Abstrak
R-KUHP ada yang menhendaki masalah perbuatan
korupsi berada diluar R-KUHP agar lebih terfokus dalam memberantas korupsi yang
banyak merugikan keuangan negara sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan
Aparat KPK, adanya keinginan pihak DPR RI masalah korupsi ditur juga dalam
R-KUHP sepertinya adaniat dikemudian
hari untuk mengecilkan kewenangan KPK baghkan ingin membubarkan KPK yang
dianggap sebagai penghalang aparat penegak hukum dalam mencari uang negara
lrewat jalam perbuatan korupsi.
A.Latar Belakang
R-KUHP Yang sedang berlaku saat ini yang
dibuat tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918 yangdirasakan sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembanbgan hukum saat ini.Banyak perbuatan kejahatan yang timbul tidak bisa diantasipasi dengan
KUHP . Maka sejak sekitar 40 tahun yang lalu sudah direncanakan membuat R-KUHAP tetapi hasilnya TIDAK ADA dan sekitar 2 tahun yang
lalu RKUHP dimasukkan ke DPR RI untuk
dibahas menjadi KUHP Hanya saja dalam penyusunan R-KUHP banyak sekali point-point yang dibahas dan
satu sama lain sulit mengambil R-KUHP keputusan, salah satu dari antara yang
menjadi masalah yang sampai saat ini bulan juni 2018 belum ada kesepakatan
yaitu masalah korupsi ada yang
brerpendapat berada diluar R-KUHP dan ada
yang berpendapat masalah korupsi diatur juga dalam R-KUHP diberikan
kolom khusus untuk tindak pidana khusus .Aparat KPK tetap mengharap perbuatan
korupsi berada diluar yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi. Sedangkan DPR RI menghendaki masalah korupsi diatur juga dalam kolom khusus
dan sampai saat ini masalah dalam
pembahasan dilimhkungan DPR RI
B.Rumusan Masalah.
Bertalian dengan hal tersebut diatas dapat
ditarik rumusan masalah sebagai berikut :
1.Apakah lebih baik masalah perbuatan
korupsi berada diluar R-KUHP yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undand-undang nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2.Apakah masalah perbuatan korupsi perl;u
diatur juga dalam R-KUHP dalam ruang khusus.
C.Metode Penulisan.
1.Pendekatan Masalah.
Penulisan menggunakan pendekatan
juridis normatif dengan
mengindentifikasi permasalahan pokok
bahasan, selanjutnya di kaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan .
2.Sumber Bahan Hukum.
a.Sumber bahan hukum berupa hukum primer
yang bersifat mengikat berupa
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ada kaitannya dengan
masalah yang dibahas,
b.bahan
hukum sekunder berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai artikel – artikel yang
berhubungan dengan permasalahan diatas.
D.PEMBAHASAN.
1.Tinjauan Juridis
a.latar belakang KUHP.
Latar Belakang Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia.
Indonesia adalah
Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagai negara hukum, maka untuk
menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi
harus berdasarkan hukum.[1]
Hukum
Pidana Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai
hak asasi manusia karena Hukum Pidana Indonesia
dibuat pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, dan setelah Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945 tentu sudah ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi
dengan perkembangan masyarakat, disamping tidak sesuai perkembangan bangsa juga
Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah yang tidak sesuai dengan situasi politik, filosofis, dan sosiologis.
Hal tersebut merupakan alasan perlu dilakukan pembaharuan hukum Pidana di Indonesia. Menurut Soedarto
menyebutkan tiga alasan pembaharuan
hukum Pidana Di Indonesia yaitu alasan politik,
sosiologis, dan praktis (kebutuhan dalam praktek) Untuk itu pembaharuan hukum
pidana tersebut sudah merupakan kewajiban
dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Banyak
negara negara yang melakukan pembaharuan hukum pidananya terutama setelah perang dunia kedua baik
negara-negara seperti, Jerman , Polandia,
Swedia, Jepang, Yugoslavia,
maupun negara-negara yang baru
tumbuh setelah Perang Dunia II seperti
Korea Selatan, Mali, dan lain sebagainya Korea Selatan misalnya , telah
melakukan KUHP produk sendiri tahun 1953, sedangkan Mali mengesahkan KUHP sendiri
pada tahun 1963.[2]Oleh karna itu Negara
Indonesia sudah lama merdeka sudah seharusnya melakukan pembaharuan hukum
Pidana.Saat ini baru membuat rancangan KUHP dan sudah ditangan DPR RI untuk di
bahas.
Pembaharuan hukum pidana
penyelesaiannya berjalan lambat yang
dimulai dengan konsep sebagai berikut :
1).Konsep pertama pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia dibuat Tahun1964 yang diajukan Departemen Kehakiman. Konsep pertama ini mendapat
kritikan banyak dari berbagai ahli
hukum khususnya Moeljatno, Guru besar
hukum pidana. Pada Universitas Gajah Mada.
2).Konsep kedua 1968 , Konsep KUHP
hangat lagi di bicarakan oleh
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).
3).Konsep ketiga tahun tanggal 17- .8 – 1972, Konsep KUHP tersebut
di perbaiki lagi yang bernama “Tim Peninjauan Kembali Rancangan
KUHP Buku I” .
4).Konsep keempat Tahun 1975, Rencana KUHP direvisi lagi oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)
5).Konsep kelima Tahun 1982, Konsep
KUHP direvisi lagi oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
6).Konsep keenam Tahun 1987, Rencana
KUHP di lakukan beberapa kali perubahan dalam symposium hingga tahun 1987.
Sampai saat ini belum final penyelesaiannya , dan hanya Rencana KUHP tersebut
sudah di tangan DPR RI untuk di bahas dan di lakukan perubahan sesuai kebutuhan
Bangsa Indonesia. Dan sampai saat ini bulan juni 2018 belum selesai.
b..Perkembangan Subjek
Hukum dan Pidana denda kondisi masyarakat.
Dalam
Pembaharuan hukum Nasional/Pidana dapat terjadi peraturan atau norma yang sudah
diatur dalam undang-undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat
atau sesuatu perbuatan atau norma belum pernah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) karna perkembangan masyarakat perbuatan atau norma tersebut
diatur dalam undang-undang.
1).Subjek Pidana Khusus.
Perkembangan
Pidana Khusus .
Dalam
KUHP merupakan kodifikasi semua hukum pidana yang diatur dalam satu
undang-undang dan berlaku secara unifikasi dalam wilayah hukum Indonesia.
Subyek hukum pidana hanya mengenal
manusia yang sering disebut dalam setiap pasal dalam buku ke II tentang
Kejahatan yaitu kata “Barangsiapa” yang menunjukkan bahwa yang melakukan
perbuatan tersebut adalah manusia yang
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan dalam badah hukum/korporasi
yang bertanggung secara pidana hanya pengurusnya sebagaimana diatur dalam pasal
59 KUHP bunyinya “Dalam hal menentukan hukuman
karena pelanggaran terhadap
pengurus,anggota salah satu pengurus
atau komisaris,maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata
bahwa pelanggaran itu telah
terjadi diluar tanggungannya.[3], ditegaskan lagi dalam Pasal 398 KUHP : Pengurus Atau Komisaris
perseroan yang tidak bernama ,maskapai
andil Bumiputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan jatuh pailit atau yang
diperintahkan hakim dalam
menyelesaikan urusan perniagaannya
dihukum penjara sela-lamanya satu tahun
empat bulan :....[4], dan pasal 399 KUHP : Pengurus
pembantu dari suatu perseroan yang tidak bernama ,maskapai andil Bumiputera
Atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan telah jatuh palit atau yang
diperintahkan hakim untuk menyelesaian urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya
tujuh tahun jika ia,untuk mengurangi
dengan jalan penipuan terhadap
hak penagih utang dari perseroan,maskapai atau perkumpulan itu :..... Menurut
Dr.R.O.Siahaan,S.H,S.Sos ,MH menyatakan subyek hukum pidana adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban
serta mampu mempertanggung
jawabkan perbuatannya.[5] ,dan
menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H. menyatakan bahwa dalam pandangan KUHP
, yang dapat menjadi subjek tindak
pidana adalah seorang manusia sebagai
oknum
Demikian dalam Buku II KUHP perbuatan kejahatan selalu dimulai dengan kata “Barangsiapa”
yang berarti bahwa perbuatan kejahatan tersebut hanya dilakukan seorang
manusia,
2).Ancaman pidana denda
terlalu ringan.seperti
perkara pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya “ Barangsiapa
yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain , dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”
perkara penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP :” Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan
, dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.[6]
.
3).Perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.
Banyak masalah yang belum diatur dalam
undang-undang sehingga tidak bisa dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Masalah yang belum diatur tetapi ditemukan di tengah-tengah masyarakat antara
lain masalah kumpul kebo yaitu laki-laki
dan perempuan hidup dalam satu rumah dan melakukan hubungan badan yang memiliki anak tanpa adanya ikatan perkawinan.
4).Bertentangan dengan dengan adat-istiadat.
Dalam Pasal 286 KUHP terkait dengan
perselingkuhan, dimana laki-laki dan perempuan dimana salah satu pihak sudah
berkeluarga melakukan persetubuhan, atas perbuatan tersebut hanya dapat
dituntut apabila salah satu pihak mengajukan keberatan dengan mengadukan kepada
penyidik polri, sedangkan hukum kebiasaan di masyarakat tidak dapat menerimanya
dimana laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan
dapat dituntut di pengadilan tanpa adanya pengaduan dari salah satu pihak dan
di golongkan delik biasa yaitu ada tidaknya laporan dari masyarakat , penyidik
polri dapat menyelesaikan perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlku.
2.R-KUHP
a.Terlalu tebal
KUHP yang
dibuat tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918 dalam jaman penjajahan Belanda
di Indonesia .KUHP ini merupakan kitab atau buku besar dimana semua perbuatan
kejahatan diatur dalam KUHP tersebut, sejalan dengan perkembangan jaman banyak
timbul perbuatan kejahatan yang tidak bisa ditangani dengan menggunakan
KUHP.antara lain perbuatan korupsi, perbuatan, narkoba, masalah terorisme
bahkan masih ratusan lagi, bila diterapkan sesuai ketentuan mengatur semua
perbuatan kejahatan dalam R-KUHP kemungkinan sangat tebal bisa saja telalnya lebih
dari satu meter dan tidak wajar lagi untuk dibawa –bawa pada saat melaksanakan
tugas di pengadilan. Untuk banyak menghendaki hanya perbuatan tertentu saja
yang dimuat dalam R-KUHP.
b.Perbuatan korupsi berada dalam
R-KUHP.
Bila perbuatan korupsi diatur dalam
R-KUHP menimbulkan masalah antara lain:
1).bila masalah korupsi dimasukkan dalam
R-KUHP, maka perbuatan korupsi menjadi masalah pidana umum yang penyidiknya
adalah Polri sebagai penyidik tunggal sedangkan Aparat KPK tidak punya wewenang
lagi mengusut kasus korupsi secara tidak langsung Lembaga KPK ditutup demikian
juga Lembaga Kejaksaan tidak berwenang menyidik perkara korupsi dan kejaksaan
kewenangannya hanya dibidang penuntutan.
2).bila masalah korupsi selain berada
diluar R-KUHP dan diatur juga dalam R-KUHP yang dibuat dalam ruang khusus, maka
bila ada masalah kasus korupsi tetap yang diterapkan R-KUHP sebagai lex
specilis derogat lex generally yaitu R-KUHP mengeyampingkan undang-undang no.31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor
20 tahun 2001 karna R-KUHP lebih muda waktu pembentukannya dan dianggap lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan
timbul keragu-raguan penegak hukum menyelesaikan kasus korupsi berdasarkan undang-undang
no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang
nomor 20 tahun 2001 dan bila sampai Lembaga KPK menangani kasus korupsi
berdasarkan undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 bila sampai KPK di praperadilankan kemungkinan besar akan
memenangkan penggugat.
3.perbuatan korupsi berada di luar
R.KUHP.
Untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk
memberantas korupsi lebih tepat perbuatan korupsi berada diluar R-KUHP
Dengan berdasarkan undang-undang no.31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor
20 tahun 2001 dalam menangani perbuatan korupsi tidak ada keraguan aparat
penyidik baik penyidik kejaksaan, dan penyidik KPK dalam penyelesaian perkara
dapat berjalan dengan baik tanpa ada-penafsiran-penafsiran masalah hukum
terkait dalam penyelesaian perkara korupsi.Disamping itu penyidik KPK sudah
baik dalam menangani perkara korupsi banyaknya anggota DPR RI dan pejabat negara lainnya ditangkap KPK dan
diselesaikan dengan baik yang semuanya diputus hakim dan berakhir menjalani
hukumannya di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Jawa Barat.Dimana anggota DPR
RI menduduki rangking pertama dalam melakukan perbuatan korupsi dan kasus besar
masalah E-KTP merupakan kasus yang
merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun dimana anggota DPR RI banyak
tersangkut didalamnya dimana aparat pejabat Mendagri dan aparat lainnya banyak
juga terlibat dalam kasus E-KTP. Kepercayaan yang diberikan masyarakat KPK
jangan disalah gunakan agar tetap semangat memberantas tindak pidana korupsi.
Dukungan masyarakat ini harus dijaga dengan baik demi keberlangsungan lembaga
KPK memberantas korupsi untuk menghadapi tantangan yang datangnya dari aparat negara
yang rakus melakukan perbuatan korupsi yang selalu berusaha mengecilkan
kewenangan lembaga KPK.
4.Sejarah dibentuknya lembaga KPK.
Sebelum dibentuknya lembaga KPK perbuatan
korupsi merajalela ditengah-tengah masyarakat semua perbuatan korupsi ditangani
penyidik polri dan penyidik kejaksaan hanya hasilnya jauh dari harapan
masyarakat,kadang-kadang lembaga polri dan kejaksaan tidak sanggup
menghadapinya karna campur tangan pemerintah sangat kuat terutama dalam
kepemimpinan presiden Soeharto yang lebih mengutamakan pembangunan disegala
bidang tanpa memperhatikan penegakan hukum.Penegakan hukum dianggap sebagai
penghambat dapat sebagai pembangunan,,hampir tidak ada perkara korupsi sampai
ke pengadilan. Semua aparat pemerintah dari tingkat atas sampai kebawah
melakukan perbuatan korupsi.Lembaga polri dan kejaksaan tidak mampu
menghadapinya karna kedua lembaga tersebut masuk dalam bidang eksekutif,semua
petunjuk presiden dan menteri lainnya harus ditaatinya karna lembaga polri dan
kejaksaan tidak independen dalam melaksanakan tugasnya bila presiden tidak
berkenan polri atau kejaksaan dalam menyelesaikan kasus korupsi ,maka penyidik
polri dan penyidik kejaksaan tidak akan
menangani perkara tersebut. Dalam perkembangan tersebut masyarakat mendesak
terus dibentuknya satu lembaga dalam memberantas korupsi , maka dalam
kepemimpinanan presiden Megawati Soekarnoputri tahun 1991 dibentuk
undang-undang nomor 31 tahun 1991 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dan
tidak lama kemudian sekitar tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi
atau KPK berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi yang sifatnya independen yang dimana aparat negara tidak boleh mencampuri kewenangan KPK, sejak dibentuknya
lembaga KPK mulai gencar melakukan penindakan perkara korupsi dan masyarakat
yang mendukungnya menilai kinerja KPK cukup baik menyelesaian perkara korupsi
walaupun ada kekurangannya sudah jauh lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya
dalam menindak perkara korupsi . mengingat intensifnya dalam pemberantasan
korupsi banyak aparat negara merasa dengan keberadaan Lembaga KPK merupakan
penghalang mengambil uang negara lewat perbuatan korupsi, sehingga anggota DPR
RI rengking pertama melakukan perbuatan korupsi dan banyak aqnggota DPR RI
terlibat melakukan perbuatan korupsi selalu berusaha ingin mengecilkan
kewenangan KPK bahkan ingin membubarkannya lewat membentuk hak angket dan
pembentukan R-KUHP dan sampai sekarang keinginan mengecilkan kewenangan KPK
tidak berhasil karna kuatnya dukungan presiden Joko Widodo bersama masyarakat
kepada keberadaan lembaga KPK.
E.Kesimpulan.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1.KUHP yang dibuat tahun 1915 dan mulai
berlaku tahun 1918 tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat terutama
masalah subjek hukumnya,nilai pidananya terlalu rendah.
2.perkembangan perbuatan kejahatan
sangat banyak dimana KUHP tidak bisa mengatasinya,maka dipilih perbuatan
kejahatan untuk masu dalam R-KUHP
3Masalah perbuatan korupsi supaya berada
diluar R-KUHP sesuai keinginan KPKdan masyarakat luas,
F.Saran.
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat
disarankan sebagai berikut :
1.Supaya Lembaga DPR RI MENYUSUN
R-KUHP menetapkan masalah korupsi
ditempatkan di luar R-KUHP.berlandaskan undang-undang no.31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam
menangani perbuatan korupsi
2.dengan beradanya perbuatan korupsi
diluar R-KUHP akan dapat melaksanakannya berdasarkan undang-undang no.31 tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 20
tahun 2001 dalam menangani perbuatan korupsi,.sehingga tidak ada keraguan
merapkan undang-undang tersebut ,sehingga penyelesaian perkara korupsi dapat
berjalan dengan baik tanpa ada penafsiran hukum yang diterapkan dalam
menyelesaikan perkara korupsi.
Dr. Monang Siahaan, SH., MM.
[1].Prof.Dr.
Teguh Prasetyo,SH.M.Si, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, Cetakan II Oktober 2011, hal 1.
[2]
Dr. Jimly Asshiddiqiie,SH, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Angkasa
Bandung, Edisi ke-2, 1996,hal 2.
[6]
Soesilo.R, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
Penerbit Politeia Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 ,hal 249,241,258.
DAFTAR PUSTAKA
Dr. Jimly
Asshiddiqiie,SH, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Angkasa Bandung,
Edisi ke-2, 1996
Soesilo.R, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi
Pasal, Penerbit Politeia Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 .
Siahaan.R.O,Dr.SH.MH.,Tindak
pidana Khusus,Penerbit RAO Press,Cibubur
2009,hal 42
Prof.Dr. Teguh
Prasetyo,SH.M.Si, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar