan hukuman dibawah 20 (dua puluh) tahun dalam arti perkara pencurian dan money loundering terbukti dua-duanya.Dalam hal ini Jaksa bisa menuntut 20 tahun,15 tahun,10 tahun demikian juga hakim bisa menjatuhkan hukuman 20 tahun,17 tahun ,9 tahun tergantung rasa keadilan dari Hakim.

3.Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kenyataannya tidak murni Lex Spesialis.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana khusus tetapi kenyataannya tidak murni lex spesilis karna bila dalam dua dakwaan dimana dakwaan pertama melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dan dakwaan kedua melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ,mengingat kasusnya Tindak Pidana Pencucian Uang yang sifatnya lex spesialis ,seharusnya menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ,tetapi kenyataannya menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karna ancaman hukumannya lebih berat yaitu hukuman seumur hidup dan atau hukuman badan maksimal selama 20 tahun ,sedangkan ancaman hukuman Tindak pidana Pencucian uang maksimal 20 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang .

4.Surat Dakwaan.

Sebelum membahas bentuk-bentuk surat dakwaan,terlebih dahulu memahami pengertian surat dakwaan .Definisi surat dakwaan tidak ada ditemukan dalam KUHAP sebagai hukum Positip (Ius Constitutum).Ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan,dalam waktu secepatnya Penuntut Umum membuat surat dakwaan ,penganut fahan Eropah-Kontinental surat dakwaan lazim disebut dengan istilah “Acte van Verwijzing) sedangkan penganut fahan Anglo-Saxon dikenal istilah “Implutation”.Mengingat pembentuk Undang-undang tidak membuat definisi bersifat umum terhadap surat dakwaan,sehingga dapat ditafsirkan ,bahwa pembentuk Undang-undang menyerahkan kepada para doktrina kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi.Sesuai dengan pandangan para doktrina terhadap pengertian umum surat dakwaan sebagai berikut :

a.M.Yahya Harahap memberi batasan ,bahwa :

“ Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka siding pengadilan”.

b..A.Karim Nasution memberi batasan berupa :

“Suatu surat atau akta yang memuat sesuatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan,yang bila ternyata cukup terbukti,terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.

c..A.Soetomo memberi batasan surat dakwaan sebagai : “Sesuatu surat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana ,kapan dan dimana perbuatan dilakukan ,serta uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pasal – pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul,terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut”.

d.Harun M.Husein mengemukakan batasan surat dakwaan sebagai berikut :

“Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum,yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan,disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa,surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”.[48]

e.Menurut Penulis memberi batasan surat dakwaan sebagai berikut : “Surat dakwaan yaitu surat yang memuat identitas terdakwa dan waktu dan tempat kejadian ,yang memuat perbuatan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik atas alat bukti dan barang bukti yang melanggar pasal tertentu,yang merupakan batasan bagi hakim menentukan bersalah tidaknya terdakwa dimuka pengadilan”.

E.Bentuk Surat Dakwaan.

1. Surat Dakwaan Tunggal.

Dalam surat dakwaan tunggal hanya mendakwakan satu perbuatan yang sudah ada undang-undang mengaturnya dengan memberikan sanksi yang maksimal dan minimal,seperti dakwaan yaitu bahwa ia terdakwa pada hari senin tanggal 2 Februari 2013,bertempat di Kantor Kabupaten manalagi,telah melakukan korupsi uang negara sebesar Rp.10 milyar dengan cara pembelian laptop 1.000 buah seharga a.Rp.15.000.000 per-unit pada hal harga sebenarnya hanya Rp.5 juta per unitnya,maka Negara mengalami kerugian Rp.10.000.000 x 1000 buah = Rp.10.000.000.000 ,yang seluruhnya digunakan untuk terdakwa sendiri.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Surat Dakwaan Primer dan Subsidiair.

a. Dalam dakwaan Primer dan subsidiar yaitu pertama mendakwakan perbuatan yang lebih berat ancaman hukumannya .

b. danya alasan pemberat.

c. Perbuatannya sejenis.

d. Untuk membuktikan dakwaannya ,terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primer sebagai perbuatan yang ancaman hukumannya lebih berat karna ada unsur pemberatnya.Bila dakwaan Primer tidak terbukti ,maka didakwakan dakwaan subsidiairnya yang lebih ringan hukumannya,dan bila dakwaan subsidiair tidak terbukti,maka dibuktikan lagi dakwaan lebih subsidiair demikian selanjutnya.

e. Biasanya yang sering didakwakan dalam dakwaan Primer , Subsidiair,dan lebih subsidiar yaitu perbuatan pencurian .

f. Bentuk dakwaan Primer dan Subsidiair yaitu :

Dakwaan Primer.

Bahwa ia terdakwa Umar waktu jam 03.00 wib malam hari ,pada hari rabu tanggal 3 September 2013 ,bertempat di jalan Gunung no.1 Jakarta Selatan,dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah mengambil satu buah sepeda motor dari dalam rumah,dengan cara terdakwa masuk kepekarangan rumah,lalu membobol/merusak beton rumah,setelah berlobang lalu masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dibawa ke pasar lalu dijual kepada orang yang tidak dikenal (mencuri sepeda motor).

Perbuatan tersebut melanggar pasal 363 ayat 3e KUHP (ancaman hukumannya selama 7 tahun).

Dakwaan Susidiair;

Bahwa ia terdakwa Umar waktu siang hari jam 14.00 wib ,pada hari rabu tanggal 3 September 2013 ,bertempat di jalan Gunung no.1 Jakarta Selatan,dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah mengambil satu buah sepeda motor dari dalam rumah,dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah,kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dibawa ke pasar lalu dijual kepada orang yang tidak dikenal (mencuri sepeda motor).

Perbuatan tersebut melanggar pasal 362 KUHP (ancaman hukumannya selama 5 tahun).

3. Surat Dakwaan Alternatif

a. Dalam satu perbuatan melanggar beberapa perbuatan yang tiap perbuatannya ada pasal yang dilanggar.

Bila satu perbuatan tersebut melanggar misalnya tiga pasal ,maka membuat tiga surat dakwaan dan tiap surat dakwaan ada kata atau.

b. Untuk menuntut sesuai dari hasil persidangan ,langsung membuktikan perbuatan yang dianggap paling terbukti dari dakwaan kesatu,kedua,atau ketiga .Jika dakwaan kedua yang dianggap paling terbukti,maka dakwaan kesatu dan ketiga tidak perlu dibuktikan.

c. Menggunakan dakwaan alternatif tersebut ,biasanya dilakukan adanya suatu keraguan apakah perbuatan tersebut mencuri sepeda motor malam hari,atau masuk dalam pekarangan tanpa ijin,atau merusak dinding rumah orang.

d. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jam,hari ,bulan,dan tahun yang sama.

e.Dalam hal ini ada tiga (3) contoh surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu.

Bahwa ia terdakwa Umar waktu jam 03.00 wib malam hari ,pada hari rabu tanggal 3 September 2013 ,bertempat di jalan Gunung no.1 Jakarta Selatan,dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah mengambil satu buah sepeda motor dari dalam rumah,dengan cara terdakwa masuk kepekarangan yang ada pagar rumahnya,lalu membobol/merusak beton rumah,setelah berlobang lalu masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dibawa ke pasar lalu dijual kepada orang yang tidak dikenal (mencuri sepeda motor).

Perbuatan tersebut melanggar pasal 363 ayat 3e KUHP (ancaman hukumannya selama 7 tahun), atau.

Dakwaan Kedua.

Bahwa ia terdakwa Umar waktu jam 03.00 wib malam hari ,pada hari rabu tanggal 3 September 2013 ,bertempat di jalan Gunung no.1 Jakarta Selatan,dengan sengaja dan dengan melawan hak atau tanpa ijin telah membobol tembok rumah hingga rusak ,hingga tidak dapat dipakai lagi.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP (ancaman hukumannya selama dua tahun delapan bulan ),atau

Dakwaan Ketiga.

Bahwa ia terdakwa Umar waktu jam 03.00 wib siang hari ,pada hari rabu tanggal 3 September 2013 ,bertempat di jalan Gunung no.1 Jakarta Selatan,dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau pekarangan yang ada pagarnya yang dipakai orang lain ,dan masuk kedalam rumah atau pekarangan tanpa seijin yang berhak.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP (ancaman hukumannya selama sembilan bulan).

4. Surat Dakwaan Kumulatif.

a. Adanya beberapa perbuatan bisa dua perbuatan ,tiga perbuatan,enam perbuatan,dan seterusnya.

b. Tiap dakwaan berdiri sendiri atau satu sama lain tidak ada hubungannya.

c. Pada umumnya perbuatannya berbeda jam,hari,tanggal,bulan dan tahun.

d. Tiap dakwaan ada kata dan.

e. Tiap dakwaan harus terbukti.

f. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut maupun Hakim dalam menjatuhkan hukumannya menerapkan satu pasal yang ancamannya tertinggi ditambah sepertiga yang disebut konkursus Realis atau meerdaadse samenloop yaitu gabungan beberapa perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman pokok yang sejenis,dengan menjatuhkan hanya satu hukuman terberat ditambah sepertiga.

g. Concursus Realis atau meerdaadse samenloop diatur dalam pasal 65 KUHP berbunyi “ayat (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan ,yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis,maka satu hukuman saja dijatuhkan. Ayat (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman2 yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu ,akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya ”.[49]

Bentuk surat dakwaan kumulatif ,Contoh surat Dakwaan atas empat (4) perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu.

bahwa ia terdakwa Umar dalam bulan Juni 2004,bertempat di Kartor Kabupaten manalagi,telah menerima uang dari Pengusaha PT Adiguna uang sebesar Rp.500.000.000 terkait pengurusan ijin lokasi pembangunan gedung yang terkait dengan jabatannya.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ancaman hukuman lima tahun),dan

Dakwaan Kedua

bahwa ia terdakwa Umar pada hari senin tanggal 2 Februari 2006,bertempat di Kartor Kabupaten manalagi,telah memberikan uang kepada aparat penegak hukum agar perkaranya tidak diproses sampai ke Pengadilan,dengan cara memanggil aparat penegak hukum ke kantornya lalu memberikan uang Rp.400 juta di kamar kerjanya.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ancaman hukuman lima tahun),dan

Dakwaan Ketiga.

bahwa ia terdakwa Umar dalam bulan Mei 2007,bertempat di Kantor Kabupaten manalagi,telah menerima Rp.1 milyar dari Pengusaha untuk mendapatkan kemudahan memperoleh ijin bangunan terkait dengan jabatannya.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Ancaman Hukuman lima tahun penjara),dan

Dakwaan Keempat.

bahwa ia terdakwa Umar dalam bulan nopember 2010,bertempat di Kantor Kabupaten manalagi,telah melakukan korupsi uang negara sebesar Rp.10 milyar dengan cara pembelian laptop 1.000 buah dengan menggelembungkan harga perunit Rp.15.000.000 per-unit pada hal harga sebenarnya hanya Rp.5 juta per unitnya,maka Negara mengalami kerugian Rp.10.000.000 x 1000 buah = Rp.10.000.000.000 ,yang seluruhnya digunakan untuk terdakwa sendiri.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ancama pidana seumur hidup dan atau 20 tahun penjara)..

Berdasarkan hal tersebut diatas,bahwa dakwaan kesatu,dakwaan kedua,dakwaan ketiga,dan dakwaan keempat terbukti semua,maka menerapkan pasal yang tertinggi ancaman hukuman ditambah sepertiga.Untuk itu dari ke empat dakwaan tersebut diterapkan dakwaan keempat yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya seumur hidup dan atau hukuman badan 20 tahun, maka Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut seumur hidup,atau 20 tahun,17 tahun,15 tahun,12 tahun ,demikian juga hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup atau selama 20 tahun,15 tahun,10 tahun,5 tahun,dan yang dipegang adalah putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

5.perbandingan dengan kasus lain.

a.kasus woworuntu.

Hal tersebut sesuai dengan putusan Hakim atas terdakwa Adrian Woworuntu terkait dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ,dimana Dakwaan yang dilakukan secara alternative berupa Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (unsur perbuatan melawan Hukum),Subsidair melanggar pasal 3 ayat 1 sub (a) UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pencucian uang aktif),lebih subsidiair melanggar Pasal 6 ayat 1 UU No.25 Tahun 2003 (Pencucian Uang Pasif).Putusan Peradilan Pidana yang telah berkekuatan tetap atas Adrian Woworuntu terbukti melanggar Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) sub (a) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Mengingat struktur dakwaan berbentuk alternative maka dalam hal dakwaan primair terbukti.Selanjutnya,dakwaan subsidair dan lebih subsidair lagi tidak perlu dibuktikan lagi.

b.Catatan Penulis (Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H) pada pembelaan terdakwa Adrian Woworuntu di bawah ini hanya memberikan arah pemecahan polemic yang sulit antara tindak pidana korupsi dengan pencucian uang,khususnya keterkaitan di antara 2 (dua) tindak pidana yang berlainan sebagai Predicate Crime dan supplementary Crime.Kesulitan itu terjadi dikarenakan delik inti (bestandeel delict) yang strafbaar antara lain pada kalimat:”…Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” merupakan materiile-daad yang diuraikan secara satu dan sama pada Dakwaan Primair (tindak pidana korupsi) maupun pada Dakwaan Susidair dan lebih Subsidair (Pencucian uang).Dengan begitu, Dakwaan Alternatif ini tidaklah mungkin Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang .Sebaliknya,tidaklah mungkin disusun dakwaan secara kumulatif mengingat perbuatan materiil adalah satu dan sama yang disusun dalam surat dakwaan ,sebagai bentuk concursus idealis.

c.Tanggapan Penulis atas Putusan pengadilan terhadap terdakwa Adrian Woworuntu yaitu :

1).Putusan pengadilan sudah tepat yaitu dari tiga dakwaan di putus hakim dakwaan primair yang melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (unsur perbuatan melawan Hukum) karna ancaman hukumannya lebih berat yaitu hukuman mati,seumur hidup,dan hukuman badan maksimal 20 tahun sedangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 ayat 1 sub (a) UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pencucian uang aktif),lebih subsidiair melanggar Pasal 6 ayat 1 UU No.25 Tahun 2003 (Pencucian Uang Pasif) ancaman hukumannya paling tinggi 20 tahun penjara, sesuai dengan asas Concursus Realis (meerdaadse samenlop) yaitu beberapa perbuatan yang terbukti yang dijatuhkan satu hukuman terberat ditambah sepertiga,sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP.

2).Sependapat dengan komentar Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H,dimana dakwaan Primair,dakwaan Subsidair,dan dakwaan lebih Subsidair ,dimana ketiga dakwaan tersebut kasus intinya sama yaitu perbuatan korupsi.Hal tersebut sebenarnya hanya satu perbuatan yaitu perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

F.Undang-Undang Pencucian Uang atau Money Laundering bertentangan dengan asas konkursus realis (meerdaadse Samenloop) .

1. Concursus Realis (meerdaadse samenloop)..

a. Pengertian Concursus Realis (meerdaadse samenloop) yaitu melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan terbukti,maka dalam menuntut atau menjatuhkan hukumannya yaitu menerapkan satu pasal yang dilanggar yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah sepertiga atau dari beberapa perbuatan pasal yang tertinggi ancaman hukumannya 15 tahun kemudian ditambah sepertiga 5 tahun ,maka tuntutan/putusan hakim maksimal 20 tahun atau kurang dari 20 tahun.

b.Bentuk dakwaan Concursus realis (meerdaadse samenloop) adalah kumulatif,dan tiap –tiap dakwaan terbukti.

c.Konkursus realis lebih dari satu perbuatan, dakwaan sifatnya kumulatif serta menggunakan kata dan dalam setiap dakwaannya.

d.Tindak Pidana Pencucian Uang yang digabungkan dengan predicate criem atau pidana asalnya perkara korupsi dan Narkoba sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Dimana perbuatan Korupsi dengan Tindak pidana Pencucian uang hanya satu perbuatan,bukan dua perbuatan.

Seperti :

1) dakwaan Pertama ,terdakwa Umar pada bulan februari 2004 memberikan uang Rp.500 juta kepada pejabat Pemda terkait pengurusan ijin bangunan melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ,melanggar pasal 5 ayat 1 ,ancaman pidana maksimal 5 tahun.

2) Dakwaan kedua,terdakwa Umar dalam bulan Desember 2005 selaku penyelenggara negara menerima uang Rp. 10 milyar dari pihak lain melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi melanggar pasal 12 ,ancaman hukumannya maksimal 12 (dua belas) tahun.

3) Dakwaan ketiga,Terdakwa Umar dalam bulan Mei 2010 memberikan uang kepada Hakim yang menyidangkan perkaranya ,melanggar pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,ancaman pidananya 15 tahun.

Berdasarkan ketiga dakwaan 1),2),dan 3) dimana masing-masing terbukti,maka yang dikenakan pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karna dari ketiga dakwaannya dimana pasal 6 ancaman pidananya yang lebih tinggi selama 15 tahun ditambah sepertiga (5 ) tahun ,dan seluruhnya 20 tahun,sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya bisa menuntut paling tinggi 20 tahun atau lebih rendah,demikian juga hakim menjatuhkan hukuman maksimal 20 tahun atau dibawah 20 tahun antara lain 15 tahun,10 tahun,dan 8 tahun.

2. Undang-Undang Pencucian uang atau money Laundering tidak bisa dituntut berdasarkan pasal 65 KUHP yaitu beberapa perbuatan dimana dikenakan satu pidana yang ancaman pidana yang tertinggi ditambah sepertiga atau konkursus Realis ,dengan alasan yaitu :

a. Dalam satu Surat Dakwaan tidak bisa melanggar dua ancaman pidana .atau masing-masing memiliki ancaman pidana pokok seperti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yonto dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.yang predikat crimenya diambil dari perkara korupsi.

b. Dalam undang-undang pencucian uang,pada dasarnya menuntut harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang tidak sesuai dengan penghasilannya,hanya saja harta kekayaan tersebut belum diputus hakim dalam perkara lain baik dari hasil korupsi,narkotika,pencurian ,dan lain-lain sudah diduga atau dinyatakan perbuatan hasil kejahatan,yang selanjutnya harus dibuktikan terdakwa darimana hasil kekayaannya tersebut diperoleh dimuka hakim dengan menggunakan pembuktian terbalik ,dimana terdakwa yang membuktikan didepan hakim darimana harta kekayaannnya tersebut di peroleh,dan jika tidak bisa menjelaskannya,maka hakim merampas harta kekayaan tersebut untuk negara serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selaku pemilik harta kekayaan.putusan hakim tidak bisa membuktikan kekayaannya seseorang dari hasil kejahatan hanya berlandaskan dugaan, pada hal hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh berdasarkan dugaan dan harus berdasarkan kepastian hukum sesuai dengan alat bukti yang terbukti dimuka pengadilan.

c. Money Laundering (pencucian Uang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,dimana berdasarkan pasal 2 ayat 1 ada 26 Predicate Crime atau kasus Pokok atau kasus awalnya. tetapi 26 Predicate Crime atau kasus Pokok atau kasus awalnya menumpang kepada perbuatan kejahatan yang sudah diatur dalam Undang-undang lainya atau sudah ada Undang-undangnya,perbuatannya dan ancaman hukumannya,seperti:

1) perbuatan Korupsi yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

2) Masalah Pencurian sudah diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Masalah Narkotika sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun1997 tentang Psikotropika.

4) Dan lain-lain.

d. Perbuatan Korupsi sebesar Rp.100 milyar dengan membeli rumah 2 buah dan harga satu rumah Rp.25 milyar keduanya Rp.50 milyar,dan membeli mobil Mercedes 5 unit dan tiap unitnya Rp.2 milyar,dan ketiga disimpan di Bank sebesar Rp.40 milyar,seluruhnya Rp.100 milyar.Perbuatan korupsi sebesar Rp.100 milyar dengan membeli rumah,mobil,dan tabungan seluruhnya Rp.100 milyar hanya satu perbuatan bukan dua perbuatan yaitu melakukan perbuatan korupsi sebesar Rp. 100 milyar.

e. Apa yang sudah didakwakan baik kasus korupsi,pencurian,narkotika,tidak bisa didakwakan lagi dalam kasus pencucian uangnya,karna satu perbuatan tidak bisa didakwakan dua kali,dimana unsur dakwaan kesatu melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan unsur dakwaan Kedua intinya bahwa hasil korupsi digunakan membeli rumah,mobil,menyimpan uang di Bank.

f. Dalam surat dakwaan hanya dapat mendawakan satu perbuatan pidana.

g. Dalam satu perbuatan kejahatan korupsi dan narkoba,dimana barang bukti baik berupa rumah,mobil,simpanan di Bank yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut dapat disita ,dan lewat putusan Hakim di rampas untuk negara karna yang dirugikan keuangan Negara,sehingga barang bukti berupa rumah,mobil,uang di Bank dikembalikan kepada Negara,serta pelaku yang melakukan kejahatan (korupsi,Narkotika) dihukum yang sudah diatur ancaman hukumannya seperti perkara korupsi melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal hukuman 20 tahun ,demikian juga perkara narkotika,sehingga tidak perlu diterapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang ancaman hukumannya 20 tahun ,baik terkait dengan pembelian barang bukti dari hasil korupsi.maupun sanksi hukumnya.Dengan demikian Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah memberikan ancaman hukum yang tinggi atas semua perbuatannya termasuk menggunakan uang hasil korupsi membeli rumah,mobil dan lain-lain.

h. Dalam Perkara korupsi dimana hasil korupsi yang diberikan kepada orang lain atau korporasi dapat dipidana/dihukum sedangkan dalam perkara pencucian uang dapat menghukum yang ikut menikmati uang hasil korupsi.Tindak pidana Pencucian Uang sebenarnya hanya memperberat hukuman bagi terdakwa,pada hal Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sudah memberikan ancaman hukuman berat yaitu ancaman hukuman seumur hidup dan atau hukuman badan maksimal 20 tahun.

i. Dalam perkara korupsi dapat menyita atau merampas harta kekayaan terdakwa berupa rumah,mobil ,dan lain-lain yang dibeli dari uang hasil korupsi,sedangkan perkara pencucian uang bila tidak dikaitkan dengan korupsi tidak dapat merampas kekayaan terdakwa berupa rumah,mobil,dan lain-lain ,karna membeli rumah,mobil,menyimpan uang di Bank dibenarkan aturan hukum kalau tidak dikaitkan dengan predicate crime korupsi.

j. Dalam perkara korupsi yang melanggar pasal 3 telah memberikan sanksi hukum seumur hidup dan hukuman badan 20 tahun untuk semua perbuatannya termasuk membeli barang-barang dari hasil korupsinya,sedangkan Perkara Pencucian uang hanya dapat menghukum terdakwa apabila hasil kejahatannya digunakan membeli barang berupa rumah,mobil,tabungan di Bank,dan lain-lain,pada hal pembelian barang dari hasil korupsi sudah di hukum dalam perkara korupsinya melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi dengan menerapkan asas konkursus Realis yaitu beberapa perbuatan Pidana dikenakan hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga Karna ancaman hukuman dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 lebih berat ancaman hukumannya seumur hidup dan atau hukuman badan selama 20 tahun , dibandingkan dengan Tindak Pidana Pencucian uang yang hukumannya hanya maksimal selama 20 tahun.,dengan demikian tidak ada gunanya menerapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

k. Dalam satu surat Dakwaan hanya dapat mendakwakan satu perbuatan pidana yaitu melakukan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

l. Tidak bisa mendakwakan satu perbuatan melanggar dua pasal yaitu melakukan perbuatan korupsi dan hasil uang korupsi digunakan membeli rumah,melanggar pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yonto pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang,karna pembelian barang mobil,rumah ,dan lain-lain masuk dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,dan biasanya kata menguntungkan diri sendiri dikaitkan dengan penggunaannya yaitu uang hasil korupsi digunakan membeli rumah,mobil,dan lain-lain.

m. Satu perbuatan kejahatan tidak boleh membuat dua dakwaan dalam satu surat dakwaan karna perbuatan korupsi yang didakwakan dalam dakwaan kedua sudah didakwakan dalam dakwaan Pertama ,karna unsur dakwaan pertama masalah Korupsi dengan unsur dakwaan kedua sama predicate crimenya masalah korupsi juga seperti :

1) Dakwaan kesatu

Terdakwa Amir pada tanggal 1-7-2013 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2013,bertempat di Kantor Pemerintah Daerah atau setidak-tidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dimaksud,melakukan perbuatan berupa membeli 100 laptop dengan nilai proyek Rp.1.5 milyar ,yang membeli laptop 100 unit/buah dimana tiap unit/buah seharga a.Rp.5.000.000 tetapi dalam kwitansi dinaikkan harganya persatu unit Rp.20 juta ,dan selisih uang dikorupsi persatu Unit Rp.15 juta yang seluruhnya Rp.15.000.000 x Rp. 100 unit/buah = Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar),yang seluruhnya telah digunakan untuk kepentingan sendiri dengan membeli mobil satu buah seharga Rp. 500 juta dan membeli satu Rumah seharga .Rp.1 milyar.Akibat perbuatan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.5000.000.000,-.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagai berikut :

(1) Siapapun yaitu terdakwa Amir.

(2) Menyalahgunakan kewenangannya.

Membeli Laptop 100 unit,tiap unit harganya hanya Rp.5 juta tetapi digelembungkan harganya Rp.20 juta yang seluruhnya Rp.1,5 milyar.

(3) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Terdakwa Amir memperoleh Keuntungan sendiri sebesar Rp.1,5 milyar, yang digunakan dengan membeli mobil satu buah seharga Rp. 500 juta dan membeli satu Rumah seharga .Rp.1 milyar .

(4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perbuatan terdakwa Amir telah menimbulkan kerugian atas keuangan negara sebesar Rp.1,5 milyar.

2) Dakwaan Kedua.

Terdakwa Amir pada tanggal 1-7-2013 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2013,bertempat di Kantor Pemerintah Daerah atau setidak-tidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dimaksud,melakukan perbuatan korupsi berupa membeli 100 laptop dengan nilai proyek Rp.1.5 milyar ,tiap laptop harganya a.Rp.5.000.000 tetapi dalam kwitansi dinaikkan harganya persatu unit Rp.20 juta rupiah ,dan selisih uang dikorupsi persatu Unit Rp.15 juta yang seluruhnya Rp.15.000.000 x Rp. 100 unit/buah = Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar),yang seluruhnya telah dicuci untuk kepentingan sendiri dengan membeli mobil satu buah seharga Rp. 500 juta dan membeli satu Rumah seharga .Rp.1 milyar.Akibat perbuatan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.5000.000.000,-.

Perbuatan tersebut melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang.

Unsur-unsur pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ,dengan predicate crime perkara korupsi ,maka unsur-unsurnya sama dengan dakwaan kesatu diatas, sebagai berikut :

(1) Siapapun yaitu terdakwa Amir.

(2) Menyalahgunakan kewenangannya.

Membeli Laptop 100 unit,tiap unitnya harganya hanya Rp.5 juta tetapi digelembungkan harganya Rp.20 juta perunit ,maka menimbulkan kerugian keuntungan negara sebesar Rp.15.000.000 perunit yang seluruhnya Rp.1,5 milyar.

(3) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Terdakwqa Amir memperoleh Keuntungan sendiri sebesar Rp.1,5 milyar, yang digunakan/dicuci dengan membeli mobil satu buah seharga Rp. 500 juta dan membeli satu Rumah seharga .Rp.1 milyar .

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang tindak pidana pencucian Uang ,dimana unsur membeli barang berupa mobil dan rumah dari hasil kejahatan korupsi seakan merupakan unsur tersendiri,pada hal membeli barang berupa mobil dan rumah dari hasil korupsi sudah termasuk dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

(4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perbuatan terdakwa Amir telah menimbulkan kerugian atas keuangan negara sebesar Rp.1,5 milyar.

Berdasarkan dakwaan pertama dengan predicate crime masalah korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan kedua melanggar pasal 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang dengan predicate crime masalah korupsi juga ,dimana unsur-unsurnya sama ,sedangkan pembelian barang berupa satu unit mobil seharga Rp. 500 juta dan satu buah rumah seharga Rp.1 milyar yang suluruhnya Rp.1,5 milyar sudah termasuk dalam unsur ketiga yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Atau dengan kata lain masalah pembelian mobil Rp.500 juta dan satu rumah seharga Rp.1 milyar seluruhnya Rp.1,5 milyar sebagai pencucian uang tidak dapat dikatakan satu perbuatan sebagai predicate crime atau kasus pokoknya,dan pencucian uang tersebut hanya ikutan dari predicate crime atau kasus pokoknya dari perkara korupsi,sehingga perbuatannya hanya satu yaitu melakukan perbuatan korupsi atas pembelian laptop 100 buah.

n.Duakali dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan.

1) Terdakwa Amir dilimpahkan ke pengadilan Negeri dengan dakwaan perbuatan Korupsi sebesar Rp.1,5 miliyar pada tanggal 1 Februari 2013 melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

2) Pada tanggal 1 Mei 2013, terdakwa Amir dilimpahkan lagi kepengadilan Negeri dengan dakwaan Pencucian uang dengan predicate crime perkara korupsi (perkara korupsi yang sudah dilimpahkan kepengadilan sama predicate crimenya ) yang sama dengan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan Negeri,yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pidana pencucian uang.

3) Putusan Hakim sebagai berikut :

(a) Pada tanggal 1 juni 2013 perkara Amir melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,di Putus Pengadilan selama 10 Tahun,dan terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim,maka putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.Terdakwa di eksekusi sejak tanggal 1 Juni 2013.

(b) Pada tanggal 1 Agustus 2013 terdakwa Amir masalah pencucian uang yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,di Putus Pengadilan selama 8 tahun ,dan terdakwa serta jaksa penuntut Umum menerima putusan Hakim Pengadilan,berarti putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.terdakwa Amir mulai melaksanakan putusan Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2013.

4) Pelaksanaan Eksekusi Hukuman.

Berdasarkan ketentuan beberapa putusan hakim dilaksanakan secara satu kesatuan secara bersamaan yang diatur dalam pasal 15 KUHP “ayat (1) Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian,bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu.Kalau siterhukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut ,maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman.

Dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 15 KUHP sebagai Berikut.

(a) Terpidana Amir dalam perkara korupsi yang diputus selama 10 tahun penjara yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka dieksekusi mulai tanggal 1 Juni 2013 yang berakhir tanggal 1 Juni 2023.

(b) Terpidana Amir dalam perkara Pencucian uang ,diputus Hakim selama 8 tahun,dan mulai dilaksanakan hukumannya tanggal 1 Agustus 2013 yang berakhir pada tanggal 1 Agustus 2021.

(c) Dari dua hukuman tersebut yaitu perkara korupsi selama 10 tahun dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang selama 8 tahun,dan kenyataanya hanya satu putusan hakim yang dilaksanakan dalam perkara korupsi selama 10 tahun yang berakhir tanggal 1 juni 2023 sedangkan perkara pencucian uang sudah selesai sudah selesai tanggal 1 juni 2021. Karna pelaksanaanya tidak dijumlah 10 tahun dengan hukuman 8 tahun jadi 18 tahun.

5) Tidak ada Mamfaatnya dan melanggar HAM.

(a) Terpidana Amir yang didakwakan perkara korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,dengan hukuman 10 tahun yang berakhir tanggal 1 juni 2023,sedangkan terdakwa Amir dalam perkara pencucian uang yang dihukum hakim 8 tahun penjara,dan eksekusinya sudah berakhir tanggal 1 Agustus 2021,dengan demikian sebelum berakhir eksekusi terpidana Amir dalam perkara korupsi pada tanggal 1 juni 2023,dimana terpidana Amir dalam perkara pencucian uang sudah berakhir 1 Agustus 2021,sehingga tidak ada artinya mendakwakan Pencucian uang yang melanggar Undang-undang Nomo 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(b) Mendakwakan masalah Pencucian uang melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping tidak ada gunanya juga melanggar hak asasi terpidana,serta menghabiskan waktu,tenaga,dan uang.

6) Tanggapan.

a) Prof.Dr.indriyanto Seno Adji,SH,MH.

Menurut Prof.Dr.indriyanto Seno Adji,SH,MH,atas tema seminar yang berjudul “Penegakan Hukum tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ,ada semacam kegamangan dalam benak saya,karena meskipun bukan sebagai hal yang baru,namun demikian tema ini sangat berkaitan asas-asas hukum pidana yang sangat mendasar yang tentunya sekaligus patut dipahami oleh para penegak hukum,baik itu Kepolisian,Kejaksaan,KPK, Pengadilan maupun para Penasehat Hukum sebagai insan litigasi dan ajudikasi yang bertanggungjawab dalam proses penegak hukum di Indonesia ,karena tiadanya pemahaman ini akan menghadirkan suatu kritik akademis terhadap implementasi penegakan hukum di Indonesia.

Persoalan multi – kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut,yaitu adanya UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang pencucian uang dan tindak pidana korupsi ,tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktek berdasarkan asas-asas hukum Pidana,terutama keterkaitan asas Lex Specialis derogate legi generalis,asas Concursus maupun asas Deelneming (penyertaan) apabila memang ada keterkaitannya.

Tindak Pidana pencucian uang memiliki keterkaitan dengan beberapa tindak pidana sebagai produk perundang-undangan administrasi yang memiliki sanksi pidana, karenanya produk legislasi yang demikian seringkali disebut sebagai Administrasi Penal law.Perlu suatu kehati-hatian untuk menarik suatu perbuatan yang melanggar perundang-undangan administrasi sebagai tindak pidana korupsi,tentunya didasarkan alasan-alasan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai garis norma legislasi perundangan (KUHP)[50].

b) Asep Iwan Irawan Mantan hakim saat ini Dosen Univ.Trisakti.

Asep Iwan Irawan menanggapi putusan perkara Irjen Pol Djoko Susilo hanya 10 tahun,seharusnya Kasus korupsi melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ancaman pidana badan selama 20 tahun,dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman hukumannya selama 20 tahun kedua-duanya terbukti ,seharusnya hukuman Irjen Pol Djoko susilo yaitu 20 tahun + 20 Tahun = 40 tahun.(TV One ,dialog ,sekira jam 20.00 wib,minggu, tanggal 7 September 2013).

Asep Iwan Irawan kurang memahami sistim penjatuhan hukuman yang dianut Hukum Indonesia. Indonesia menganut sistim penjatuhan hukuman dengan Concursus Realis atau meerdaadse samenloop yaitu beberapa perbuatan yang terbukti ,maka diterapkan pasal yang tertinggi ancaman hukumannya ditambah sepertiga.Dikaitkan dengan Putusan perkara Irjen Pol Djoko Susilo menerapkan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang ancama hukuman seumur hidup dan atau hukuman badan selama 20 tahun lebih berat ancaman hukumannya dari masalah Pencucian uang yang melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ,yang ancaman hukumannya selama 20 tahun penjara . Pemahaman Asep Iwan Irawan penjatuhan hukuman sifatnya penjumlahan menganut faham anglo saxson (Inggris dan Amerika Serikat serta bekas jajahan Negara inggris) bahwa setiap perbuatan yang terbukti di pengadilan ,maka tiap perbuatan tersebut dijumlahkan hukumannya seperti perkara pencurian ancaman 5 tahun,Korupsi melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi selama 20 tahun,Pencucian uang selama 20 tahun,memberikan uang kepada hakim melanggar pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi ancaman pidananya 15 tahun,dan semua perbuatan pencurian,perbuatan korupsi,pencucian uang,dan pemberian uang kepada hakim semua terbukti didepan hakim,maka hukuman bagi terdakwa dijatuhkan hakim selama 60 tahun,hal ini sama dengan Putusan Hakim dalam perkara Ariel Castro Di hukum pengadilan Ohio Columbus pada tanggal 1 Agustus seumur hidup dan 1.000 tahun dengan 937 dakwaan ,antara lain penculikan ,pemerkosaan,penyerangan ,dan pembunuhan karena memaksakan pengguguran kandungan dari salah seorang dari tiga korbannya,dan pada hari selasa tanggal 3 September 2013 sekitar pukul 21.20 di penjara Orient,sebelah selatan Columbus Ohio Tengah telah ditemukan tergantung diselnya (Kompas,Kamis,5 September 2013,hal 11,judul Penculik Cleveland Tewas) .

c) Pandangan Merson Yuntho .

Pandangan Merson Yuntho Wakil Koordinator Badan pekerja Indonesia Corruption Watch,untuk memberikan efek jera terhadap koruptor seharusnya dibuat secara kumulatif sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi maksimal .Namun ini bisa dilakukan apabila Pemerintah dan DPR merevisi UU Pemberantasan Tipikor,khususnya dibagian lamanya pemidanaan (Kompas,Selasa ,10 September 2013,hal 1,Tema Pemberantasan korupsi”Koruptor harus ganti biaya sosial dan Ekonomi”).

Pandangan Merson Yuntho pada intinya sama dengan pandangan Asep Iwan Irawan yaitu perbuatan korupsi yang terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ,yang ancaman hukuman badan selama 20 tahun dan pencucian uang ancamannya 20 tahun ,seharusnya koruptor dijatuhkan hukuman selama 40 tahun yaitu perbuatan korupsi 20 tahun + pencucian uang 20 tahun = 40 tahun.Seandainya hakim menjatuhkan kumulatip selama 40 tahun mungkin merasa seimbang perbuatan korupsi dengan hukuman yang di jatuhkan hakim terhadap koruptor.

7.Apa dasar penerapan UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang pencucian uang .

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi “ “,bila ada suatu perkara yang sedang ditangani Penegak hukum masalah Pencucian Uang ,dimana terjadi perubahan undang-undang yang mengatur terkait dengan pencucian uang,maka yang diterapkan adalah Undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.

Rumusan dari ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu berbunyi ; ‘Bij verandering in de wetgeving na bet tijdstip waarop het feit begaan is,worden de voor den verdachte gunstigste bepalingen toegepast’ ,artinya “apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan ,maka diberlakukanlah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa’.[51]

Bertalian dengan penerapan UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang pencucian uang,ada beberapa yang perlu mendapat perhatian yaitu :

(1) UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang,sudah dicabut sehingga tidak bisa lagi diterapkan lagi dalam masalah pencucian uang yang disidik tahun 2011.

(2) Belum pernah terjadi kasus pencucian uang yang terjadi sekitar tahun 2003-2010,sehingga tidak bisa diterapkan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.

(3) Menerapkan Undang-undang yang lebih menguntungkan kepada terdakwa bila terjadi ada perubahan Undang-Undang Pencucian Uang ,dan hal tersebut hanya berlaku bagi terdakwa yang kasusnya sedang di tangani Pengadilan atau belum di Putus Pengadilan,dan saat itu terjadi pergantian Undang-undang ,maka hakim akan menerapkan Undang-undang yang lebih menguntungkan bagi terdakwa .Dan hal tersebut hanya berlaku dalam perkara Amir tersebut ,dan tidak berlaku kepada perbuatan yang terjadi kemudian atau dengan kata lain bila terjadi perkara pencucian uang yang terjadi tahun 2011 atau terjadi tahun 2003 – tahun 2010 yang baru ketahuan dalam tahun 2011 ,maka yang diterapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Misalnya : Terdakwa Amir sekitar bulan Nopember 2010 melakukan Pencucian uang dengan predicate crimenya korupsi yang mendakwakan UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang pencucian uang.Perkara tersebut masih proses persidangan hingga bulan Februari 2010.Dalam bulan Februari 2010 berlaku Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,maka yang diterapkan Undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa,dalam hal ini yang lebih menguntungkan terdakwa menerapkan UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang pencucian uang karna ancaman hukumannya selama 15 tahun sedangkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ,ancaman hukumannya selama 20 tahun.Seandainya bila ternyata Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih menguntungkan kepada terdakwa yaitu undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karna ancaman hukumannya hanya 12 tahun,ini menandakan bahwa sebelum adanya Undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang dapat diterapkan kepada perbuatan Kejahatan Pencucia uang yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Hal ini bukan berlaku surut atau Retroaktif karna perbuatan kejahatan pencucian Uang sudah diatur sejak tahun 2002, maka bila ada kejahatan Pencucian Uang yang dilakukan tahun 2002 atau tahun 2003 tetapi baru diketahui atau disidik tahun 2011,maka kasus Pencucian Uang tersebut di terapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, sedangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Jo UU No.25 tahun 2003 tidak bisa diterapkan karna sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang. Pemilikan Harta kekayaan tahun 2003 yang disidik/dituntut atau di Putus Pengadilan tahun 2013 hanya menerapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,hal ini bukan retroaktif,dengan demikian tidak boleh menerapkan UU No.15 tahun 2002 jo UU& No.25 Tahun 2003 tentang pencucian uang lagi.

Contoh kasus mengenai Perubahan Umur :

Ada teori materiil yang tidak terbatas,Menurut teori ini maka tiap-tiap perubahan ,baik dalam perasaan hukum dari pembuat Undang-undang ,maupun dalam keadaan karena waktu ,boleh diterima sebagai perubahan Undang-Undang dalam arti kata pasal 1 (2) KUHP .Teori inilah yang dianut oleh Yurisprodensi sebagaimana antara lain tersebut dalam keputusan Hoge Raad di Negeri Belanda tanggal 3 Desember 1906 W No.8468 tentang hal sebagai berikut : Dalam bulan Desember 1904 seorang mucikari memberi kepada seseorang wanita yang berumur 22 tahun kesempatan untuk menjalankan pelacuran dirumahnya dimana disediakan suatu kamar dengan satu tempat tidur dimana wanita pelacur itu dapat mengasingkan diri dengan seorang lelaki.Ia dituntut berdasar pasal 295 sub 2 KUHP yang berbunyi :”dengan hukuman penjara setinggi2nya empat tahun dihukum barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan “perbuatan2 cabul dengan orang lain yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya ,bahwa ia belum dewasa. Pasal ini dapat dipakai sebagai dasar penuntutan ,karena pada tahun 1904 batas umur dewasa adalah 23 tahun .Hal ini ditentukan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Dalam tahun 1905 sedang perkara itu masih diadili dimuka pengadilan,pasal 330 Kitab undang-Undang Hukum Perdata mendapat perubahan, ialah batas umur dewasa diturunkan sehingga menjadi 21 tahun.Dengan demikian maka menurut redaksi baru pasal 330 KUHPerdata,maka wanita pelacur itu pada waktu melakukan perbuatannya sudah menjadi orang yang dewasa . Pasal 295 sub 2 KUHP walaupun pasal ini sendiri tidak mendapat perubahan ,tidak lagi dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut peristiwa tersebut. Disini Hoge Raad menganggap perubahan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu juga sebagai suatu perubahan dalam arti kata pasal 1 (2) KUHP ,biarpun perubahan tersebut tidak disebutkan dalam redaksi suatu pasal undang-undang pidana sendiri,dan mucikari itu dibebaskan dari segala tuntutan.[52]

Perubahan Undang-undang yang menerapkan undang-undang yang lebih menguntugkan kepada terdakwa bukan retroaktif. Retroaktif atau berlaku surut adalah perbuatan yang dituntut sebelum perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu dalam Undang-undang.misalnya terdakwa Amir tahun 2001 melakukan Tindak pidana Pencucian uang dengan cara melakukan perbuatan dengan mengkorupsi uang negara sebesar Rp.10 milyar yang digunakan membeli satu buah rumah seharga Rp.5 milyar,dan membeli satu unit mobil mercedes Rp.1 milyar, disimpan di Bank Rp.4 milyar.Perbuatan Pencucian Uang yang dilakukan tahun 2001 di terapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Jo UU No.25 tahun 2003 atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karna ,hal ini tidak boleh dilakukan karna menerapkan undang-undang berlaku surut atau retroaktip atau dengan kata lain pada saat Tindak pidana Pencucian uang dilakukan belum ada Undang-undang yang mengaturnya,hal ini bertentangan dengan asas Legalitas yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut ,bila perbuatan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang,dalam bahasa latin disebut “Nullum delictum sine praevia,lege poenali”.[53]

p) Apa dasar Penyitaan dan Perampasan Harta Kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh tahun 2003-2010.

Penyitaan harta kekayaan Djoko Susilo tahun 2003-2010 seluruh berkisar 200 milyar dengan Penerapan UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang pencucian uang dan tindak pidana korupsi .Pada hal UU Pencucian uang hanya menduga hasil uang korupsi kemudian dibeli barang berupa mobil,rumah,pompa bensin,bus angkutan dan lain-lain,pada hal predicate crime korupsinya tidak ada disebut secara jelas atau perkara korupsi yang mana yang dilakukan terdakwa Irjen Djoko Susilo selama tahun 2003-2010.sedangkan menyita harta kekayaan Djoko Susilo datangnya berdasarkan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

(a) Siapapun.

(b) Menyalahgunakan kewenangannya.

(d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada hal unsur perbuatan korupsi tersebut tidak ada dalam dakwaan secara jelas,dan penyitaan harta kekayaan Irjen Djoko Susilo dari tahun 2003-2010 berdasarkan Pencucian uang yang unsurnya hanya membeli harta kekayaan dari tahun 2003-2010 yang tidak ada mengandung unsur korupsi tersebut dengan kata lain bila hanya berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang tidak boleh melakukan penyitaan harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo.Kasus pencucian uang tahun 2003-2010 tidak ada hubungannya dengan kasus Simulator SIM tahun 2011,dengan demikian apa dasar hukum penyitaan harta kekayaan Irjen Djoko Susilo atas harta kekayaan yang diperolehnya dari tahun 2003-2010.

n. Perbuatan yang tidak termasuk Retroaktif yaitu :

1) Perubahan Undang-Undang.

Suatu perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang,dan pada saat proses persidangan terjadi perubahan Undang-undang,maka bagi terdakwa diterapkan Undang-undang yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.Bila tenyata yang lebih menguntungkan Undang-undang yang baru maka diterapkan undang-undang yang baru tersebut.Menerapkan Undang-undang yang baru bermakna bahwa :

(1).Perbuatan yang terjadi tersebut sudah ada sebelum adanya Undang-undang yang baru.

(2).Perbuatan terdakwa dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur dalam Undang-undang yang lama ,kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang diatur lagi dalam Undang-Undang yang baru.

(3).Dalam undang-undang yang baru biasanya yang berubah hanya ancaman hukumannya sedangkan perbuatannya tetap.

(4).Perubahan Undang-undang tidak ada pengaruhnya sepanjang perbuatan pidananya sudah diatur dalam Undang-undang yang lama.

(5).Dalam asas legalitas intinya mengatur perbuatan yaitu perbuatannya sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang baru perbuatan tersebut dapat dituntut.Tujuan diatur dulu agar masyarakat mengetahui mana perbuatan yang dibenarkan dan mana perbuatan yang dilarang demi kepastian hukum.

(6). Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur dalam Undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Jo UU No.25 tahun 2003 Tentang Tindak pidana Pencucian uang ,dan perbuatan Tindak pidana Pencucian Uang diatur juga dalam Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang,hanya saja yang terjadi perubahan mengenai ancaman hukumannya ,dimana dalam Undang – Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Jo UU No.25 tahun 2003 Tentang Tindak pidana Pencucian uang ancaman hukumannya maksimal selama 15 tahun,sedangkan dalam Undang-Undang (1).yang baru terjadi perubahan ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang ,ancaman hukumannya maksimal selama 20 tahun.

2) Penambahan Lembaga Penyidik dan Penuntut Umum.

(1). Penambahan Lembaga penyidik dan Penuntut Umum dapat menyidik atau menuntut suatu perbuatan pidana yang terjadi sebelum adanya Lembaga Penyidikan atau penuntutan yang baru.

(2).Dalam asas legalitas intinya hanya mengatur perbuatannya yaitu perbuatannya sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang,sedangkan lembaga yang menyidik atau menuntutnya tidak menjadi masalah,seperti Kasus korupsi dapat disidik kepolisian,Kejaksaan,dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(3).Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan atau ditandatangani Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Desember 2002 dan diundangkan di Jakarta yang ditandatangani Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 27 Desember 2002.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 dapat menyidik atau menuntut kasus korupsi yang terjadi tahun 1998 ,pada hal terjadinya perbuatan korupsi tersebut belum ada Lembaga komisi pemberantasan Korupsi (KPK),hal ini bukan termasuk retroaktip karna pasal 1 ayat 1 KUHP yang merupakan asas legalitas tidak mempermasalahkan siapa penegak hukumnya,yang penting perbuatannya sudah diatur sebelumnya dalam Undang-undang,dimana perkara korupsi sudah diatur sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan hal tersebut bahwa perbuatan korupsi sudah diatur sejak tahun 1971 yang dicabut tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyidik kasus korupsi tahun 2013 atas kasus yang terjadi sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sepanjang perbuatan tersebut belum lewat waktunya (veryaring).artinya bila kasus korupsi mulai disidik atau dituntut Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang melanggar pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya maksimal hukuman mati ,penjara seumur hidup,dan perbuatan korupsi tersebut terjadi 19 tahun yang lalu tepatnya tahun 1994 ,maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang lagi menyidik atau menuntutnya,karna sudah lewat waktunya 18 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 4e KUHP “sudah liwat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup”.

3).Menurut Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H,mengenai Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian merupakan Retroaktif ,sedangkan menurut Penulis penerapan sistem Pembalikan Beban Pembuktian (asas Pembuktian terbalik) bukan perbuatan Retroaktif,karna Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (asas Pembuktian terbalik) hanya suatu asas bukan perbuatan pidana sebab perbuatan retroaktif dikaitkan dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut bila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang bukan perbuatan Retroaktif ,tetapi jika perbuatan pidana tersebut belum diatur dalam Undang-undang dan dilakukan penuntutan barulah perbuatan tersebut melakukan perbuatan yang berlaku surut (Retroaktif).Untuk menentukan Perbuatan Retroaktif atau tidak terletak terhadap perbuatannya sudah diatur atau belum dalam undang-undang,bukan tanggal berlakunya undang-undang tersebut,jadi perbuatan korupsi yang terjadi tahun 1998 tetapi mulai sidik/diperiksa tahun 2001 dapat dituntut pembuktian terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,demikian juga dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi bulan Desember 2002 yang disidik tahun 2013 dapat menerapkan asas Pembuktian terbalik ( Pembalikan beban pembuktian) yang melanggar pasal 69,pasal 77,dan pasal 78 Undang-undang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,karna Pembuktian terbalik (Pembalikan beban pembuktian ) hanya merupakan asas bukan perbuatan yang dilarang,sebab asas itu pada umumnya tidak ada tersurat dalam undang-undang tetapi tersirat dalam semua perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang baik dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP maupun terhadap semua Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang-undang tertentu seperti Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,dan lain-lain.

o. Penerapan Asas retroaktif bertentangan dengan UUD 45 dan asas hukum Pidana.

1) Bertentangan dengan UUD 45.

Penerapan asas Retroaktif bertentangan dengan pasal 28I ayat (1) UUD 45 “Hak untuk hidup ,hak untuk tidak disiksa,hak kemerdekaan pikiran dari hati nurani ,hak beragama ,hak untuk tidak diperbudak ,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2) Bertentangan dengan Asas legalitas.

Dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi manusia,dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Undang-Undang HAM yang berat tidak ada kadaluwarsanya ,demikian juga pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”.Berarti perbuatan tersebut dapat berlaku mundur sampai Peristiwa G 30 S PKI tahun 1965 bahkan mulai Indonesia merdeka pada hal masalah HAM yang berat baru diatur tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

3) Bertentangan dengan Asas Veryaring (lewat waktu/kadaluwarsa).

Suatu perbuatan tidak dapat dituntut lagi apabila perbuatannya sudah lewat waktu. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 78 KUHP yaitu perbuatan kejahatan yang ancamannya hukuman mati dan seumur hidup,masa lewat waktunya selama 18 tahun ,dengan kata lain suatu perbuatan kejahatan apabila sudah lewat 18 tahun tidak bisa dituntut lagi.Alasan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan secara hukum tidak dibenarkan ,yang justru melanggar hukum tersebut dan juga memelihara konflik diantara anak bangsa terutama bila dikaitkan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 ,dimana pihak tertentu banyak terbunuh ,dimana luka berat tersebut diceritakan kepada keturunannya sehingga generasi berikutnya terjadi komplik berkepanjangan yang tiada akahir diantara generasi penerus, pada hal apa yang dilakukan orang tua atau neneknya tidak tau,seharusnya masa lalu yang penuh derita tersebut tidak perlu diceritakan kepada generasi penerus dan justru diciptakan rekonsialisasi menuju masyarakat adil makmur.Masa lalu cukup kenangan ,sebagai dasar menciptakan persatuan Negara indonesia.Para pelaku pembunuhan pada tahun 1965 dalam Peristiwa Gerakan 30 September untuk tahun 2013 sudah berumur sekitar 90 tahun lebih ,dan kemungkinan besar sudah meninggal dunia,maka pelaku kejahatan jika sudah mati hak menuntutnya gugur ,sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP “Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran sitertuduh meninggal dunia”.dan pelaku kejahatan pembunuhan tersebut tidak bisa diwariskan kepada keturunannya.

4) Menerapkan asas retroaktif yang bertentangan dengan UUD 45, asas Legalitas,dan asas veryaring yang menimbulkan tidak ada kepastian hukum,demikian juga bertentangan dengan Statuta Roma tentang validasi International Criminal Court dari United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishments of an International Criminal Court menolak tegas diberlakukannya Asas Retroaktif,sehingga yang diberlakukan hanyalah asas legalitas (pasal 24 Statuta Roma) dengan system pertanggungjawaban pidana berdasarkan individual criminal responsibility (pasal 25 Statuta Roma).Penulis (Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H) sependapat dengan para Guru Besar Hukum Pidana ,seperti Prof.Dr.Muladi,S.H,Prof.Dr.Loebby Loqman,S.H;Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H,;dan lain-lainya bahwa sebaiknya menghindari diberlakukannya Asas Retroaktif yang bertentangan dengan berbagai macam instrument HAM internasional ini.[54]

5) Selanjutnya Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H,menyatakan bila dilihat dari sisi pendekatan sejarah hukum pidana yang universal,diberlakukannya Asas Retroaktif (berlaku surut) sangat melanggar Asas Kepastian hukum (legalitas) dan perlindungan serta penghargaan Hak Asasi Manusia.Dibuktikan bahwa Asas Retroaktif merupakan justifikasi dari suatu pemerintahan yang absolut dan otoriter,karena asas Retroaktif merupakan cerminan akseptabelitas dari prinsip Lex Talionis (pembalasan dendam).Criminal Extra Ordinaria (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut/tidak diatur dalam undang-undang tertulis) inilah yang sering dijadikan justifikasi bagi pemerintahan yang absolut dan otoriter untuk melakukan asas Retroaktif.Dibentuk suatu undang-undang baru dan kemudian diberlakukan surut dengan tujuan utama adalah melakukan pembalasan dendam terhadap lawan-lawan politiknya,sehingga asas retroaktif ini lebih primaritas dari sekedar penegakan hukum itu sendiri.Akibatnya,hukum pidana hanya dipergunakan sebagai sarana kepentingan penguasa dan kekuasaan saja. [55]

5).Pandangan Perubahan Undang-Undang merupakan retroaktif.

1) Menurut Shanti Rachmadsyah.

Pasal 1 ayat (2) KUHP masuk asas retroakti atau berlaku surut (http/www.hukumonline .com/detaIL /ltc80ae57a77fo/asas-non-retroaktif) karna Undang-undang baru diterapkan kepada perbuatan yang sudah terjadi sebelum adanya undang-undang baru tersebut.Pada hal menurut penulis kalau perbuatannya sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang ,kemudian terrjadi perubahan undang-undang,maka diterapkan Undang-undang yang menguntungkan bagi terdakwa ,dan jika yang menguntungkan undang-undang baru bagi terdakwa,maka diterapkan undang-undang yang baru walaupun perbuatan tersebut sudah terjadi sebelum undang-undang baru ada,sehingga pasal 1 ayat (2) bukan retroaktif karna perbuatan yang terjadi tersebut sudah diatur dalam undang-undang lama,sebab pasal 1 ayat (1) hanya mengutamakan perbuatan pidananya sudah diatur dulu dalam undang-undang ,soal berganti undang-undang yang lama kepada undang-undang yang baru tidak menjadi masalah .Untuk itu Pemilikan Harta kekayaan tahun 2003 yang disidik/dituntut atau di Putus Pengadilan tahun 2013 hanya menerapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang,dan tidak boleh menerapkan UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 tentang pencucian uang karna sudah di cabut.

2) Eddy Suhartono,S.H.,SpN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi ,dalam pasal 44 “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini,maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara nomor 2958),dinyatakan tidak berlaku,demikian juga dalam pasal 45 “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan sepenuhnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut , secara sepintas nampak kesan UU No.3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tanggal diundangkannya UU 31 Tahun 1999,yaitu tanggal 16 Agustus 1999,sebab UU 31 tahun 1999 tidak dilengkapi aturan peralihan,juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana UU Pidana hanya berjalan kedepan dan tidak berlaku surut atau dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana,maka pasal 1 ayat (1 dan 2) KUHPidana berfungsi sebagai aturan peralihan .Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah perbuatan pidana dilakukan,maka terhadap terdakwa diterapkannya ketentuan yang paling meringankan terdakwa,maka UU No.31 Tahun 1999 hanya dapat digunakan terhadap perbuatan korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999,sedangkan landasan menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya UU No.31 Tahun 1999 diperoleh jalan keluar penyelesaiannya yang secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

(1).berdasarkan rumusan tersebut diatas yaitu pasal 1 ayat (1) KUHPidana ,maka aturan pidana yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyidik ,menuntut,dan mengadili tindak pidana korupsi sebelum berlakunya UU No.31 Tahun 1999 adalah aturan pidana korupsi yang sudah ada saat kasus itu terjadi yaitu UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2).Undang-undang yang baru yaitu UU No.31 tahun 1999 ternyata lebih berat baik dari segi normatif maupun sanksinya dari pada UU No.3 Tahun 1971.

(3).Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana di atas,Aturan pidana Korupsi yang lebih menguntungkan bagi tersangka adalah UU No.3 Tahun 1971 daripada UU No..31 Tahun 1999.

3) Komentar Penulis.

Komentar penulis atas sikap/pernyataan Eddy Suhartono,S.H.,SpN diatas sebagai berikut :

(1).Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak boleh diterapkan lagi karna sudah di cabut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Misalnya ,Perkara korupsi yang terjadi tahun 1990,yang disidik ,dituntut atau di Putus Pengadilaan tahun 1992 ,maka yang diterapkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,bukan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

(2).Perubahan Undang-undang diterapkan yang lebih menguntungkan kepada terdakwa , hal tersebut hanya berlaku pada kasus yang perkaranya sedang berproses di Pengadilan ,baik pada Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi ,dan Mahkamah agung sampai putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Misalnya .Terdakwa Amir pada bulan juli tahun 1998 melakukan korupsi uang negara sebesar Rp.10 milyar yang disidik ,dituntut atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri bulan Januari 1999 dan selama perkara korupsinya berproses atau masa sidang di Pengadilan Negeri sampai tanggal 17 Agustus 1999, ternyata terjadi perubahan Undang-Undang sejak tanggal 16 Agustus 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka diterapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,karna ancaman hukumannya lebih menguntungkan terdakwa yaitu maksimal 20 tahun dibandingkan dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidanya hukuman mati,seumur hidup ,dan hukuman badan maksimal 20 tahun.

(3).Bila terjadi perubahan Undang-undang tanpa adanya kasus yang sedang berproses di pengadilan,maka disitu berlaku Undang-undang terbut langsung dapat diterapkan kepada perbuatan korupsi yang terjadi sebelum undang-undang yang baru tersebut berlaku.Hal tersebut bukan retroaktif (berlaku surut) karna perbuatan korupsi sudah diatur sejak tahun 1971 dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,selanjutnya perbuatan korupsi tersebut diatur lagi dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,sebab asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP lebih mengutamakan perbuatan pidana tersebut sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang baru dapat dituntut,soal undang-undang mana yang mengatur tidak menjadi persoalan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Misalnya, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999,maka perbuatan korupsi yang dilakukan tahun 1995 tetapi disidik,dituntut,dan di Putus Hakim tanggal 15 Desember 1999,maka yang diterapkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(4).Bila diikuti pendapat Eddy Suhartono,S.H.,SpN bahwa perbuatan Korupsi bulan juni 1990 yang disidik diatas tanggal 16 Agustus 1999 atau tepatnya disidik,dituntut,dan di Putus Hakim bulan juni 2013 maka yang diberlakukan Undang-undang Nomor.3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,bukan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.Kalau yang diterapkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi akan merugikan terdakwa atau melanggar hak asasi Terdakwa karna perkara tersebut baru 9 tahun dan belum daluwarsa (lewat waktu) ,tetapi dengan menerapkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka perbuatan tardakwa yang terjadi bulan juni 1990 dan baru diputus hakim tahun 2013,berarti perkaranya sudah 23 tahun,maka perkara terdakwa sudah tidak bisa dituntut lagi atau hakim membebaskan terdakwa karna sudah lewat dari 18 tahun atau perkaranya sudah veryaring atau lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (4) KUHP” Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena liwat waktunya : ayat 4e sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup”.Pasal 78 ayat 4e sebagai alasan pemaaf yang dimiliki terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan hukuman bebas bagi terdakwa,dengan demikian tidak merugikan terdakwa.

p. Pembuktian Terbalik bertentangan dengan asas hukum Pidana.

Berdasarkan pasal 69,pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 37 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pembuktian terbalik.

Bila melihat penerapan pembuktian terbalik yang sudah diatur dalam pasal 69,pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang dan pasal 37 Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat sebagai hukum positip.Pembuktian terbalik diikuti Negara Inggris,Amerika,Serikat,Malaysia,Hongkong,India,Filipina penganut faham Anglo Saxson.,sedangkan Negara Indonesia yang menganut faham Eropah Kontinental tidak mengenal pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik dilihat dari teori hukum atau asas hukum pidana yang menganut faham Eropah Kontinental bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana Indonesia antara lain :

(1).Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yaitu setiap perbuatan kejahatan sebelum mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti,maka terdakwa belum bisa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan,tetapi bila putusan hakim sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti,maka terdakwa sudah dapat dihukum yang sekaligus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan yang lamanya sesuai dengan putusan hakim.Kesalahan terdakwa hanya dibuktikan aparat Penegak Hukum (Polisi,jaksa,dan Hakim) atau terdakwa tidak dibebani pembuktian sesuai pasal 66 KUHAP “ Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”,dan terdakwa hanya berkewajiban membuat pembelaan atas dirinya.Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keterangan saksi,Surat,Bukti Elektronik,dan barang bukti sebagai alat bukti,sedangkan keterangan terdakwa tidak diperlukan pengakuannya ,hanya lebih baik bila terdakwa mengakui perbuatannya.

Pembuktian terbalik menerapkan asas menyalahkan diri sendiri ( Praduga Bersalah atau non self incrimination),karna terdakwa sejak awal sudah dianggap bersalah ,maka terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,dan jika tidak bisa meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak bersalah,maka hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.Asas menyalahkan diri sendiri (praduga bersalah atau non self incriminatioan) dikaitkan dengan asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan,maka semua anggota masyarakat sejak awal sudah dinyatakan bersalah.Suatu saat pemilik mobil atau rumah setiap waktu aparat Kepolisian,Kejaksaan,dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memeriksa dengan pertanyaan dari mana sumber uangnya membeli mobil atau rumahnya,jika tidak bisa memberikan alasan yang dapat diterima ,aparat penegak hukum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan untuk diputus hakim sesuai dengan hukum yang berlaku.Akibat hal tersebut akan menimbulkan rasa ketakutan bagi anggota masyarakat yang memiliki mobil atau rumah yang tidak seimbang dengan penghasilannya,sehingga bertentantangan dengan tujuan hukum yaitu hukum dibuat untuk melindungi masyarakat ,justru sebaliknya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

(2).Bertentangan dengan sistim pekbuktian wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin.Artinya bila suatu perbuatan kejahatan sudah ada minimal dua alat bukti dan hakim yakin bahwa hubungan kedua alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah,maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya.Jika perbuatan kejahatan tersebut sudah ada minimal dua alat bukti tetapi hakim tidak yakin hubungan kedua alat bukti tersebut,maka hakim membebaskan terdakwa ,sebaliknya jika hakim yakin perbuatan tersebut dilakukan tersangka/terdakwa tetapi tidak didukung minimal dua alat bukti,maka hakim membebaskan terdakwa.

Dalam pembuktian terbalik menggunakan asas vrij stelsel yaitu lebih mengutamakan keyakinan hakim menentukan bersalah tidaknya terdakwa,dan hakim bisa mengeyampingkan alat bukti dan Undang-undang yang mengaturnya,dengan demikian lebih mengutamakan keyakinan hakim semata.

Dengan sistim Pembuktian vrij stelsel dapat terjadi antara lain :

(1).Sangat dimungkinkan hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim saja,walaupun alat buktinya hanya satu yaitu keterangan terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 69,pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang,yang hanya mengutamakan keterangan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,tetapi jika terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan hakim dengan menggunakan hak ingkarnya,maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sama sekali tidak ada alat bukti baik sebagai keterangan saksi, surat,bukti elektronik maupun keterangan terdakwa.

(2).Perkara korupsi,Narkoba dan parkara lainnya yang terdiri dari 26 predicate crimenya maupun perkara lainya tidak ada predicate crime (kasus pokok atau kasus awal) yang jelas baik terdakwanya,waktu dan tempat perbuatan kejahatan dilakukan,hasil kejahatan yang diperoleh dan lain-lain.Semua hanya berdasarkan dugaan yang belum ada putusan hakim sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

(3).Pasal 69 sudah jelas menyatakan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.Kalau pidana asalnya tidak dibuktikan dulu apa dasarnya menyita barang bukti serta menghukumnya,karna menyita harta kekayaan terdakwa dan menjatuhkan hukumannya didasarkan terbuktinya predicate crimenya atau pidana asalnya .Selain itu bisa terjadi Tindak pidana pencucian uangnya telah terbukti lalu dijatuhkan hukuman bagi terdakwa dan seluruh harta kekayaannya yang dijadikan barang bukti dirampas untuk negara,dan Jaksa penuntut Umum mengeksekusi hukuman terdakwa dengan memasukkan kedalam lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukumanya sesuai putusan hakim serta mengeksekusi harta kekayaan terpidana dengan sejumlah uang tertentu yang diserahkan ke kas Negara.Selanjutnya pidana asal atau predicate crime disidangkan ternyata tidak terbukti lalu hakim membebaskan terdakwa dari segala tuduhan ,maka Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi putusan Hakim mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) kalau sebelumnya dilakukan penahanan sementara,demikian juga mengeksekusi harta kekayaan terdakwa yang dijadikan barang bukti di kembalikan kepada terdakwa walaupun sudah dirampas untuk negara dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam prakteknya harta kekayaan terdakwa yang sudah dirampas untuk negara dalam perkara Tindak pidana Pencucian Uang sulit ditarik kembali untuk di kembalikan kepada terdakwa.

(4).Dalam perkara Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus Simulator SIM tahun 2011 dan Lutfhi Hasan Ishaq dalam kasus kuota daging,dimana Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan Pembuktian terbalik dalam menyita Harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh tahun 2003-2010 demikian juga menyita harta kekayaan Lutfhi Hasan Ishaq yang diperolehnya sebelum adanya kasus kuota daging sapi,dimana pembuktian terbalik tersebut hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa yang bertentangan dengan lex spesilis derogat lex generally atau perbuatan khusus mengalahkan perbuatan umum,dalam hal ini Komisi pemberantasan Korupsi masuk lex specialis yang khusus mengatur kewenangan Komisi pemberantasan korupsi dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dalam pasal 44 berbunyi “ ayat (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup ,penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. ayat (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang di ucapkan,dikirim,diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Ayat (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Ayat (4) Dalam hal komisi Pemberantasan korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan,Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani Perkara korupsi tidak menerapkan Pembuktian terbalik baik yang diatur dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pasal 69,pasal 77 , dan pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang,karna pembuktian terbalik hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa ,atau sama sekali tidak ada alat bukti bila terdakwa pada saat ditanya hakim bersikap diam yang merupakan hak ingkar yang dimiliki terdakwa.

Menerapkan pembuktian terbalik menimbulkan dua sistim pembuktian yaitu : .

a.Adanya dua sistim pembuktian yaitu Wettelijik negatief stelse yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin dan sistim pembuktian vrij stelsel yaitu membuktikan kesalahan terdakwa lebih mengutamakan keyakinan hakim,dan hakim dapat menyampingkan alat bukti.

b.Dengan dua sistim pembuktian yang diterapkan akan menimbulkan diskriminatip dalam menangani perkara.Bila dekat penguasa akan menerapkan wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin,tetapi bila jauh dari penguasa menerapkan sistim pembuktian vrij stelsel yaitu hanya mengutamakan keyakinan hakim.Dalam jangka waktu yang tidak lama hukum pidana di Indonesia dalam mengusut kasus korupsi atau kasus lainnya akan bertambah jauh dari rasa keadilan.Hal ini dapat kita lihat dalam perkara Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi mallarangen mantan Menteri pemuda dan Olah raga serta mantan pengurus inti Partai Demokrat yang sudah lama dinyatakan tersangka terkait kasus Hambalang tetapi hingga saat ini tanggal 23 September 2013 belum ditahan.Diduga tersangka Andi Mallarangen dan Anas Urbaningrung dekat dengan Penguasa yang memerintah di Negara Indonesia,sepertinya Komisi pemberantasan Korupsi belum memeriksa dan menahannya karna menurut Abraham Samad penahan tersangka Korupsi harus memenuhi aspek penyidikan 60 persen .Dengan demikian ,ketika berkas penyidikan dilimpahkan ke Pengadilan ,waktu penyidikan tak melebihi 120 hari dari batas waktu penahanan,karena itu, KPK tak mau gegabah menahan tersangka korupsi yang penyidikannya belum mencapai 60 persen.”kalau kami gegabah,banyak tahanan KPK yang bebas demi hukum akan sulit untuk menahan lagi” katanya.(Kompas,rabu,18 September 2013,hal 3,tema “KPK tidak Gegabah” ),demikian juga dulu alasannya menunggu hasil penghitungan kerugian negara ,kini penghitungan kerugian negara sudah hampir dua pekan diserahkan, tetapi Ketua KPK Abraham Samad belum dapat memastikan kapan Andi di tahan.(Kompas,Rabu,18 September 2013,hal 3,tema” Menagih Janji KPK”) ,sedangkan yang jauh dari kekuasaan Irjen Pol Djoko Susilo dan Lutfhi Hasan Ishaq segera ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan dan Perkara Irjen Pol Djoko Susilo sudah di Putus Hakim selama 10 tahun ,dan pihak Penuntut Umum dan Terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI..

G.Sikap Penegak Hukum.

Hampir seluruh masyarakat termasuk penegak Hukum melihat undang-undang sebagai hukum positip yang harus dilaksanakan Hal tersebut benar,hanya saja setiap undang-undang tersebut harus diamati apakah isi undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan teori hukum,asas hukum.Penegak hukum selalu berpendirian karna hukum positip harus dilaksanakan.

Untuk itu,aparat Penegak hukum harus menyikapi Undang-undang sebagai hukum positip sebagai berikut :

Struktur Sistim Hukum Indonesia sama halnya dengan struktur Hukum Negara Indonesia yaitu :

a.Struktur Hukum Negara Indonesia.yaitu.

Tingkat Pertama adalah Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara antara lain asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi satu jua,Asas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,dan lain-lain.

Tingkat kedua Hukum Positip dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945,dimana tiap pasal-pasalnya harus berlandaskan Pancasila.

Tingkat Ketiga adalah Undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

maka Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,dan Undang-undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

b.Struktur Hukum Pidana .

Strutur Hukum Pidana Indonesia yaitu :

Tingkat Pertama adalah teori hukum,asas-asas Hukum antara lain teori Keadilan,asas Praduga Tidak Bersalah ,asas Legalitas,asas wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin.asas kadaluwarsa/veryaring,asas nebis in idem,dan lain-lain.Semua asas ini tidak mengatur serta tidak ada sanksinya,hanya saja asas hukum atau teori hukum berlaku kepada semua perbuatan kejahatan baik yang diatur dalam Buku II dan III KUHP maupun yang diatur dalam hukum pidana khusus atau Undang-undang Tindak Pidana khusus,antara Lain perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Kejahatan Pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,Kejahatan Narkotika ,Kejahatan Narkoba,Kejahatan HAM Berat,dan lain-lain.

Dr. Mien Rukmini,S,H,M.S,menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai dan asas-asas hukum , yang oleh para pakar diidentifikasikan mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1) Asas-asas hukum merupakan tendens-tendens yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kita yang secara langsung dan jelas menonjol.

(2) Asas-asas hukum merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat umum sifatnya,yang bertumpu pada perasaan,yang hidup di setiap orang.

(3) Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah/pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada.

(4) Asas hukum dapat diketemukan dengan menunjuk-kan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain.

(5) Asas hukum merupakan sesuatu yang ditaati oleh orang-orang,apabila mereka ikut bekerja dalam mewujutkan undang-undang.

(6) Asas hkum dipositipkan baik dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi.

(7) Asas hukum tidak bersifat transedental atau melampaui alam kenyataan yang dapat disaksikan oleh panca indra.

(8) Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum bergantung kepada kondisi-kondisi social,sehingga bersifat open ended,multiinterpretable dan Cesellschaftsgebunden dan bukannya bersifat absolute seperti pandangan yuridis yang tradisional.

(9) Asas-asas hukum berkedudukan relative otonom dan melandasi fungsi pengendalian masyarakat,penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan.

(10) Asas hukum merupakan legitimasi dalam prosedur pembentukan,penemuan dan pelaksanaan hukum.

(11) Asas hukum berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positip.[56]

(12) b.Tingkat II yaitu hukum positip tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum sebagai tingkat I.Hukum Positip dalam hal ini Undang-undang antara lain kejahatan Umum yang diatur dalam buku II dan Buku III KUHP,Kejahatan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,kejahatan Narkotika,kejahatan Pencucian Uang atau money laundering yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,dan lain-lain.

c.Tingkat III yaitu Putusan Pengadilan.

Putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagai hukum positif yang disebut tingkat ii. Putusan Pengadilan sudah banyak dilakukan baik perkara korupsi, dan lain-lain,yang pelakunya banyak berstatus Pejabat Negara maupun pihak swasta sebagai penyelenggara Negara ,antara lain yang berstatus Gubernur,mantan Kepala Badan Bareskrim ,mantan Presiden partai Keadilan Sejahtera yang sekaligus anggota DPR,dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut,maka tingkat ketiga berupa putusan Pengadilan tidak boleh bertentangan dengan Hukum positip atau Undang-undang,Tingkat II yaitu Hukum Positip atau Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan teori atau asas hukum Pidana sebagai tingkat Pertama.

H.Aparat Penegak hukum

1.sesuai ketentuan hukum.

Aparat penegak ukum melihat undang-undang tersebut selalu dikaitkan dengan asas hukum pidana Indonesia ,jangan sampai hukum positip bertentangan dengan asas –asas hukum pidana,dan jika melihat adanya penyimpangan dengan asas hukum pidana Indonesia ,sebaiknya mengusulkan kepada pemerintah dan DPR melakukan revisi atas pasal – pasal tertentu agar sejalan dengan asas hukum pidana yang dianut hukum Indonesia.atau Aparat penegak hukum yang mengetahui adanya penyimpangan tersebut tidak menerapkan pasal yang bertentangan tersebut.Kalau sampai aparat Penegak hukum menerapkan pasal yang bertentangan tersebut seperti menerapkan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 37 Undanbg-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dan pasal 69,pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian Uang sudah termasuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang menciderai rasa keadilan terdakwa.Dalam menerapkan hukum yang benar yaitu menerapkan hukum itu sesuai dengan aturan hukum,dan jangan menegakkan hukum itu karna alasan sentimen,untuk memenuhi kepuasan masyarakat,dan arogansi kekuasaan.

2.menciderai rasa keadilan terdakwa..

Untuk memberantas Korupsi dan kejahatan lainnya banyak menghendaki penegakan hukum itu dilakukan seperti pembuktian terbalik walaupun sebenarnya sudah mengetahui bertentangan dengan asas hukum pidana Indonesia,tetapi pada saat masalah hal tersebut datang pada dirinya sendiri tidak dapat menerima penerapan pembuktian terbalik tersebut yang menyalahkan terdakwa tanpa alat bukti atau hanya berdasarkan keyakinan hakim saja,dirasa tidak adil oleh terdakwa,yang dirasakan menciderai rasa keadilan terdakwa ,karna berdasarkan sistim pembuktian yang dianut hukum Indonesia yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin.

3.Penulis pernah merasa tersinggung atau sakit hati pada waktu di tugaskan di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan jabatan Staf Ahli Bidang Hukum Eselon Ib,dimana pada saat rapat lalu Pak Dani Staf ahli pribadi Sesjen Wantanas berpangkat Laksamana Muda (angkatan laut) menanyakan kelihatannya pusing,lalu penulis menjawab sedang membuat tulisan hukum,kemudian dikomerntarinya apa sih sulitnya hukum itu tinggal buka pasal yang kita butuhkan lalu kita tuangkan dalam tulisan,lalu penulis menyatakan kalau begitu saja cukup tiga bulan untuk menjadi sarjana hukum,belajar hukum terkait asas hukum terutama hubungan antara asas yang satu dengan yang lainnya,tetapi tetap saja tidak percaya.Pandangan Pak Dani melihat hukum itu hanya melihat undang-undang itu semata tanpa melihat asas – asas hukum pidana sama juga dengan aparat penegak hukum,DPR maupun anggota Masyarakat lainnya hanya melihat Undang-undang saja.

4.Asas Concursus Realis.

Concursus Realis (meerdaadse samenlop) merupakan asas hukum yang ditur dalam buku I KUHP. Menurut Prof. Satochid Kartanegara,S.H.Buku ke I KUHP “Algemene bepalengen” mengandung peraturan2 yang berlaku umum (Algemene geldend).Peraturan-peraturan ini tidak hanya berlaku terhadap buku II & III ,akan tetapi juga berlaku kepada tiap peraturan yang mengandung hukum pidana dan yang berada diluar Kitab Undang2 Hukum pidana dan juga yang didalam hukum Pidana .Peraturan2 yang berada diluar KUHP yang mengandung peraturan hukum pidana itu disebut “Bijzondere Wettelijke Strafbepalingan”.Dalam hubungan ini perlu dikemukakan ; Pasal 103 : “De bepalingen der erste acht Titels van dit boek zijn cok toepasse lijk of feiten waarop bij andere wettelijke coorschriften straf is gesteld ,tenzij de wet ,bij algemene maatregel van bestuur of bij ordonantie andere is bepaald”,yang artinya ,bahwa peraturan2 yang diatur didalam delapan titel yang pertama dari buku I juga berlaku terhadap Bijzondere wettelijke strafbepalingen,kecuali jika peraturan2 ini sendiri menyatakan dengan tegas,bahwa peraturan2 buku I tadi tidak berlaku.[57] R.Soesilo mewnterjemahkan pasal 103 yaitu “ Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain,kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan Umum Pemerintahan Algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain”.[58]

a. Lupa akan teori atau asas hukum pidana.

Pada umumnya aparat penegak hukum lupa akan teori atau asas-asas hukum pidana,karna teori /asas hukum pidana diperoleh pada waktu duduk dibangku kuliah,setelah lulus menjadi Sarjana hukum kemudian menjadi penegak hukum ,antara jarak masih kuliah dengan bekerja hingga posisi tertentu membutuhkan waktu antara 15-20 tahun,dan sejak saat itu sudah lupa teori dan asas –asas hukum,karna sejak kerja sesuai dengan tugasnya hanya memegang atau mempelari Undang-undang sebagai hukum positip seperti dalam penanganan kasus korupsi dan Tindak Pidana pencucian Uang hanya melihat Undang –undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada hal semua teori atau asas-asas hukum tidak ada diatur didalamnya kalaupun ada yang diatur asas pidana bertentangan dengan asas hukum yang dianut hukum pidana Indonesia,seperti pencantuman pembuktian terbalik dalam pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,pasal 69,pasal 77,dan pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang ,yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence),sistim pembuktian wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin,demikian juga penggabungan Tindak pidana pencucian uang dengan pidana korupsi,Narkoba yang bertentangan dengan asas Concursus Realis,dan lain-lain. Seharusnya aparat penegak hukum setiap tiga tahun sekali dilakukan pencerahan dalam pertemuan di Pusat pendidikan masing-masing terkait dengan teori atau asas hukum pidana,sehingga selalu mengingat teori atau asas hukum pidana tersebut

BAB IV

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Penerapan Pembuktian terbalik dan Tindak pidana Pencucian Uang telah menimbulkan pertentangan dengan asas hukum pidana sejalan dengan faham eropah continental yang dianut hukum pidana Indonesia,dimana asas pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah,Sistem pembuktian wettelijk negative yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin,dan bertentangan dengan concursus realis (meerdaadse samenlop),dan lain-lain.

1. Beberapa pandangan para pakar hukum menentang penerapan pembuktian terbalik, antara lain :

1. J.E. Sahetapy atas tulisan Problematika Beban Pembuktian Terbalik menyatakan lebih kurang tigapuluh tahun yang lalu ,problematik beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana didunia fakultas hukum;”omkering van de bewijslast” begitulah problematik pembahasan pada waktu itu.Dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu bahwa beban pembuktian terbalik sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak begitu jauh berbeda secara substansial dengan apa yang disuarakan dewasa ini.Dalam pada itu kritik-kritik terhadap beban pembuktian terbalik akhir-akhir ini sangat kental nuansanya dengan nada partisan dan politik,Dalam era reformasi,semua itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja.

2. Prof. Indriyanto Senoadji (Guru Besar FH Universitas Kristen Dwipayana dan Pengajar PPs. FH UI) dalam tulisannya Asas Pembuktian terbalik,menyatakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah negara-negara yang mengakui sistim hukum pidana pada negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental (Indonesia menganut Kontinental) .Kalau kita lihat di KUHP atau KUHAP di Negara-negara Kontinental atau dari doktrin-doktrin Anglo Saxon khususnya untuk Korupsi ,sampai sekarang belum pernah menemukan delik mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian,kecuali satu yaitu suap (Bribery).Didalam sistem UU Tipikor,yang dinamakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik hanya ada satu delik ,yaitu masalah suap (gratifikasi).Jadi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 tahun 2001 (pasal 2,3,5,6,7,8,9,1011,12,13,15),pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik,hanya berlaku untuk Pasal 12 b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap. Menekankan apa yang dinamakan pembuktian terbalik dari terdakwa yang dikehendaki ,pembuktian terbalik itu jauh lebih baik dilakukan di Peradilan,karena kesulitan untuk membuktikan secara terbalik oleh tersangka di proses penyidikan dan penuntutan,menghindari adanya apa yang dinamakan kolusi,yang penting untuk apa yang dinamakan pembalikan beban pembuktian adalah adanya kata-kata pemberian gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk dibuktikan.

3. RM. Arobbi Rahmat Zoneidhi dalam tulisannya Pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik yaitu Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau shifting burden of proof),tersangka atau terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.Dengan sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan didalamnya yaitu pembuktian terbalik bertentangan dengan asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,walaupun peraturan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat sudah ada,apabila penerapan asas ini tidak secara profesional hal tersebut dapat timbul.

4. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad & Ketua Forum 2004) atas tulisan Pembuktian terbalik Kasus Korupsi menyatakan Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian ”beyond reasonable doubt”,yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence),akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi.Dalam pasal 31 UU Nomor 31 tahun 1999 dan pasal 37 UU Nomor 20 tahun 2001 telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (reversal burden of proof ) hanya masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945.

5. Supriyadi Widodo Eddyono dengan tema Tulisan Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and it,s Challenges).

a) Terkait Dengan Pembuktian Terbalik.

(1). Penerapan pembuktian terbalik secara murni terhadap perkara korupsi banyak mendapat tantangan baik dari segi teoritis maupun praktis dan salah satunya bertentangan dengan asas presumption of innocent atau praduga tidak bersalah.

(2). Pekbuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.

(3). Munculnya Norma beban pembuktian terbalik, awalnya dilatar belakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi, karena korupsi kerap dilakukan secara sistimatis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat ,sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses Peradilan.

(4). Pembuktian terbalik yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo saxon dan hanya terbatas pada “ certain case” atau pemberian yang berkolerasi dengan “bribery” (suap). Pembuktian terbalik di terapkan di beberapa negara antara lain United Kingdom of great Britain, Singapura, Hongkong, Pakistan, India, dan lain sebagainya.

b) Tantangan.

Tantangan pembuktian terbalik yaitu :

(1). Beban pembuktian terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, akan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yakni ketentuan khusus tentang asas praduga tidak bersalah. Dalam pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah atau asas menyalahkan diri sendiri (non self incrination), sehingga terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika tidak dapat membuktikan hal itu, maka dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak penuntut umum, maka disamping hakim dapat menjatuhkan putusan pidana atas keyakinan hakim sendiri tanpa alat bukti, hal ini sama dengan sistem teori pembuktian conriction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata), sehingga tumbunya pergeseran dari praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah (presumption of guilt) atas asas praduga korupsi (presumption of corruption).

(2). Asas Tidak mempersalahkan diri sendiri (non – self incrimination).

(3). Asas hak untuk diam (right to remain silent)

6. Lilik Mulyadi,S.H.,M.H.

Tegas Lilik Mulyadi,S.H.,M.H,seorang hakim senior di Jakarta,konsekuensi logis kebijakan formulatif Undang-undang nomor 20 tahun 2001 telah memilih adanya ketentuan pembuktian terbalik,maka tentu akan menimbulkan implikasi yuridis ditatanan aplikatifnya pada system hukum pidana Indonesia.[59] Dalam Membuat Undang-Undang perlu Memperhatikan,antara lain .

1. Perlu Hati-Hati Menerapkan Faham anglo saxson ke Faham Eropah kontinental atau untuk menerapkan hukum yang menganut faham anglo saxson ke faham Eropah kontinental perlu mempertimbangkan ,bahwa “Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.Hendaknya hukum pidana jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.Kemudian hukum pidana jangan dipakai hanya untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan .Selanjutnya jangan gunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (by product) yang ditimbulkan lebih merugikan dibandingkan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat,dan kemudian jangan menggunakan hukum pidana,apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (unforceable) .Selain batasan penggunaan hukum pidana seperti diatas maka ada ketentuan bahwa hukum pidana harus iniform,univerying and universalistic,hukum pidana harus rasional,harus menjaga keserasian antara order,legitimation and competence,kemudian harus menjaga keselarasan antara social defence,prosedural farnous and substantive justice.Selain itu mempergunakan hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal,moralis kelembagaan dan moralis sipil,harus memperhatikan korban kejahatan.Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan .Dan akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (prevention without punishment)”[60] Menurut Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (economical deterrence) apabila diperoleh syarat-syarat :

b. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

c. Pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya /merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;

2. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil. [61]

Sudarto antara lain menyatakan bahwa perbuatan yang yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki,yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materil maupun spritual atas warga masyarakat. [62]

Dalam Simposium Pembaharuan hukum nasional ,tahun 1980,antara lain menyatakan :”Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik Kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia,yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyaraakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan msyarakat”Selanjutnya dalam Simposium tersebut menyatakan untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana perlu memperhatikan kriteria umum ayaitu :

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan ,atau dapat merugikan,mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai , artinya cost pembuatan Undanmg-undang,pengawasan dan penegakan hukum,serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku Kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang Tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh ke Mampuan yang dimiliki.

d. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut menghambat atau mengha

Langi cita-cita bangsa,sehingga merupakan bahaya bagi keselu

Ruhan masyarakat.[63]

Pembentukan Undang-Undang Harus Berlandaskan asas-asas Hukum.

Dr. Mien Rukmini,S,H,M.S,menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai dan asas-asas hukum , yang oleh para pakar diidentifikasikan mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Asas-asas hukum merupakan tendens-tendens yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hokum atau keyakinan kita yang secara langsung dan jelas menonjol.

2. Asas-asas hokum merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat umum sifatnya,yang bertumpu pada perasaan,yang hidup di setiap orang.

3. Asas hokum merupakan pikiran-pikiran yang member arah/pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hokum yang ada.

4. Asas hukum dapat diketemukan dengan menunjuk-kan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain.

5. Asas hukum merupakan sesuatu yang ditaati oleh orang-orang,apabila mereka ikut bekerja dalam mewujutkan undang-undang.

6. Asas hokum dipositipkan baik dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi.

7. Asas hukum tidak bersifat transedental atau melampaui alam kenyataan yang dapat disaksikan oleh panca indra.

8. Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum bergantung kepada kondisi-kondisi social,sehingga bersifat open ended,multiinterpretable dan Cesellschaftsgebunden dan bukannya bersifat absolute seperti pandanbgan yuridis yang tradisional.

9. Asas-asas hukum berkedudukan relative otonom dan melandasi fungsi pengendalian masyarakat,penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan.

10. Asas hokum merupakan legitimasi dalam prosedur pembentukan,penemuan dan pelaksanaan hukum.

11. Asas hukum berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positip.[64] Salah satu asas yang terkenal yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) ,dimana sejarahnya mulai tercermin keberadaannya sejak tahun 1010 di dalam dekrit dari Bishop (pendeta) Burchard van Worm,bagian XVI-C6,dengan menunjuk kepada dekrit dari Paris Hadrianus,yang isinya menyatakan “….tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan,sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah,berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya,sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah”.[65]

12. Tradisi benua Eropa sudah pernah dilembagakan,dengan 40 negara anggota dibentuk konvensi Eropa untuk melindungi HAM dan kebebasan-kebebasan pokok.Pada pasal 6 (2) Konvensi tersebut terbuat asas praduga tidak bersalah sebagai berikut :”Setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran kejahatan ,dianggap tidak bersalah sehingga terbukti kesalahannya sesuai dengan undang-undang”. [66]

Setelah mengalami perkembangan dan pembaharuan, bahwa asas praduga tidak bersalah dapat dipandang sebagai suatu kombinasi atau gabungan dari tujuh sub rules (peraturan bagian) sebagai berikut :

1. Tidak seorangpun harus membuktikan ketakbersalahannya sendiri.

2. Tidak ada praduga-praduga yang factual.

3. Bersalah atau tidak bersalah hanya dapat dibuktikan atau diputuskan melalui alat bukti yang diajukan kepengadilan.

4. Tertuduh bebas untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan.

5. Di dalam kasus ada keraguan,si tertuduh haruslah dibebaskan.

6. Tidak ada deklarasi/pernyataan resmi bahwa si tertuduh itu bersalah tanpa kesalahannya telah dibuktikan.

7. Tidak ada hukuman sebelum ada keyakinan dan kepastian hukum[67].

DAFTAR PUSTAKA

R.Abdoel Djamali,S.H,Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi,Penerbit PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,

D.Andhi Nirwanto,Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Aneka Ilmu,Cetakan: Tahun 2013.

Dani Krisnawati,Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,Penerbit Pena Pundi Aksara,Cetakan I,februari 2006.

Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,MH,Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung,Penerbit PT.Grafitri Bandung.

Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S,H.,M.H,Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan”Jakarta,Cetakan Pertama,2006.

Drs.P.A.F. Lamintang ,S.H.,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Penerbit Sinar Baru Bandung,Terbitan Pertama,1984.

Mahrus Ali,SH.MH,Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI),cetakan pertama ,Juli 2011.

Lilik Mulyadi,S.H.,M.H,Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif,Teoritis,Praktik dan Masalahnya,Penerbit Alumni,Bandung-2007,Cetakan ke-1:Tahun 2007.

Dr. Mien Rukmini,S,H,M.S,Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,Penerbit PT.Alumni,Cetakan ke-1: Tahun 2003.

Prof.Moeljatno,S.H,Asas-Asas Hukum Pidana,Penerbit, PT.Rineka Cipta ,Cetakan Ketujuh,September 2002.

Rohim,SH,Modus Operandi Tindak pidana Korupsi,Penerbit Pena Multi Media,Cetakan Pertama,2008.

Prof. Satochid Kartanegara,S.H,Hukum Pidana,Penerbit Balai Lektur Mahasiswa.

N.H.T.Siahaan,Money Laundering & Kejahatan Perbankan,Penerbit Jala Permata Jakarta,Cetakan Ketiga,Edisi Ketiga 2008.

Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,Hukum Pidana I,Penerbit RAO Press,Cibubur 2009,Cetakan Keempat Mei 2009.

---------------------,Tindak Pidana Khusus,Penerbit RAO Press , Cibubur 2009,hal 89.

Dr.Aziz Syamsuddin,S.H.,S.E.,M.H,MAF,Tindak Pidana Khusus,Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Pertama,April 2011.

R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Penerbit Politeia.BogorCetak ulang,tahun 1996.

Yenty Garnasih,Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,Jakarta 2009,Cetakan 4-Jakarta 2009,

RIWAYAT HIDUP

3. Kejaksaan Negeri Ambarawa Provinsi Jawa Tengah (1988).

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung Provinsi Jawa Tengah (SK tanggal 10 Agustus 1989).

5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Datun Kejaksaan Negeri Temanggung Provinsi Jawa Tengah (SK Tanggal 25 Nopember 1992).

6. Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (SK Tanggal 23 Juni 1994).

7. Kepala Kejaksaan Negeri Aileu Provinsi Timor – Timur (SK Tanggal 7 Mei 1996).

8. Kepala Kejaksaan Negeri Blora Provinsi Jawa Tengah ( SK Tanggal 25 Mei 1998).

9. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (SK Tanggal 26 Oktober 2000).

10. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali (SK Tanggal 1 Juli 2003).

11. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara II Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SK Tanggal 24 Mei 2007).

12. Analis Kebijakan Urusan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di Jakarta,Eselon II a (SK tanggal 30 Juni 2008 dan dilantik tanggal 21 Juli 2008).

13. Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di Jakarta ,Eselon II a (SK tanggal 14 April 2009 dilantik tanggal 21 April 2009)

14. Staf Ahli Bidang Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, (Eselon I.b Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 dilantik tanggal 17 Maret 2011).

15. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI,sejak Tanggal 26 Desember 2012.Pangkat Jaksa Utama (IV/ e) sejak tanggal 1 April 2012.

16. Setelah pensiun pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Borobudur jakarta dan Dosen tetap mengajar mahasiswa S2 Hukum Universitas Pamulang sampai saat ini

SINOPSIS

Dalam buku ini membahas faktor Hukum pidana sebagai landasan utama dalam perkara Tindak Pidana korupsi,dan Pencucian Uang (TPPU) untuk dapatdipahami masyarakat umum terkait dengan perbuatan korupsi ,dan perkara pidana pencucian uang. .

Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Agama Isteri Anak	: : : : : :	Dr.Monang Siahaan, SH. MM. Pematang Siantar / 25 Desember 1952 Kristen Protestan Maria Truni Wijang Sitarukmi Sari, BA. 1. Henry Togi Samuel Siahaan, SE. Dengan isteri Tiurmaida Boru Tambunan, SE. serta cucu Berliana Boru Siahaan, Yosep Binsar Moratua Siahaan, dan Davit Togar Siahaan. 2. Ricky Pardamean Siahaan,SH.MH. 3. Kristin Shinta Sari Boru Siahaan.S.Pd, Dengan suami dr.Risnaldo.MKK

Pendidikan	:	S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Jawa Tengah. Tahun 1978. S2 STIE Mitra Indonesia (Jogyakarta) Rangking V dari 129 Wisudawan, IPK 3,57 Sangat Memuaskan Tahun 2001. Doktor Hukum dari Universitas Borobudur,Jakarta timur. Februari 2015.
Penugasan	:	1. Penempatan pertama di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Aceh (SK tanggal 1 Maret 1981). 2. Kepala Seksi Administrasi Intelijen Kejaksaan Tinggi D.I. Aceh (SK tanggal 21 September 1982). 3.Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Takengon Provinsi DI Aceh (SK. Tanggal 26 Nopember 1987).

Penulis telah menulis buku, antara lain :

1).Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

2).Perjalanan KPK Penuh Onak Duri, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

3).Koruptor Menguntungkan Koruptor, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

4).Rentenir Penolong Pedagang Kecil ?, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

5).KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

6).Ahok Pun Digoyang dan Rupa-Rupa Peristiwa. diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

7).Ada apa dengan DPR RI, diterbitkan PT.Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,

8).Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diterbitkan Grasindo Kompas Gramedia.

9).Falsafah Dan Filosofis Hukum Acara Pidana, diterbitkan Grasindo Kompas Gramedia.

10).Setya Novanto Dalam Pembuktian Hukum Tidak Bersalah Dalam Papa Minta Saham.

11).Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.

12).Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Didalam & Diluar Pengadilan.

13).Pembaharuan Hukum Nasional.

14.)Ahok selamat jalan Yang Maha kuasa belum berkehendak Gubernur DKI yang kedua kali.

[1] Prof.Moeljatno,S.H,Asas-Asas Hukum Pidana,Penerbit, PT.Rineka Cipta ,Cetakan Ketujuh,September 2002,hal 1.

[2] Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH, Hukum Pidana I,Penerbit RAO Press,Cibubur 2009,Cetakan Keempat Mei 2009,hal 3.

[3] Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,opcid,hal 192-193.

[4] (Prof.Moeljatno,S.H,Asas-Asas Hukum Pidana,Penerbit, PT.Rineka Cipta ,Cetakan Ketujuh,September 2002,hal 54-55).

[5] (Prof.Moeljatno,S.H,Asas-Asas Hukum Pidana,Penerbit, PT.Rineka Cipta ,Cetakan Ketujuh,September 2002,hal 54-55).

[6] Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,Hukum Pidana I, Penerbit RAO Press,Cibubur 2009,Cetakan Keempat Mei 2009,hal 192-193).

. .

[7] R.Abdoel Djamali,S.H,Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi,Penerbit PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,hal 173

[8] Drs.P.A.F.Lamintang,S.H dan Theo Lamintang,S.H,Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Sinar Garafika, Cetakan Pertama, Agustus 2010,hal 11

[9] Drs.P.A.F.Lamintang,S.H dan Theo Lamintang,S.H,idem, hal 15.

[10] Drs.P.A.F.Lamintang,S.H dan Theo Lamintang,S.H,idem, hal 15.

[11] Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,Hukum Pidana I,Penerbit RAO Press,Cibubur 2009,hal 23.

[12] Mahrus Ali,SH.,M.H,Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,Penerbit UII Press,Cetakan Pertama ,Juli 2011,Hal 1.

[13] Mahrus Ali,SH.MH,Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI),cetakan pertama ,Juli 2011.

[14] R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Penerbit Politeia Bogor,Cetak Ulang,Tahun 1995,hal 91-92)

[15] Dr. R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,Tindak Pidana Khusus,Penerbit RAO Press , Cibubur 2009,hal 89.

[16] Dr. R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,Tindak Pidana Khusus,Penerbit RAO Press , Cibubur 2009,hal 89.

[17] Prof.Dr.Krisna Harahap,SH.,MH,Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung,Penerbit PT. Grafitri Bandung,hal 15-20.

[18] R Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Penerbit Politeia.BogorCetak ulang,tahun 1996,hal,106

[19].Prof. Satochid Kartanegara,S.H,Hukum Pidana,Penerbit Balai Lektur Mahasiswa,hal 92-93R

[20]Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,Korupsi Dan Penegakan Hukum ,Penerbit Diadit Media Jakarta,Cetakan Pertama,2009,hal 88.

[21] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,Korupsi Dan Penegakan Hukum ,Penerbit Diadit Media Jakarta,Cetakan Pertama,2009,hal 88.

[22] Dr.Aziz Syamsuddin,S.H., S.E.,M.H.,MAF,Tindak Pidana Khusus,Penerbit Sinar Grafika,Hal 137.

[23] Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,MH,Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung,Penerbit PT.Grafitri Bandung,hal 14

[24] Dr.Aziz Syamsuddin,S.H.,S.E.,M.H.,MAF,Tindak Pidana Khusus,Penerbit Sinar Grafika,Hal 137

[25] Dr.Aziz Syamsuddin,S.H.,S.E.,M.H.,MAF,Tindak Pidana Khusus,Penerbit Sinar Grafika,Hal 137

[26] Prof.Moeljatno,S.H,Asas-Asas Hukum Pidana,Penerbit, PT.Rineka Cipta ,Cetakan Ketujuh,September 2002,hal 54-55.

[27] Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH, Hukum Pidana I,Penerbit RAO Press,Cibubur 2009,Cetakan Keempat Mei 2009,hal3).

[28] Dr.R.O.Siahaan,SH,S.Sos,MH,Hukum Pidana I,Penerbit RAO Press,Cibubur 2009,Cetakan Keempat Mei 2009,hal 6

[29] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan,Jakarta,Cetakan Pertama ,2006,hal 139

.[30]. Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan,Jakarta,Cetakan Pertama ,2006,hal 133

[31] D.Andhi Nirwanto,Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Aneka Ilmu,Cetakan: Tahun 2013,hal 180)

[32] D.Andhi Nirwanto,,opcid, hal 180

[33] Yenty Garnasih,Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,Jakarta 2009,Cetakan 4-Jakarta 2009,haL 23.

[34] Yenty Garnasih,idem, haL 24 .

[35] Yenty Garnasih,Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,Jakarta 2009,Cetakan 4-Jakarta 2009,haL 25 .

[36] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,Korupsi dan Penegakan Hukum,Penerbit Diadit Media,Jakarta,Cetakan Pertama,2009,hal 88.

[37] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,idem, hal 83.

[38] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,opcid, hal 85.

[39] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,opcid, hal 92.

[40] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.MH,opcid, hal 92.

[41] Dr.Aziz Syamsuddin,S.H.,S.E.,M.H,MAF,Tindak Pidana Khusus,Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Pertama,April 2011,hal 18

[42] N.H.T.Siahaan,Money Laundering & Kejahatan Perbankan,Penerbit Jala Permata Jakarta,Cetakan Ketiga,Edisi Ketiga 2008,hal 7

[43] Dani Krisnawati,Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,Penerbit Pena Pundi Aksara,Cetakan I,februari 2006,hal 131

[44] N.H.T.Siahaan,Money Laundering & Kejahatan Perbankan,Penerbit Jala Permata Jakarta,Cetakan Ketiga,Edisi Ketiga 2008,hal 11-12

[45]Rohim,SH,Modus Operandi Tindak pidana Korupsi,Penerbit Pena Multi Media,Cetakan Pertama,2008,hal 85-9)

[46] Dani Krisnawati,Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,Penerbit Pena Pundi Aksara,Cetakan I,februari 2006,hal 128-129

[47] (Dani Krisnawati,Dkk, ,idem,, hal 144-145

[48] Lilik Mulyadi,S.H.,M.H,Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif,Teoritis,Praktik dan Masalahnya,Penerbit Alumni,Bandung-2007,Cetakan ke-1:Tahun 2007,hal 183-184.

[49] R.Soesilo,KUHP,Penerbit Politeia,hal 82.

[50] Prof.Dr.indriyanto Seno Adji,SH,MH,Korupsi Dan Penegakan Hukum,Penerbit Diadit Media Jakarta,Cetakan Pertama,2009,hal 226-227.

[51] Drs.P.A.F. Lamintang ,S.H.,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Penerbit Sinar Baru Bandung,Terbitan Pertama,1984,hal 147-148.

[52] R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Penerbit Politeia Bogor,hal 29.

[53] R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Penerbit Politeia.Bogor,hal 27.

[54] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H,Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan”Jakarta,Cetakan Pertama ,2006,hal 149.

[55] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H,Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan”Jakarta,Cetakan Pertama ,2006,hal 148.

[56] Dr. Mien Rukmini,S,H,M.S,Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,Penerbit PT.Alumni,Cetakan ke-1: Tahun 2003,hal80-81.

[57] Prof. Satochid Kartanegara,S.H,Hukum Pidana,Penerbit Balai Lektur Mahasiswa,hal 92-93.

[58] R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Penerbit Politeia.BogorCetak ulang,tahun 1996,hal,106

[59] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S,H.,M.H,Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan”Jakarta,Cetakan Pertama,2006,hal 153.

[60] Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S,H.,M.H,Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,Penerbit Kantor pengacara dan Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji,SH & Rekan”Jakarta,Cetakan Pertama,2006,hal 153.

[61] Yenty Garnasih,Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,Jakarta 2009,Cetakan 4-Jakarta 2009,haL 23 .

[62] Yenty Garnasih,idem, haL 24.

[63] Yenty Garnasih,Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,Jakarta 2009,Cetakan 4-Jakarta 2009,haL 25 .

[64] Dr. Mien Rukmini,S,H,M.S,Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,Penerbit PT.Alumni,Cetakan ke-1: Tahun 2003,hal80-81.

1. [65] Dr.Mien Rukmini,S.H.,M.S,idem ,hal 245-246.

2. [66] Dr.Mien Rukmini,S.H.,M.S,idem, ,hal 250.

[67] Dr.Mien Rukmini,S.H.,M.S,idem, hal 250-251.

ILMU ANTI KORUPSI

Sabtu, 01 Agustus 2020

BUKU 7 : KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (TPPU)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar