Kamis, 16 Juli 2020

BEBERAPA JABATAN MENTERI MENDAPAT SOROTAN MASYARAKAT


A.PENDAHULUAN.
 Pelantikan Para Menteri pada Hari Rabu Tanggal 23 Pebruari 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat lain setingkat menteri. Ada  beberapa  dari 34 menteri tersebut yang mendapat perhatian masyarakat  baik dari kapabilitasnya,kinerjanya lawan politik ,tetapi yang mendapat perhatian masyarakat hanya beberapa orang , sedangkan selebihnya biasa-biasa saja yang jabatannya sesuai dengan profesinya.

 B.PENGANGKATAN 38 MENTERI
Pada hari Rabu Tanggal 20 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo telah melantik 38 Menteri dan 4 setingkat Jabatan Menteri berikut nama-namanya,sebagai berikut :
1.Menko Polhukam Mahfud MD.
2.Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
3.Menko Kemaritiman dan Investasi  Luhut B.Pandjaitan.
4.Menko PMK Muhadjir Effendy
5.Mensesneg Pratikno.
6.Mendagri Jenderal Tito Karnavian
7.Menlu Retno LP Marsudi.
8.Menhan Prabowo Subianto.
9.Menkum HAM Yasona Laoly.
10.Menkeu Sri Mulyani.
11.Menteri SDM Arifin Tasrif.
12.Memperin Agus Gumiwang Kartasasmita .
13.Mendag Agus Suparmanto.
14.Mentan Syahrul Yasin Limpo
15.Menteri KLHK SitI Nurbaya Bakar.
16.Menhub Budi Karya Sumadi
17 Menteri KKP Edhy Prabowo.
18.Menaker Ida Fauziyah.
19.Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
20.Menteri PUPR Basuki  Hadimuljono .
21.Menkes dr.Terawan.
22.Mendikbud Nadiem Makarim .
23.Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro.
24.Mensos Juliari Batubara.
25Menteri Agama jenderal (Purn) Fachrul Razi.
26.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishntama.
27.Menkomimfo Jhonny G Plate,
28.Menkop UKM Teten Masduki .
29.Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati.
30.MenPAN-RB Tjahyo Kumolo.
31.Menteri PPN/Kepala Bappenas. Suharso Monoarfa.
32.Menteri ATR/KepalaBPN Sofyan  Djalil .
33.Menteri  BUMN Erick Thohir .
34.Mempora  Zainudin  Amali .
35.Jaksa Agung ST Burhanuddin.
36.Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
37.Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
38.Kepala BKPM Bahlil  Lahadalia

C.PENGANGKATAN MENTERI YANG DAPAT PERHATIAN
    1.Alasan Mendapat Perhatian Masyarakat.
       a.Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan,pada hal Nadiem Makarim tidak pernah menjadi Guru dan latar belakang Pendidikannya banyak ide-idenya membuka lapangan kerja dimasa depan dan mengetahui .kemampuan Makarim ini diawali pembuatan Organisasi Gojek sebagai lapangan kerja baru yang berkembang dan banyak menyedot lapangan kerja dan megetahui yang terjadi dimasa depan terkait lapangan kerja yang dibutuhkan nanti dan lebih mengerti apa yang ada dimasa depan kita, dan alasannya terpilih menjadi Menteri, apa yang terjadi dimasa depan dan selama ini telah bergelut dalam bisnis yang membidangi masa depan.penunjukan Nadiem Makarim ini merupakan pukulan kepada Para Rektor Universitas dan para Dosen yang banyak bergelar Professor,Doktor,S2 dan S1 dari berbagai jurusan.pada umumnya para Rektor dan Dosen hanya bisa mengajarkan sesuai ilmu yang diperoleh selama pendidikannya,dan tidak bisa menciptakan materi pelajaran yang berguna untuk masa depan terkait membuka lapangan kerja dimasa depan.disamping itu diharapkan dapat membersihkan Radikalisme dilingkungan Universitas, selama ini seperi dibiarkan saja berkembang radikalisme dikalangan Mahasiswa yang sudah mencapai 23,5 persen. Terutama Universitas Pertanian Bogor IPB sampai menerima mahasiswa tanpa test mahasiswa yang bisa menghapal Alquran dan Dosennya ada yang membuat bom berdaya ledak tinggi.kedepan diharapkan menerapkan kegiatan mahasiswa adanya dibentuk Resimen Mahasiswa sebagai Kegiatan Mahasiswa di Kampus untuk menjaga tegaknya Ideologi Pancasila sesuai saran Ria Mizar Ria Kudu mantan Menteri Pertahanan.

      2.Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi,
  Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi,mendapat sorotan masyarakat terkait Profesinya seorang Militer berpangkat   Jenderal dengan Jabatan  Wakil Pangab ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Agama, yang sangat jauh berbeda antara Jabatan yang disandang dengan profesinya,mungkin penunjukannya sebagai Menteri Agama diduga lebih berani bertindak secara tegas kepada semua lapisan masyarakat yang terpapar Radikalisme Agama,selama ini yang menduduki Jabatan Menteri Agama kurang berani bertindak tegas kepada kelompok Radikalisme yang biasanya diduduki dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berafialiasi dengan Nadlatul Ulama . Para Radikalisme banyak memamfaatkan Mesjid dalam mengajarkan Radikalisme yang berakibat timbulnya pertentangan Umat Muslim kelompok Nasionalis dengan Umat Muslim yang Radikal,demikian juga kelompok radikal bertentangan dengan diluar Agama Islam yang sering menyebut non muslim kafir sehingga tercipta situasi Intoleransi. Sikap tindakan Presiden Joko Widodo mendapat kritikan dari organisasi Nadlatul Ulama biasanya Jabatan Menteri Agama Jatah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari apiliasi Nadlatul Ulama,maka pada saat memperingati hari Santri di Surabaya tidak mengundang Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi,dan yang diundang hanya Wakil Menteri Agama yang merangkap Wakil Majelis Ulama Indonesia sebagai Anggota Organisasi Nadlatul Ulama.

D.PETUNJUK PRESIDEN ATAS TINDAKAN RADIKALISME.
    Kejadian Penusukan Menteri Polkam Wiranto di Pandeglang ,dimana Jabatan Menteri dengan Pangkat Jenderal bintang 4 ditusuk seorang teroris bernama Abu rara yang sangat radikal dimana Polri sudah menangkap 50 orang radikalisme kelompok teroris. melihat tindakan tersebut sudah banyak anggota masyarakat terpapar radikalisme baik dilingkungan masyarakat,lingkungan Pemerintah,lingkungan Militer dan Polisi, lingkungan Pengusaha,sehingga Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian dalam memberantas para radikal disemua lapisan masyarakat,sehingga pada waktu penunjukan Menteri secara khusus menunjuk 5 Menteri  menagani radikal yaitu Meteri Agama,Menteri Depdikbud,Menteri Dalam Negeri,Menko Polhukam,dan menteri Penertipan Aparatur Negara-PB guna menindak radikalisme yang melakukan perlawanan kepada Negara,untuk radikalisme yang tidak melakukan perlawanan kepada Negara cukup dibina kejalan yang benar. Sikap tindakan Presiden Joko Widodo mendapat kritikan dari Din Muhammad yang menyatakan radikalisme karna lebih menuding agama islam yang anti Pancasila harus ditolak karna anti Pancasila bukan dari Agama Islam saja dan banyak juga organisasi yang membangun anti Pancasila dari luar Agama Islam.hentikan secara tidak langsung radikalisme disamakan dengan Agama Islam.

E.BERBAGAI INTANSI TERPAPAR RADIKALISME.
    1.Paham Radikalisme ini sudah banyak masuk keberbagai Lembaga Pemerintah,menurut Menghamkam Ria Mizar Ria Kudu yaitu yang terpapar radikalisme yaitu:
      a.Mahasiswa terpapar radikal 23,4 persen.
       b.Puluhan Atlet Nasional terindikasi pengikut kelompok radikal.
      c.Polri Pecat Bripda Nesti yang sekelompok  dengan penyerang Wiranto.
      d.TNI terpapar radikalisme  3 persen.
      e. Aparat Sipil Negara (ASN) 19,4 persen  menolak Pancasila  dan siap jihad.
      f.Dosen IPB buat rakitan bom berdaya ledak tinggi,bukan molotov
               mengingat aliran radikal ini sudah masuk keberbagai lapisan masyarakat baik di Pemerintahan dan Masyarakat, Menteri Agama perlu melakukan koordinasi dengan berbagai Lembaga Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulanginya secara baik.

F.5 PEJABAT MENTERI DITEKANKAN PRESIDEN MENANGANI RADIKALISME.
   
    Presiden Joko Widodo telah  menunjuk 38 Menteri membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya dari 38 Pejabat tersebut ada 4 pejabat menteri ditekankan menangani masalah radikalisme yang banyak terdapat dibawah kekuasaannya,yang suatu saat bila sudah besar akan menjadi lawan negara,berhubung jumlah radikalisme belum begitu besar kekuatannya sudah tepat mulai Pemerintahan periode pertama 2014-2019 sudah mulai ditindak mulai dicabutnya Ijin Organisasi Hizbus Tahrir dan sampai sekarang masih banyak kegiatan radikalisme yang menyusub keberbagai Lembaga Pemerintah dan Masyarakat,berdasarkan hal tersebut telah menunjuk 5 Kementerian lebih serius menindak kegiatan radikalisme dalam lingkungan kerjanya  yaitu:
    1.Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang menunjuk menterinya Mahfud MD,yang Mengkoordinir Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Ketertiban ,dan Aparat  TNI terpapar radikalisme  3 persen,dan Aparat Polri  pecat Bripda Nesti yang sekelompok dengan  penyerang Wiranto.
     2.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menterinya, dalan dunia Pendidikan baik sebagai dosen dan mahasiswa banyak yang terpapar radikalisme Mahasiswa sudah mencapi 23,4 persen.
    3.Kementerian Agama yang menunjuk Menterinya Jenderal (Purn) Fachrul Razi,yang didampingi Wakil Menterinya dari Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) yang berafiliasi dengan Organisasi Nadlatul Ulama.
     4.Kementerian Penertiban Apatur Negara-RB dengan menunjuk Menterinya Cahyo Kumolo,dalam Aparatur nNegara telah terpapar radikalisme 19,4 persen yang menolak Pancasila sebagai Dasar Negara.
     5.Kementerian Dalam Negeri dengan menunjuk Menterinya Tito Karnavian.

G.PEJABAT LAMA YANG KINERJANYA DIANGGAP BAGUS.
   Ada beberapa Pejabat Lama yang tetap dipakai menjabat Menteri lagi karna penilaian Presiden Joko Widodo kinerjanya cukup baik.ada jabatan yang baru sama dengan jabatan lama,ada jabatan baru berubah dari jabatan lama yaitu :
   1.Menteri Basuki Hadimuljono  Jabatan baru sama dengan Jabatan lama yaitu Menteri PUPR .
   2.Airlangga Hartarto Menko Perekonomian.
  3.Luhut B Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi.
4.Tito Karnavian dari Kapolri menjadi Menteri Dalam Negeri.
5.Retno LP Marsudi jabatan lama dan jabatan baru sama yaitu Menteri Luar Negeri.
8.Yasonna Laoly, abatan lama dan baru sama yaitu jabatan MenkumHAM
9.Sri Mulyani Menteri Keuangan.
10.Agus Gumiwang Kartasasmita Memperin.
11.Siti Nurbaya Bakar Menteri KLHK.
12.Budi Karya Sumadi  Jabatan lama dan baru sama yaitu Menteri Perhubungan .
13.Bambang  Brodjonegoro  Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional .
15 Teten Masduki Menkop UKM
16.Tjahjo  Kumolo menPAR-RB.
17Pramono  Anung Sekretaris Kabinet.
18.Moedoko Kepala Staf Kepresidenan.

H.BERBAGAI PERTANYAAN TIDAK DIJADIKAN MENTERI
SUSI PUDJI ASTUTI
  Timbul pertanyaan tidak dipakainya Mantan Menteri Perikanan Susi Puji Astuti sebagai Menteri padahal Mantan Menteri Perikanan Susi Puji Astuti yang terkenal baik tidak ada tersangkut korupsi dan pernah ditawari orang lain uang sebesar berkisar Rp.5 milyar untuk menggantikan jabatannya  ditolaknya dan  kinerjanya baik  terutama sudah menenggelamkan lebih 500 kapal asing yang melakukan pencurian ikan Diwilayah Indonesia tanpa ijin.termasuk 10 besar Menteri terbaik seluruh dunia,banyak pendapat masyarakat tidak menunjuk salah satu Menterinya.banyak dugaan negatif tidak dipilihnya salah satu Menteri,apa memang sudah tidak mau ditunjuk Menteri lagi,apakah orangnya keras kurang mau diperintah atasannya dan mau melaksanakan tugasnya sesui seleranya sendiri,apa tindakannya selama menjabat Menteri Perikanan banyak merugikan masyarakat nelayan terutama para nelayan tidak boleh menggunakan Jaring Trwl dengan ketentuan harus menggunakan kapal besar dengan ukuran tertentu yang bisa menangkap ikan banyak sampai jauh ketengah laut,hal ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Mantan Menteri Puji Astuti hanya melaksanakan aturan hukum, sedangkan para nelayan hanya bisa menggunakan jaring kecil karna para nelayan hanya memiliki kapal kecil yang bisa menangkap ikan hannya dipinggir laut yang hasil tangkapan ikan relatif kecil ,untuk dapat menggunakan jaring ikan besar masyarakat nelayan berkali-kali mengadakan demonstrasi di depan kantor menteri perikanan  dengan tuntutan dapat diijinkan menggunakan jaring ikan besar untuk meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan tetapi Mantan Menteri Perikanan Puji Astuti tetap menolak tuntutan masyarakat nelayan.dll.dimana tugasnya sebagai Menteri Perikanan tidak merasa meningkat kesejahteraan masyarakat nelayan dan juga tidak meningkatkan penghasilan Negara dari sudut Perikanan. salah satu petunjuk Presiden Joko Widodo semua tugas Menteri harus dapat langsung dinikmati/dirasakan masyarakat,hal ini tidak dapat dipenuhi Mantan Menteri Perikanan Susi Pujiastuti. Presiden Joko Widodo setelah selesai melantik 38 menteri dan pejabat lain setingkat Menteri memberikan  petunjuk kepada Para  Menteri petunjuk pertama tidak boleh korupsi,kedua tidak ada Visi dan Misi Menteri dan yang ada hanya  Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden,semua hasil tugas Menteri harus bisa dinikmati/dirasakan masyarakat,bekerja keras.

I.LAWAN POLITIK DIPAKAI MENTERI.
    Setelah selesai Pilpres dan putusnya perkara atas Gugatan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan Calon Presiden Joko Widodo atau Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Prabowo Subianto yang intinya Pemilihan Calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Makruf Amin sudah sesuai prosedur hukum yang ditentukan sebelumnya.setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Joko Widodo meminta Prabowo Subianto melakukan pertemuan untuk menenangkan para pendukungnya masing-masing dibawah, demi menciptakan keamanan dan ketertipan ditengah-tengah masyarakat,tetapi undangan Joko Widodo tidak dipenuhi Prabowo Subianto. Setelah beberapa bulan kemudian undangan Joko Widodo dipenuhi untuk pertemuan di dalam Kereta Api Cepat (KRL) pertemuanpun berlangsung dengan baik dengan harapan pendukung kedua belah pihak ditingkat atas dan bawah menjadi baik dengan demikian tercipta situasi dan kondisi Keamanan Negara yang  kondusip  baik dikalangan Pimpinan Pusat dan daerah. Prabowo Subianto tidak langsung diterima bergabung dalam Pemerintahan Joko Widodo karna dipertimbangkan dulu dengan Ketua Partai Politik yang mendukungnya ,yang awalnya Joko Widodo beserta pendukungnya menghendaki yang dikabinet hanya pendukungnya sedangkan Prabowo Subianto beserta pendukungnya berada diluar Pemerintah Joko Widodo  sebagai Pengawas karna berada diluar Pemerintah Tugas Mulia juga  untuk menjaga jalannya pemerintahan dengan baik.sebenarnya perbandingan yang duduk dipemerintahan sebanyak 60 persen terdiri dari pendukung Pemerintahan Joko Widodo yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P),Partai Golongan Karya (golkar),Partai Nasdem,Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan pendukung Prabowo Subianto sebesar 40 persen yang didukung 4 Partai Politik yaitu,Partai Gerindra,Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Partai Demokrat,dan Partai Amanat Nasional (PAN). sebenarnya perbandingan pendukung Pemerintahan Joko Widodo dengan pendukung pengawas sudah cukup baik sehingga ada saling mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan. Sekitar satu bulan sebelum pelantikan Menteri Joko Widodo dan Prabowo Subianto sering bertemu kemudian adanya perubahan sikap Joko Widodo yang intinya dapat jatah Menteri dari lawan politiknya dan sebelum diputuskan Prabowo Subianto  mjenghubungi para Ketua Partai Politik pendukung Joko Widodo setelah ada kesepakatan untuk bergabungnya,maka Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sebagai Menteri Pertahanan. Selebihnya  Partai Amanat Nasional,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat berada Diluar Pemerintah tidak mendapat jatah Menteri.
           Mengapa hanya Partai Gerinda yang diterima bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo sedangkan Partai Amanat Nasional,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat berada diluar Pemerintah Joko Widodo  ada dugaan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019 Partai Politik Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera berada Dikabinet Joko Widodo tetapi sering berlawanan dengan Kebijakan Presiden Joko Widodo,sedangkan Partai Demokrat diduga hubungannya kurang baik dengan Pimpinan PDI-P yang berakibat tidak menerimanya bergabung karna Joko Widodo diusung Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

J.KESIMPULAN DAN SARAN.
    Berdasarkan hal tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa Presiden Joko Widodo telah melantik 34 Jabatan Menteri dan 4 jabatan setingkat Menteri.Para Menteri lama yang kinerjanya bagus tetap menjabat Menteri.Mantan Menteri Susi Puji Astuti yang terkenal baik kinerjanya tidak dipercaya Menjabat Menteri.ada 4 Menteri lebih ditekankan menangani radikalisme agama yang berada dibawah kekuasaannya.
           Bertalian dengan kesimpulan diatas dapat disarankan bahwa Semua pejabat Menteri ikut memantau kegiatan radikalisme dalam kewenangannya dan tidak hanya 4 Menteri menangani radikalisme guna terciptanya hubungan harmonis se sama pemeluk agama yang berbeda.

                                                           Dr. Monang Siahaan, SH., MM.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar